OPINI

 

Ketika massa rakyat bergabung untuk mencapai tujuan bersama sebagai sebuah bangsa, karena ikatan utama mereka yang tumbuh atas kesadaran berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air yang satu Indonesia, maka sesungguhnya bela Negara telah menjadi keniscayaan.
Sejalan dengan perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang memang memerlukan investasi mental demikian, sesungguhnya di lingkungan dunia internasionalpun, suatu negara dalam mempertahankan eksistensi atau kelangsungan hidupnya memerlukan suatu perjuangan seluruh anak bangsa untuk mencapai atau mempertahankan kelestarian teritorialitas atau kedaulatan teritorialnya, baik melalui pembangunan internal, dengan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, atau menciptakan generasi baru yang lebih unggul kualitasnya daripada generasi sebelumnya, ataupun melalui perjuangan eksternal, antara lain untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan territorial negara dari negara-negara, atau bangsa-bangsa lain di dunia,yang sangat diperlukan sebagai landasan dalam perumusan ketentuan bagi tata hubungan dan kerjasama antar masyarakat bangsa-bangsa.[1]
Dengan bahasa yang sederhana, dapatlah diterjemahkan bahwa mempertahankan kelestarian dan kedaulatan territorial dengan pembangunan internal menciptakan rasa persatuan dikalangan anak bangsa, dan pembangunan eksternal mengokohkan pengakuan kedaulatan territorial sejatinya adalah bela Negara. Dan Bela Negara, telah menjadi sebuah diskursus yang sempat membelah opini berbagai kalangan dalam hal “perlu” disatu seberang dan “belum perlu” diseberang lain.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang dapat menjadi trigger suatu bangsa kehilangan kedaulatan, dan oleh karenanya berdasarkan kondisi-kondisi tersebut yang memang secara klinis telah merongrong kedaulatan, maka muncul aliran pemikiran bela Negara yang saat ini telah digelar oleh Kementerian Pertahanan dalam bentuk pelatihan kader. Mengambil pemikiran Morganthau, kedaulatan adalah kekuasaan hukum tertinggi dari bangsa yang membuat dan melaksanakan hukum di dalam wilayah tertentu dan, sebagai akibatnya, bebas dari kekuasaan bangsa lain dan persamaan hak dengan bangsa lainnya menurut hukum internasional. Maka dari itu, suatu bangsa kehilangan kedaulatan apabila ditempatkan dibawah kekuasaan bangsa lain, sehingga bangsa lain tersebut yang menjalankan kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan hukum di dalam wilayah yang dikuasai.[2]
Penguasaan kedaulatan suatu bangsa atas bangsa lain bukan hanya terbatas pada hegemoni militer dan pendudukan wilayah secara fisik. Pola-pola hegemoni yang demikian sebenarnya telah mulai ditinggalkan, karena di akhir abad 20 berbagai aneka system kehidupan manusia telah bermetamorfosa menjadi satu bentuk, tanpa sekat atau batas-batas Negara bangsa setelah munculnya idea globalisme dalam perekonomian sejagat. Bila kita tidak waspada sejatinya globalisme ekonomi merupakan sublimasi atau usaha pengalihan hasrat yang bersifat primitive (hegemoni militer),ke model yang dapat diterima masyarakat yaitu globalisasi ekonomi. Titik kewaspadaan kita dalam konteks globalisasi ini karena peran dan efektivitas Negara bangsa mulai berkurang. Negara bangsa yang dicirikan adanya rakyat, territorial/wilayah, pemerintah, dan pengakuan internasional perlahan mulai kehilangan fungsinya.
Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, pertanyaan yang muncul adalah benarkah globalisme telah mereduksi kedaulatan suatu Negara?

