WAWASAN KEBANGSAAN GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL

1. Latar Belakang.

Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, posisi geografis Indonesia membentang pada koordinat 6 LU – 11.08’ LS dan 95 BT – 141.45’ BT dan terletak di antara dua benua, Asia di utara, Australia di Selatan, dan dua samudera yaitu Hindia/Indonesia di barat dan Pasifik di timur. Dalam perspektif geopolitik, bentangan posisi geografis ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki bargaining power dan bargaining position strategis dalam percaturan dan hubungan antar bangsa, baik dalam lingkup kawasan maupun global. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa ruang merupakan inti dari geopolitik karena di sana merupakan wadah dinamika politik dan militer.

Penguasaan ruang secara de facto dan de jure merupakan legitimasi dari kekuasaan politik. Bertambahnya ruang negara atau berkurangnya ruang negara oleh berbagai jenis sebab, selalu dikaitkan dengan kehormatan dan kedaulatan negara dan bangsa (Sunardi, 2000, 33 – 35). Sementara itu, hubungan antar bangsa senantiasa diwarnai oleh kompetisi dan kerjasama. Dalam hubungan tersebut, setiap bangsa berupaya untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasionalnya menggunakan semua instrumen kekuatan nasional dimilikinya.

Dalam kaitan kepentingan nasional itulah, bangsa Indonesia tentu saja harus senantiasa mengembangkan dan memiliki kesadaran ruang (space consciousness) dan kesadaran geografis (geographical awareness) sebagai Negara kepulauan. Hal ini logis dan sangat mendasar mengingat, di satu sisi, posisi geografis yang strategis dan terbuka serta mengandung keragaman potensi sumber kekayaan alam, tentu saja merupakan peluang dan keuntungan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Namun di sisi lain, posisi geografis yang menjadi perlintasan dan pertemuan kepentingan berbagai negara ini, mengandung pula kerawanan dan kerentanan karena pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang dapat berkembang menjadi ancaman bagi ketahanan bangsa dan pertahanan Negara.

Berbagai pengaruh dan dampak negatif dari perkembangan lingkungan strategis yang disertai berubahnya persepsi dan hakikat ancaman terhadap eksistensi maupun kedaulatan bangsa, tentu saja harus dicermati dan disikapi oleh bangsa Indonesia secara sungguh–sungguh. Hal ini penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, informasi dan komunikasi (Information and Communication Technologies – ICT) telah berimplikasi semakin berkembangnya peperangan modern dalam bentuk Asymmetric Warfare dan Proxy War. Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus menjadi fokus perhatian segenap komponen bangsa adalah kemandirian dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi di berbagai bidang.

Dalam konteks membangun ketahanan nasional aspek pertahanan keamanan, maka penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi merupakan cara cerdas untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman militer maupun ancaman nir militer. Terkait hal tersebut, keberadaan perguruan tinggi beserta civitas academikanya, memiliki relevansi yang sangat strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara di masa damai maupun di masa perang. Sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya, peranserta dan partisipasi aktif perguruan tinggi semakin dibutuhkan untuk melipatgandakan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara dalam menghadapi potensi ancaman Asymmetric Warfare maupun Proxy War.