2.Bela Negara Respon Antitesa Hancurnya Negara Bangsa

Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang telah terreduksinya kedaulatan atau bahkan hilangnya kedaulatan territorial akibat perkembangan globalisasi perekonomian dunia tersebut menurut Kenichi Ohmae dalam The End of The Nation State (hancurnya Negara bangsa) adalah dengan mengamati pengaruh dari apa yang disebut 4 “I” yang menentukan.

Pertama, pasar modal di sebagian besar negara maju adalah sama dengan kelebihan dana untuk investasi. Masalahnya adalah bahwa kesempatan-kesempatan investasi yang menjanjikan dan sangat sesuai seringkali tidak bisa ditemukan pada wilayah yang sama di mana uang ini ada. Karena itulah, pasar-pasar modal dikembangkan sebagai sebuah varietas mekanisme yang luas untuk memindahkan trilyunan dana simpanan itu melampaui batas-batas nasional. Oleh karena itu, investasi “I” pertama tidak lagi dibatasi secara geografis. Kini, di mana pun kita tinggal di dunia, kesempatan itu ada, sangat menarik, dan uang akan terus masuk.

“I” kedua, industri juga jauh lebih global dalam orientasi sekarang ketimbang orientasinya satu dasawarsa yang lalu. pada masa lalu, kepentingan dari pemerintahan jelas menjadi persoalan. Perusahaan harus melakukan banyak kesepakatan degan banyak pemerintah untuk memasarkan berbagai sumber daya dan keterampilan untuk ditukarkan agar bisa memperoleh akses istimewa kepasar-pasar lokal. Ini juga telah berubah. Strategi-strategi berbagai perusahaan multinasional modern tidak lagi dibentuk dan dikondisikan oleh alasan-alasan bangsa, tetapi lebih oleh hasrat dan kebutuhan untuk melayani pasar-pasar yang atraktif di manapun mereka berada dan untuk menguras berbagai sumber daya di manapun adanya. Subsidi-subsidi yang dibiayai pemerintah dan pajak gaya lama sudah hancur karena investasi di tempat ini tidak lagi relevan sebagai suatu kriteria keputusan.

Gerakan investasi dan industri telah lama difasilitasi oleh“I” yang ketiga, teknologi informasi hingga kini memungkinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi di berbagai belahan dunia tanpa harus membangun seluruh sistem bisnis di tiap-tiap negara di mana ia memiliki perwakilan. Para insinyur di suatu Negara dapat dengan mudah mengontrol operasi-operasi penanaman di bagian wilayah Negara lain. Para perancang produk di suatu negara bisa mengontrol berbagai aktivitas sebuah jaringan perusahaan di Negara lain. Oleh karenanya, kendala-kendala untuk partisipasi lintas batas dan aliansi strategis menjadi sangat menurun. Para tenaga ahli tidak harus ditransfer, tenaga kerja tidak harus dilatih. Kapabilitas terdapat pada jaringan itu dan bisa diperoleh kapanpun secara virtual di manapun sesuai dengan yang dibutuhkan.

Akhirnya, para konsumen individual “I” keempat juga telah memiliki orientasi lebih global. Dengan akses informasi yang lebih baik mengenai gaya hidup di seluruh belahan dunia, keingian membeli mereka tidak lagi dikondisikan oleh larangan-larangan pemerintah untuk membeli produk-produk Amerika atau Perancis atau Jepang misalnya hanya karena asosiasi-asosiasi dagang nasional mereka supaya tidak tersaingi. Para konsumer semakin menginginkan produk-roduk yang terbaik dan termurah, tidak masalah dari mana asalnya produk tersebut. Secara bersamaan, mobilitas empat I ini, sangat memungkinkan unit-unit ekonomi di banyak belahan dunia untuk mendapatkan apa pun yang dibutuhkan demi pembangunan. Mereka tidak harus mencari bantuan hanya untuk menggali sumber daya yang dekat dengan mereka. Mereka juga tidak harus mengandalkan upaya-upaya formal dari pemerintah untuk menarik berbagai sumber daya dari mana saja dan menyalurkannya kepada para pengguna akhir. Hal ini membuat fungsi kelompok “klas-menengah” tradisional dari banyak negara bangsa dan pemerintahan-pemerintahan mereka menjadi semakin tidak penting. Oleh karena pasar global berlaku untuk semuanya, maka keempat “I” itu bekerja sesuai dengan pasar mereka sendiri, negara bangsa tidak lagi harus memainkan peran sebagai pembuat pasar (market making role).[3]