2. Geopolitik dan Geostrategi Indonesia.

Keberlangsungan hidup dan eksistensi suatu bangsa, sangat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa tersebut dalam memahami dan menguasai kondisi geografi serta lingkungan sekitarnya. Tumbuh kembangnya atau berkurangnya ruang hidup bangsa, juga dipengaruhi oleh pandangan geopolitik yang diyakini oleh entitas suatu bangsa. Menurut Sophie Chautard dalam bukunya La Geopolitique, “Geopolitik bukan ilmu pengetahuan murni, melainkan sebuah multidisiplin ilmu yang mempelajari hubungan antar ruang dan politik, antara teritorial dan individu. Meletakkan semua masalah pada aspek geografi yang memungkinkan kita menganalisa kondisi saat ini, memahami hubungan satu kejadian dengan kejadian lainnya”. Pandangan Gearoid O’ Tuathail menyatakan bahwa “Geopolitik tidak memiliki makna atau identitas tunggal yang mencakup segala hal….. Geopolitik merupakan suatu wacana, yaitu suatu cara penggambaran, perwakilan dan penulisan tentang geografi dan politik internasional yang sangat beragam secara kultural dan politik.” Dalam pidato peresmian Lemhannas RI tahun 1965, Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, menegaskan bahwa pertahanan nasional hanya dapat dilaksanakan secara sempurna, bila suatu bangsa mendasarkan pertahanan nasional atas pengetahuan geopolitik.

Wawasan Nusantara.

Pengetahuan geopolitik yang dimaksud adalah geopolitik Indonesia yang dikembangkan berdasarkan tiga faktor yang membentuk karakter bangsa indonesia, yaitu sejarah lahirnya negara, bangsa dan tanah air, serta cita – cita dan ideologi bangsa. Berdasarkan ketiga hal tersebut, bangsa indonesia telah mengembangkan pandangan geopolitik yang bersumber pada nilai – nilai kesejarahan yang sudah dimulai sejak era prakolonialisme hingga era kemerdekaan RI. Pandangan yang bersumber pada kesamaan pengalaman pahit sejarah, pada akhirnya menghasilkan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik yang memandang wilayah nusantara sebagai ruang hidup yang harus dipertahankan dan dikelola sebagai sumber kehidupan bangsa indonesia dalam mencapai tujuan dan cita – cita nasional. Secara formal, Wawasan Nusantara dipahami dan dimengerti sebagai cara pandang bangsa indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaanya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggungjawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa indonesia untuk mencapai tujuan nasional.

Sebagai wawasan nasional, konsepsi Wawasan Nusantara menganut filosofi dasar geopolitik Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya, Wawasan Nusantara mencerminkan pula dimensi pemikiran mendasar bangsa Indonesia yang mencakup dimensi kewilayahan sebagai suatu realitas serta dimensi kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai suatu fenomena hidup. Kedua dimensi pemikiran tersebut merupakan keterpaduan pemikiran dalam dinamika kehidupan pada seluruh aspek kehidupan nasional yang berlandaskan Pancasila. Dengan prinsip inilah, seyogyanya setiap komponen dan anak bangsa harus mampu memandang, menyikapi serta mengelola sifat dan karakter geografis lingkungannya yang sarat dengan potensi dan risiko ancaman. Pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa Indonesia harus paham, akrab dan menyatu dengan perilaku geografis kepulauan indonesia sebagai ruang, alat dan kondisi juang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Ketahanan Nasional.

Pada hakikatnya Ketahanan Nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita – cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai kondisi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara dini, terus menerus, terpadu dan sinergis. Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional merupakan landasan konsepsional strategis yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan 8 (delapan) aspek kehidupan nasional (asta gatra) yang terdiri dari 3 (tiga) aspek alamiah (tri gatra) yang bersifat statis dan 5 (lima) aspek kehidupan (panca gatra) yang bersifat dinamis.

Peran dan hubungan diantara kedelapan gatra saling terkait dan saling tergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupan nasional. Dalam implementasinya, ketahanan nasional diselenggarakan dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach) yang serasi, selaras dan seimbang. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah, dan jasmaniah. Sementara itu, keamanan harus dipahami sebagai kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar dan dari dalam, termasuk di dalamnya melindungi pancasila sebagai dasar negara (philosophi gronslag). Dalam perspektif Ketahanan Nasional, pertahanan negara Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dan dinamika kondisi yang terkait dengan delapan aspek kehidupan nasional di atas. Konsep keseimbangan dan saling keterkaitan antar satu gatra dengan gatra lainnya serta sistem pertahanan negara yang bersifat kesemestaan, mencerminkan adanya keterhubungan yang kuat antara kondisi Ketahanan Nasional dengan Pertahanan Negara secara menyeluruh.

Oleh karena itu, pembinaan dan pengkondisian Ketahanan Nasional dalam berbagai aspeknya, akan menentukan kualitas Pertahanan Negara, baik di masa damai maupun dalam masa perang. Kualitas Pertahanan Negara akan berbanding lurus dengan kondisi Ketahanan Nasional yang dimiliki, artinya setiap perubahan kondisi Ketahanan Nasional bangsa, dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap kualitas pertahanan negara dalam implementasinya.

3. Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa setidaknya ada empat hal yang dapat menjadi perekat bangsa, yaitu pertama, jaringan perdagangan di masa lampau. Kedua, penggunaan bahasa yang sejak 1928 kita sebut sebagai bahasa Indonesia. Ketiga, imperium HindiaBelanda sesudah pax-neerlandica, dan keempat, pengalaman bersama hidup sebagai bangsa Indonesia sejak 1945. Proses pembentukan bangsa Indonesia diawali oleh keinginan untuk lepas dari penjajahan dan ingin memiliki kehidupan yang lebih baik bebas dari penindasan dan bebas untuk melakukan apa yang diinginkan sebagai sebuah bangsa yang dibalut dalam rasa Nasionalisme. kemudian Kerangka cita-cita Nasional (bangsa) tersebut terangkum apik dalam pembukaan UUD 1945, dengan Negara republik Indonesia sebagai pengemban amanah dari kedaulatan rakyat Indonesia. Pertumbuhan wawasan kebangsaan Indonesia bersifat unik dan tidak dapat disamakan dengan pertumbuhan nasionalisme bangsa lain. Walaupun rasa “persatuan” keIndonesiaan telah bertunas lama dalam sejarah bangsa Indonesia, namun semangat kebangsaan atau nasionalisme ke-Indonesiaan dalam arti yang sesungguhnya, secara formal baru lahir pada permulaan abad ke-20. Semangat kebangsaan tersebut lahir sebagai reaksi perlawanan terhadap kolonialisme yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Karena itu, nasionalisme Indonesia kontemporer terutama berakar pada keadaan bangsa Indonesia pada abad keduapuluh, namun beberapa dari akar-akarnya berasal dari lapisan sejarah yang jauh lebih tua (Kahin, 1970).

Kebangkitan dan lahirnya semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20, ditandai oleh tiga momentum sejarah yang saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan, yaitu : Kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Ketiga momentum sejarah tersebut, merupakan rangkaian proses terbentuknya nasionalisme Indonesia yang sarat dengan nilai – nilai ke-Indonesiaan. Semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia berpijak pada sistem nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam pidato Bung Karno (7 Mei 1953) di Universitas Indonesia, yang intinya ialah: Pertama, nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme sempit (chauvinism) tetapi nasionalisme yang mencerminkan perikemanusiaan (humanisme, internasionalisme); Kedua, kemerdekaan Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menjadikan negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi, tetapi juga mengembangkan kepribadian sendiri atau kebudayaan yang “bhinneka tunggal ika”.