Dari pemikiran Ohmae diatas, terlihat bahwa kecenderungan menurunnya peran Negara sebagai akibat proses globalisasi, Negara telah kehilangan ruh penentu kebijakan sentral bagi pelaku-pelaku ekonominya, termasuk didalamnya kehilangan kemampuan untuk menjaga wilayah teritorialnya dari serbuan produk-produk asing. Pesan moral yang paling penting dalam merespon globalisme ini sebenarnya bukan pada tataran setuju atau tidak setuju, tetapi lebih pada bagaimana mempersiapkan segenap warga Negara untuk menghadapi ujud globalisasi ini tanpa harus menggadaikan kedaulatan ideology, politik, ekonomi, social budaya dan territorial dalam konteks pertahanan keamanan. Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan Pertahanan Negara. Oleh karena itu Kemhan bertugas untuk menyiapkan rumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara dan menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Pertahanan saat ini dan beberapa tahun ke depan adalah perlunya meningkatkan kesadaran bela negara bagi setiap warga negara, melalui pendidikan dan latihan bela negara sambil secara pararel membahas dalam Program legislasi nasional DPR tahun 2015-2019 utamanya mengenai rancangan undang-undang Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan.[4]
Kita yakin disahkannya RUU tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan menjadi undang-undang hanyalah soal waktu, karena hal bela negara memang telah diamanatkan oleh UUD 1945 pada pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Hal tersebut mengandung pemahaman bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara Kementerian Pertahanan akan mengawal setiap warga negara dalam menggunakan hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Bentuknya adalah, melalui gelar pendidikan dan pelatihan kader bela Negara secara nasional yang saat ini sudah sangat penting pelaksanaanya, terlebih di era ekonomi global dimana kedaulatan ekonomi Negara semakin kecil seiring melemahnya komitmen masyarakat terhadap Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup. Mengalir dari lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai dasar Pancasila adalah distorsi nasionalisme, dalam konteks ini kita dapat melihat ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, berupa pengaruh globalisasi yang di semangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Faktor internal, yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri.
Kenyataan seperti ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis dan menjadi benteng ketahanan ekonomi, terkait krisis ekonomi 1998.

Sudah menjadi fakta sejarah bahwa ketahanan sebuah negara akan menguat jika ia mempunyai ketahanan ekonomi yang kokoh. Begitu pula sebaliknya, ketahanan sebuah negara akan rapuh jika ekonomi di negara itu melemah. Banyak negara yang tercerai berai karena diawali dengan ekonomi yang rapuh atau ketidakadilan dalam pembangunan. Dalam soal ekonomi, kini kita harus menghadapi kenyataan baru, yaitu keterbukaan globalisasi ekonomi. Kalau dizaman dahulu, ketika perekonomian suatu Negara mengalami kekurangan, ia bisa melakukan penjajahan ke negara lain. Kini, sebaliknya, negara yang kesulitan sumber daya alam harus mampu mendatangkan sumber daya ekonomi (investasi asing) ke negaranya. Pararel dengan semangat kedaulatan ekonomi, dalam menghadapi keterbukaan ekonomi sejagat, maka menjadi sebuah keniscayaan ketika ruh ekonomi Pancasila harus menjadi pedoman kebijakan ekonomi nasional.

Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berkemanusiaan, berkerakyatan, serta mendukung perwujudan persatuan Indonesia. Sistem ekonomi yang berketuhanan adalah ekonomi yang memperhatikan etika dan kepedulian sosiai sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Sistem ekonomi yang berkemanusiaan adalah sistem ekonomi yang menjadikan manusia sebagai subjek, bukan sebagai objek apalagi sebagai komoditi, sebagaimana diamanatkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sistem ekonomi yang berkerakyatan adalah system ekonomi yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat banyak sebagaimana diamanatkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan. Sistem ekonomi yang berkeadilan adalah sisten ekonomi yang mampu memaksimalkan pemerataan.[5]

3.Dikotomi Bela Negara dan Bela Rakyat dalam Sintesa Geopolitik Wawasan Nusantara

Pengalaman menghadapi krisis multidimensi pada 1998, telah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bahwa, keutuhan dalam penghayatan ideology, kesantunan dalam berpolitik, ketahanan dalam perekonomian, dan social budaya menjadi gagasan yang tidak pantas untuk ditolak. Oleh karenanya berkaca dari pengalaman krisis, wacana bela Negara menjadi program yang “tidak boleh tidak” dilaksanakan, tentu saja terkait distorsi nasionalisme dan melemahnya komitmen kebangsaan. Mengalir dengan program bela Negara tersebut, saat ini telah muncul dialektika menarik yang membelah dua kutub yang dioposisikan yaitu mendahulukan bela Negara atau bela rakyat. Dari ruang pruralitas, pembelahan dua kutub persepsi adalah dinamika yang wajar dalam demokrasi, justru sesungguhnya yang terpenting dari perbedaan tersebut adalah mempersempit ruang perbedaan untuk dicari titik temu persamaan. Sebagai ilustrasi bahasan, sebagaimana kita ketahui dalam kesepakatan global, sebuah Negara harus dicirikan dengan adanya rakyat, wilayah/territorial, pemerintah, dan pengakuan internasional. Dari pemahaman tersebut, nampak jelas bahwa pendekatan intepretatif mengutamakan gagasan bela rakyat adalah kurang tepat, karena cenderung mengabaikan unsur-unsur lain dalam Negara yaitu wilayah dan pemerintah. Sedangkan dalam gagasan bela Negara, sesungguhnya telah terkait didalamnya pembelaan terhadap rakyat, wilayah, dan pemerintahan, artinya, ketika sintesa bela Negara digelar dalam tahapan praktek pendidikan dan pelatihan kader oleh Kementerian Pertahanan yang diharapkan dari kader adalah,
a) pemahaman dan kecintaan pada wilayah territorial NKRI/wawasan darat dengan segala isinya, wawasan bahari, dan wawasan angkasa,
b) pemahaman dan kecintaan pada segenap rakyat Indonesia dengan keragaman suku, budaya dan agama,
c) pemahaman terhadap pemerintah, dengan mendukung program-programnya. Dari ilustrasi tersebut Nampak jelas bahwa secara komprehensif, pandangan terhadap bela Negara juga pandangan terhadap paham geopolitik nasional yaitu wawasan nusantara.

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan Wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang satu kesatuan ideologi, satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan dalam satu kesatuan ketahanan nasional. Dari pemikiran diawal tulisan telah disebutkan bahwa melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar ideology jelas akan mengakibatkan distorsi nasionalisme. Sesuatu yang pararel ketika terjadi distorsi nasionalisme adalah terganggunya ketahanan nasional.

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancamam hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Dilihat dari sifat-sifat dasarnya, maka Ketahanan Nasional adalah:
a. Integratif Di mana segenap aspek kehidupan kebangsaan dalam hubungannya dengan lingkungannya dengan lingkungan alam dan suasananya ke dalam saling mengadakan penyesuaian yang serasi dan selaras.
b. Mawas ke dalam Ketahanan Nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan Negara itu sendiri, untuk mewujudkan hakekat dan sifat nasionalnya. Pengaruh luarnya adalah hasil yang wajar dari hubungan internasional dengan bangsa lain.
c. Menciptakan kewibawaan Ketahanan Nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat integrative mewujudkan kewibawaan nasional, serta mempunyai deterrent effect yang harus diperhitungkan pihak lain.
d. Berubah menurut waktu
Tannas suatu bangsa tidak tetap. Ia dapat mengikat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri.