Menurut Notonagoro, seorang ahli filsafat dan hukum dari Universitas Gajah Mada, nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat “majemuk tunggal” (bhinneka tunggal ika). Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Kesatuan Sejarah. yaitu kesatuan yang dibentuk dalam perjalanan sejarahnya yang panjang sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam hingga akhirnya muncul penjajahan VOC dan Belanda. Secara terbuka nasionalisme mula pertama dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.
b. Kesatuan Nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki persamaan nasib, yaitu penderitaan selama masa penjajahan dan perjuangan merebut kemerdekaan secara terpisah dan bersama-sama.
c. Kesatuan Kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keragaman kebudayaan dan menganut agama yang berbeda, namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yang serumpun dan mempunyai kaitan dengan agamaagama besar yang dianut bangsa Indonesia.
d. Kesatuan Wilayah. Bangsa ini hidup dan mencari penghidupan di wilayah yang sama yaitu tumpah darah Indonesia.
e. Kesatuan Asas Kerohanian. Bangsa ini memiliki kesamaan cia-cita, pandangan hidup dan falsafah kenegaraan yang berakar dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri di masa lalu maupun pada masa kini. Bagi bangsa Indonesia, mengutip sejarawan sosial Charles Tilly, Nasionalisme kita adalah “state-led nationalism”.1 Semacam nasionalisme yang dibangun dari atas, dan lalu meluncur ke bawah. Artinya, negara harus membentuk watak dan karakter serta memberi arah bagi anak bangsa. Negara harus melakukan konstruksi wawasan kebangsaan sebagai “proyek bersama” (common project) bagi seluruh warganya. Namun demikian, apa yang diupayakan negara tentu saja harus dipahami, dimengerti dan didukung oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.

4. Globalisasi dan Tantangannya.

Pada hakikatnya, globalisasi merupakan proses hubungan antarbangsa yang sudah terjadi sejak berabad lalu. Proses ini berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, telah mendorong hubungan sosial dan saling ketergantungan antarbangsa, antarnegara dan antar manusia semakin besar. Globalisasi yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, telah merubah pola hubungan antar bangsa dalam berbagai aspek dan menjadikan globalisasi sebagai fenomena yang bersifat multidimensi. Negara seolah tanpa batas (borderless), saling tergantung (interdependency) dan saling terhubung (interconected) antara satu negara dengan negara lainnya. Sementara itu, dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang semakin menguat melalui konsep pasar bebas dalam lingkup global maupun regional. Di tengah kuatnya arus globalisasi yang ditandai dengan persaingan global, saat ini tidak ada satupun negara di dunia yang mampu berdiri sendiri. Saling ketergantungan dan saling keterhubungan merupakan hal yang sulit untuk dihindari. Era reformasi yang diawali krisis moneter tahun 1998, merupakan bukti kuatnya pengaruh globalisasi terhadap dinamika kehidupan nasional. Sejak era reformasi digulirkan tahun 1998, dari perspektif kehidupan demokrasi, kehidupan politik nasional mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat, menjadi ciri kehidupan masyarakat sehari – hari.

Di satu sisi, pencapaian ini tentu saja merupakan kemajuan dan prestasi besar bangsa. Namun di sisi lain, tidak dapat disangkal, bahwa keseharian kehidupan masyarakat telah diwarnai pola pikir, pola sikap dan pola tindak individualistis dan kelompok. Masyarakat luas, dalam berbagai tataran, telah mengadopsi nilai – nilai baru yang belum sepenuhnya dipahami serta diyakini kebenaran dan kesesuaiannya dengan karakter bangsa. Sementara, nilai – nilai luhur bangsa dianggap sebagai nilai lama yang usang dan sudah tidak relevan dengan semangat reformasi yang sarat dengan semangat perubahan. Semangat perubahan telah diartikan secara hitam putih dan bahkan cenderung pragmatis tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkannya.

Dinamika kehidupan nasional berjalan sangat dinamis tapi kontra produktif bagi penguatan wawasan kebangsaan. Dampak demokratisasi tidak didasari dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila telah memunculkan sikap individualistis yang sangat jauh berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan semangat kegotongroyongan, keseimbangan, kerjasama, saling menghormati, kesamaan, dan kesederajatan dalam hubungan manusia dengan manusia. Perubahan tata nilai dan tata laku sebagian besar komponen bangsa tercermin dari sikap pragmatisme dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Hal ini juga dirasakan dan diungkapkan oleh mantan Presiden BJ Habibie dan Ibu Megawati dalam sambutannya di hadapan MPR RI pada tanggal 1 Juni 2011 dalam rangka memperingati Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Dalam sambutannya Bapak BJ Habibie menyampaikan “ ……sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik”1. Ibu Megawati juga menyampaikan bahwa “…………dalam kurun 13 tahun reformasi, menunjukkan kealpaan kita semua terhadap dokumen penting sebagai rujukan Pancasila dalam proses ketatanegaraan kita”2.