Konsepsi Ketahanan Nasional dapat dipandang sebagai suatu pilihan (alternatif) dan konsepsi tentang kekuatan nasional (national power) yang biasanya dianut oleh negara-negara besar di dunia. Konsepsi tentang kekuatan nasional bertumpu pada kekuatan, terutama kekuatan fisik militer dengan politik kekuasaan, sedangkan Ketahanan Nasional tidak semata-mata mengutamakan kekuatan fisik, melainkan memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya yang ada pada suatu bangsa. Ketahanan Nasional pada hakekatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan di dalam kehidupan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan nasional suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan dan keuletan. Inilah yang dinamakan Ketahanan Nasional.
Dengan demikian jelaslah bahwa Ketahanan Nasional harus diwujudkan dengan mempergunakan baik pendekatan kesejahteraan maupun pendekatan keamanan. Kehidupan nasional tersebut dapat dibagi di dalam beberapa aspek sebagai berikut:
a. Aspek alamiah, yang meliputi; 1. letak geografls negara; 2. keadaan dan kekayaan alam; 3. keadaan dan kemampuan pendudu
b. Aspek kemasyarakatan yang meliputi; 1.ideologi; 2.potitik; 3. ekonomi; 4. sosial budaya dan hankam; 5. pertahanan dan keamanan (militer)
Aspek alamiah, karena tiga jumlahnya disebut Tri Gatra, sedang aspek kemasyarakat dinamakan Panca Gatra karena berjumlah lima. Keseluruhan sistematik yang membagi kehidupan nasional dalam delapan aspek ini disebut Asta Gatra. Konsepsi Ketahanan Nasional tidak memandang aspek-aspek alamiah dan kemasyarakatan secara terpisah-pisah, melainkan meninjaunya secara korelatif, di mana aspek yang satu erat hubungannya dan besar pengaruhnya dengan aspek-aspek lain, sedangkan keseluruhannya merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional.[6]

4.Bela Negara Sebagai Instrumen Revolusi Mental Mengokohkan Identitas Nasional

Identitas Nasional dalam konteks bangsa (masyarakat Indonesia) cenderung mengacu pada kebudayaan atau kharakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam sombol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan sekarang adalah terletak pada lemahnya komitmen pada nilai-nilai dasar, yang berujung pada tiga masalah pokok bangsa, 1, merosotnya wibawa Negara, 2, melemahnya segi perekonomian Negara, 3, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Dalam pembangunan bangsa, saat ini kita cenderung menerapkan prinsip-prinsip liberalisme yang jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia, dan hal tersebut juga menjadi pintu masuk kesalahan. Oleh karenanya, sudah saatnya kita melakukan koreksi, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental untuk menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi. Dalam pokok bahasan bela Negara dan identitas nasional adalah melalui revolusi mental.

Penggunaan istilah revolusi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tidak berlebihan sebab Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan.
Dalam melaksanakan revolusi mental, Presiden menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963: Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian secara kebudayaan. Revolusi mental bung Karno dinarasikan : “Revolusi Mental merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala” yang kemudian diadopsi dalam program Revolusi Mental Presiden Joko Widodo yaitu, untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa, penjabaran program ini adalah melalui 9 (Sembilan) agenda prioritas Nawa Cita yang berupa:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Revolusi mental berbeda dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun usaha ini tetap memerlukan dukungan moral spiritual serta komitmen seorang pemimpin, dan selayaknya setiap revolusi diperlukan pengorbanan masyarakat. Dalam melaksanakan revolusi mental, kita menggunakan konsep tri sakti Bung Karno yaitu, Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian secara budaya.