Ekspresi dan kegundahan kedua tokoh nasional tersebut, tentu merupakan bentuk kegelisahan yang harus dijadikan tolok ukur memudarnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai – nilai luhur Pancasila. Hingga saat ini, Pancasila masih tampak kokoh berdiri mempersatukan berbagai komponen bangsa, suku bangsa, golongan dan etnik di bawah NKRI. Namun, bangsa ini harus berani jujur untuk mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara cenderung dipandang hanya sebatas simbol yang mulai kehilangan roh dan makna filosofinya. Tidak mengherankan, apabila saat ini Nasionalisme ataupun Wawasan kebangsaan ke-Indonesia-an, menjadi barang mewah yang sangat sulit ditemukan di kalangan generasi muda. Wawasan kebangsaan bukan merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas atau bahkan menjadi trendsetter dalam kehidupan kalangan muda. Mungkin ada benarnya bila banyak orang menyimpulkan bahwa generasi muda Indonesia sedang mengalami krisis wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan, kini terasa menjadi sesuatu yang bersifat abstrak tak tersentuh dan mengalami sebuah pendangkalan makna secara mendasar. Globalisasi yang menembus batas-batas negara telah mengaburkan persepsi dan wawasan kebangsaan, sesuatu yang justru merupakan hal yang sangat esensial dalam mempertahankan eskistensi dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, berbicara soal wawasan kebangsaan akan terdengar asing, dan bagi mereka yang berapi-api membelanya akan dianggap sebagai anomali ditengah kehidupan modern. Salah satu tantangan dalam pergeseran seisme global era baru, yakni meningkatnya kompetisi secara eksponensial, dimana teknologi telah membuat satu negara dapat bersaing dengan negara lain, untuk itu secara terus-menerus diperlukan pengembangan cara baru untuk berkompetisi dengan negara lain, melalui inovasi dan efisiensi, namun tetap mengedepankan kualitas. Tak satu negara pun bisa bertahan hanya dengan sekadar menyejajarkan diri dengan pesaing atau bahkan dengan mereka yang dianggap unggul, melainkan bangsa ini harus menyejajarkan diri dengan mereka yang masuk “kelas dunia”. Di tengah semakin kaburnya wujud dan bentuk ancaman yang berkembang dewasa ini, potensi ancaman tidak lagi dalam bentuk ancaman yang bersifat fisik. Invasi dalam bentuk pengerahan kekuatan militer tidak lagi menjadi pilihan bagi negara – negara memiliki kepentingan atas negara lain. Ideologi, politik, ekonomi dan budaya kini merupakan pilihan negara – negara lain untuk memaksakan kepentingannya dan “menaklukan” negara lainnya. Namun demikian, dampak yang ditimbulkan menyentuh hampir seluruh sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di perkotaan maupun hingga pelosok desa.

Dunia kini juga dihadapkan dengan perang yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa keterlibatan langsung pihak yang berkepentingan atau disebut Proxy War. Hal tersebut dilakukan oleh pihak berkekuatan besar untuk menghindari konfrontasi secara langsung dan menghindarkan terjadinya perang terbuka yang akan meninggalkan tanggung jawab besar. Andrew Mumford dalam bukunya Proxy Warfare, menyebutkan bahwa ancaman perang cyber (cyber warfare) kian membesar di masa depan seiring dengan intensnya penggunaan teknologi cyber dalam penggunaan sehari-hari. Dunia maya (cyber) kini menjadi sarana dan arena berperang yang melibatkan banyak pihak tanpa dibatasi oleh batas – batas negara. Transformasi bentuk ancaman ini, tentu harus disadari sepenuhnya oleh bangsa Indonesia, mengingat tantangan dan potensi ancaman yang semakin berat dan kompleks. Disamping tantangan dalam aspek teknologi, kini bangsa – bangsa di dunia, tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu global seperti perubahan iklim (global climate change), food security, energy security, terorisme, human security, kejahatan lintas negara (trans national crime), drug trafficking, maritime security, cyber crime, konflik di kawasan, dll. Melihat sifat dan kompleksitas dampak yang ditimbulkannya, negara tidak lagi menjadi satu – satunya elemen yang bertanggung jawab untuk menghadapinya. Partisipasi dan peran aktif setiap individu warga negara akan menentukan keberhasilan suatu bangsa dalam mengantisipasi dampak negatif yang mengancam eksistensi bangsa dan negara. Untuk itulah, kalangan muda harus menyadari bahwa sebagai salah satu komponen kekuatan nir militer, kalangan intelektual muda memiliki peran penting dalam mengantisipasi ancaman nir militer sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Dinamika kehidupan nasional yang dihadapkan pada berbagai bentuk ancaman maupun persaingan global, membutuhkan hadirnya sosok intelektual muda yang berkarakter dan memiliki nasionalisme kebangsaan yang kuat.

5. Pertahanan Negara dan Bela Negara

Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan ideologi negara, kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Doktrin dan Sistem Pertahanan Negara Indonesia tersebut secara tersirat mencerminkan pandangan bangsa Indonesia tentang konsep perang dan damai, yakni “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Oleh karenanya, bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan, permusuhan dan ekspansionisme. Indonesia mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pertahanan negaranya dalam nuansa keterbukaan, yang merupakan perwujudan prinsip cinta damai dan ingin hidup berdampingan secara harmonis dengan negara-negara lain. Sikap dan cara pandang bangsa Indonesia tersebut merefleksikan pandangan Geopolitik dan Geostrategi bangsa Indonesia yang secara jelas dituangkan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008. Sistem Pertahanan Semesta. Sebagai penjabaran konstitusi pada aspek pertahanan, bangsa Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menetapkan bahwa Sistem Pertahanan Negara Indonesia adalah sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Hal ini merupakan upaya untuk menyinergikan kinerja komponen Militer dan Nir Militer dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional Indonesia.