Indonesia yang berdaulat secara politik adalah kedaulatan rakyat sesuai amanat sila keempat Pancasila.
Pemerintahan yang terpilih oleh rakyat melalui pemilihan yang demokratis harus benar-benar bekerja untuk rakyat dan bukan untuk segelintir golongan kecil.
Harus diciptakan system politik yang transparan, akuntabel, serta bersih dari praktek korupsi dan intimidasi. Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari ketergantungan pada investasi/modal/bantuan luar negeri serta import pangan dan bahan pokok lainnya. Kebijakan ekonomi liberal yang sekedar mengedepankan kekuatan kekuatan pasar telah menjebak Indonesia sehingga begitu tergantung pada modal asing, sementara sumber daya alam kita dikuras oleh perusahaan multinasional bersama para komprador Indonesianya. Sedangkan Indonesia yang berkepribadian secara budaya adalah dengan membangun kepribadian social dan budaya Indonesia. Sifat ke-Indonesia-an semakin pudar ditengah derasnya arus globalisasi dan revolusi teknologi komunikasi. Indonesia tidak boleh membiarkan dirinya larut dalam arus budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita.[7]

Suatu kenyataan bahwa di era globalisasi ini tidak mungkin sebuah negara mengisolasi dirinya dari Negara lain. Setiap negara saling berhubungan dan tergantung dengan negara lain.
Globalisasi mau tidak mau hanya bisa diterima. Namun demikian, sikap kritis terhadap dampak-dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi perlu dilakukan. Sebagai contoh masuknya investor dan perusahaan asing ke Indonesia, di satu sisi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun demikian, bila perusahaan asing tersebut sewenang-wenang atau merusak lingkungan, seluruh bangga Indonesia wajib mengkritisi atau melawannya. Sikap kritis juga berlaku terhadap pengaruh nilai-nilai budaya luar. Di satu sisi, budaya luar dapat memperkaya budaya Indonesia. Tetapi di sisi lain, harus diakui bahwa tidak semua nilai-nilai tersebut sesuai dengan budaya orang Indonesia. Kita dapat bersikap kritis terhadap pengaruh globalisasi dan menyaring nilai-nilai yang masuk dari luar, bila kita mampu memperkuat nilai-nilai kepribadian bangsa Nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai adat, nilai-nilai moral, dan agama yang diwariskan nenek moyang.

Bila nilai-nilai tersebut tertanam kuat, maka bangsa Indonesia tidak perlu khawatir dengan globalisasi.
Dengan demikian, bangsa Indonesia siap menerima perubahan. Sikap yang tepat adalah bukan menjadi korban globalisasi, tetapi menjadi pelaku globalisasi.
Nilai-nilai yang baik perlu diadopsi dan diadaptasikan dengan nilai-nilai adat, moral, dan agama bangsa Indonesia. Berhadapan dengan globalisasi, Thomas L. Friedman mengusulkan agar setiap negara, mengenakan baju yang cocok yang disebutnya dengan the golden straitjacket. Untuk itu setiap negara perlu menerap kan prinsip-prinsip ekonomi berikut ini:
1)Menempatkan sektor swasta sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
2)Mempertahankan angka inflasi pada tingkat yang rendah.
3)Mempertahankan stabilitas harga barang dan jasa.
4)Mengurangiperan birokrasi.
5)Mempertahankan anggaran yang berimbang atau surplus.
6)Menghapus atau menurunkan segala tarif impor.
7)Menghapus segala hambatan investasi luar negeri.
8)Membebaskan segala bentuk kuota dan monopoli.
9)Meningkatkan ekspor.
10)Memprivatisasi usaha industri barang dan jasa.
11)Deregulasi ekonomi untuk memberi peluang pada tumbuhnya kompetisi.
12)Pemberantasan korupsi di lingkungan birokrasi.[8]