Sistem Pertahanan Semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditegaskan bahwa sebagai wujud dari kesemestaan, pelibatan seluruh warga negara dalam upaya bela negara merupakan kewajiban sekaligus haknya. UU Pertahanan Negara juga mengklasifikasikan bahwa bala pertahanan negara yang digolongkan pada tiga kelompok, yakni Komponen Utama (TNI), Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat (2) juga menjabarkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit TNI; dan pengabdian sesuai dengan profesi. Dengan demikian, Sistem Pertahanan Semesta dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Spektrum Bela Negara. Dalam perspektif hidup bernegara, konsep pertahanan negara dalam masa damai maupun masa perang tersebut pada dasarnya merefleksikan spektrum bela negara yang harus dipahami oleh setiap warganegara. Hal ini mengingat bahwa setiap bangsa akan senantiasa dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan ruang hidup dan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, spektrum bela negara tidak terbatas pada pemahaman bela negara secara fisik pada masa perang saja, melainkan juga mencakup pada aspek yang lebih luas mulai dari bentuk yang paling halus (soft) hingga aspek yang paling keras (hard). Bela negara dalam spektrum yang halus atau lunak (soft) mencakup aspek psikologis (psychological) dan aspek fisik (physical). Aspek psikologis mencerminkan kondisi jiwa, karakter dan jati diri setiap warganegara yang dilandasi oleh pemahaman nilai – nilai luhur bangsa, Ideologi Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Muara kondisi psikologis ini akan direpresentasikan oleh pola pikir dan pola sikap yang mencerminkan soliditas wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa serta kesadaran bela negara. Aspek fisik pada dasarnya merupakan implementasi dan perwujudan bela negara aspek psikologis yang tercermin dari pola tindak secara nyata dalam perjuangan mengisi kemerdekaan melalui berbagai aktitifitas, mulai dari pengabdian sesuai profesi, menjunjung tinggi nama bangsa dan negara dalam berbagai kegiatan nasional maupun internasional, partisipasi aktif dalam penanganan permasalahan sosial maupun bencana hingga kewaspadaan individual dalam menghadapi ancaman non fisik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Bela negara dalam spektrum yang keras (hard) merupakan bentuk hak dan kewajiban perwujudan bela negara secara fisik dalam menghadapi ancaman yang didominasi oleh ancaman militer negara lain. Disadari bahwa saat ini, perang yang melibatkan kekuatan militer secara langsung sudah tidak menjadi model penyelesaian konflik antar dua negara. Namun demikian, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia harus tetap memiliki kesadaran bahwa probabilitas terjadinya perang masih sangat terbuka. Perang terbatas yang terjadi di berbagai kawasan di Afrika, Afganistan dan Irak merupakan gambaran bahwa probabilitas perang masih menjadi pilihan dalam mempertahankan kepentingan nasional suatu bangsa. Yang perlu dipahami, spektrum bela negara mulai dari spektrum lunak hingga spektrum keras merupakan spektrum bela negara yang tidak terputus dan berkelanjutan. Bela negara spektrum lunak merupakan pondasi dasar terbentuknya kualitas bela negara spektrum keras. Artinya, kualitas bela negara spektrum lunak akan berbanding lurus dengan kualitas bela negara spektrum keras. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa membangun pemahaman bela negara yang komprehensif di masa damai merupakan faktor kunci keberhasilan terselenggaranya implementasi konsep bela negara dalam sistem pertahanan semesta.