Dari berbagai komponen diatas dapat terlihat bahwa, globalisasi dan identitas nasional suatu bangsa dapat berbanding lurus maupun berbanding terbalik tergantung bagaimana kesiapan bangsa untuk menghadapi. Ketika jati diri suatu bangsa telah kuat tertanam pada segenap komponen anak bangsa, maka globalisasi akan menjadi keniscayaan yang dapat mengantar pada kejayaan bangsa. Fenomena inilah yang memperkuat asumsi tentang pentingnya gelar program bela Negara Pemerintah melalui Kementerian pertahanan Republik Indonesia. Bela Negara berisi semangat yang terpadu dari warga Negara dalam menghadapi ancaman kedaulatan ideology, politik, ekonomi, dan social budaya.

5.Kesimpulan

Penguasaan kedaulatan suatu bangsa atas bangsa lain bukan hanya terbatas pada hegemoni militer dan pendudukan wilayah secara fisik. Pola-pola hegemoni yang demikian sebenarnya telah mulai ditinggalkan, karena di akhir abad 20 berbagai aneka system kehidupan manusia telah bermetamorfosa menjadi satu bentuk, tanpa sekat atau batas-batas Negara bangsa setelah munculnya idea globalisme dalam perekonomian sejagat. Bila kita tidak waspada sejatinya globalisme ekonomi merupakan sublimasi atau usaha pengalihan hasrat yang bersifat primitive (hegemoni militer),ke model yang dapat diterima masyarakat yaitu globalisasi ekonomi.
Titik kewaspadaan kita dalam konteks globalisasi ini karena peran dan efektivitas Negara bangsa mulai berkurang.

Pesan moral yang paling penting dalam merespon globalisme ini sebenarnya bukan pada tataran setuju atau tidak setuju, tetapi lebih pada bagaimana mempersiapkan segenap warga Negara untuk menghadapi wujud globalisasi ini tanpa harus menggadaikan kedaulatan ideology, politik, ekonomi, social budaya dan territorial dalam konteks pertahanan keamanan. Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan Pertahanan Negara. Oleh karena itu Kemhan bertugas untuk menyiapkan rumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara dan menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Pertahanan saat ini dan beberapa tahun ke depan adalah perlunya meningkatkan kesadaran bela negara bagi setiap warga Negara.

Daftar Pustaka

  • Buku Bambang Pranowo, Multidimensi Ketahanan Nasional, (Jakarta, Alvabet 2010)
  • Ermaya Suradita, Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi Dalam Kerangka Keutuhan NKRI,(Jakarta, Suara Bebas 2011)
  • Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, Revolusi mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia,(Yogyakarta, media Pressindo 2015)
  • Hans Morgenthau, Politik Antar Bangsa,(Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
  • Joko Widodo, Menggulirkan Revolusi Mental Di Berbagai Bidang,(Jakarta, Institut Darma Mahardika 2015)
  • Kenichi Ohmae, Hancurnya Negara Bangsa, Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional Di Dunia Tak Terbatas,(Yogyakarta, Qalam 2002)
  • Internet : http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list

[1] Ermaya Suradita, Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi Dalam Kerangka Keutuhan NKRI,(Jakarta, Suara Bebas 2011),h.13.
[2] Hans Morgenthau, Politik Antar Bangsa,(Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010),h.361.
[3] Kenichi Ohmae, Hancurnya Negara Bangsa, Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional Di Dunia Tak Terbatas,(Yogyakarta, Qalam 2002),h.5-6.
[4] http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list
[5] Bambang Pranowo, Multidimensi Ketahanan Nasional, (Jakarta, Alvabet 2010),h.72.
[6] Ermaya Suradita, Op.Cit.,h.48-49.
[7] Joko Widodo, Menggulirkan Revolusi Mental Di Berbagai Bidang,(Jakarta, Institut Darma Mahardika 2015),h.7.
[8] Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, Revolusi mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia,(Yogyakarta, media Pressindo 2015),h.170.