6. Revitalisasi Nilai Nilai Empat Konsensus Nasional.

Semua dampak euphoria reformasi yang kita hadapi saat ini, perlu disikapi oleh segenap komponen bangsa melalui pemahaman yang benar, utuh dan menyeluruh dalam konteks semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat tersebut merupakan kata kunci dari aktualisasi dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila yang harus terus ditumbuhkembangkan oleh generasi penerus. Seluruh komponen bangsa harus mampu menyikapi berbagai permasalahan, perbedaan dan kemajemukan dengan berpedoman pada empat konsensus nasional yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Seluruh anak bangsa harus proaktif untuk menciptakan, membina, mengembangkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa yang kerap menghadapi potensi perpecahan. Generasi penerus harus mampu menghidupkan kembali sikap dan budaya gotong royong, silahturahmi dan musyawarah untuk mufakat yang hakikinya merupakan ciri bangsa Indonesia sejak dulu. Primordialisme, masalah SARA, masalah ketidakadilan, masalah korupsi dan kesenjangan sosial ekonomi secara bertahap harus dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan. Hal ini perlu ditegaskan mengingat, hal tersebut dapat menjadi titik retak rasa persatuan dan kesatuan bangsa bila tidak dapat ditemukan solusi pemecahan masalahnya. Oleh karena itu, pemuda harus mampu mempelopori untuk memahami, menghayati dan mengimplementasikan nilai – nilai empat pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai daya tangkal terhadap berbagai potensi yang mengancam keutuhan NKRI. Di tengah kehidupan demokratis yang berkembang, Partai politik sebagai salah satu unsur Supra struktur politik memegang peran dominan dan menentukan berhasil tidaknya revitalisasi nilai – nilai empat konsensus nasional. Hal ini mengingat bahwa partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekruitmen kader – kader pemimpin dan pengelola konflik (conflict management) diantara berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, tata laku partai politik akan mempengaruhi tata laku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara kelembagaan, revitalisasi nilai – nilai empat konsensus nasional menjadi tanggung jawab penyelenggara negara sesuai dengan stratifikasi dan tataran kewenangan yang dimiliki. Mengingat empat konsensus nasional merupakan hasil keputusan politik, maka lembaga negara seperti MPR – RI, DPR – RI dan Presiden RI selaku kepala pemerintahan merupakan tiga lembaga negara yang menentukan arah keputusan politik yang akan disepakati. Penting untuk dicatat, bahwa sinkronisasi dan sinergitas diantara ketiga lembaga negara tersebut akan tergantung dari keinginan untuk menyatukan berbagai perbedaan pandangan dan kepentingan politik masing – masing. Diharapkan, keterlibatan lembaga-lembaga tersebut mampu menghasilkan peraturan perundangan yang memperkuat upaya-upaya revitalisasi Pancasila secara demokratis dan bermartabat. Dalam tataran regulasi dan kebijakan yang merupakan penjabaran dari keputusan politik, keberadaan para pemangku kepentingan terkait lainnya seperti : Kementerian koordinator politik dan keamanan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, Lemhannas RI, Mahkamah Konstitusi, Dewan Pertahanan Nasional dan Bappenas RI, memiliki peran sentral dalam peng-implementasian keputusan politik terkait revitalisasi nilai – nilai empat konsensus nasional. Regulasi dan kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang – undangan, merupakan sarana yang mengatur terselenggaranya upaya revitalisasi nilai – nilai empat konsensus nasional secara komprehensif dan terpadu. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan, program, mekanisme, metode dan pengawasan merupakan prasyarat keberhasilan upaya revitalisasi. Pada tataran operasional, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi politik, organisasi masyarakat, dosen dan guru merupakan pelaksana – pelaksana upaya revitalisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan pembekalan yang memadai terkait nilai – nilai empat konsensus nasional, komponen bangsa tersebut memainkan peran sebagai agen perubahan (agent of change) mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman hingga lingkungan kerja. Pendidikan formal, informal maupun non formal yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan pendidikan, merupakan sarana yang efektif untuk menanamkan pemahaman atas nilai – nilai empat konsensus nasional.

Sebagai rangkaian upaya yang terstruktur, upaya pada tataran operasional akan bersifat praktis implementatif. Pelibatan lembaga-lembaga tersebut untuk menghasilkan peraturan perundangan yang memperkuat upaya-upaya revitalisasi Pancasila secara demokratis dan bermartabat. Upaya yang bersifat praktis ditujukan untuk mendukung upaya-upaya politis melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, penyuluhan dan training of trainer (ToT) tenaga penyuluh dengan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan. Sedangkan upaya yang bersifat operasional dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan mengingat lembaga pendidikan merupakan ujung tombak yang efektif pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda. Dalam tataran operasional, satu hal penting dan mendasar yang perlu dikembangkan adalah teladan secara nyata. Teladan merupakan kata kunci dan kekuatan moral yang akan menentukan berhasil tidaknya upaya revitalisasi nilai – nilai empat konsensus nasional yang dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari pola dan budaya bangsa Indonesia yang bersifat patriarchy dan paternalistik, sehingga teladan para pemimpin merupakan sarana efektif untuk membangun watak dan karakter bangsa, khususnya di kalangan generasi muda bangsa.

7. Peran Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Wawasan Kebangsaan.

Menyadari arti pentingnya pemahaman nilai – nilai empat konsensus nasional bagi keutuhan NKRI dan semakin beratnya tantangan yang dihadapi, seluruh komponen bangsa, termasuk kalangan Perguruan Tinggi beserta jajaran kalangan civitas akademika-nya, perlu mengembangkan konsep pemikiran dan upaya – upaya terobosan yang memanfaatkan keberadaan dan jaringan para alumninya yang tersebar luas di seluruh wilayah nusantara. Keberadaan para alumni yang bersumber dari berbagai komponen bangsa ini sebagai agen perubahan, tentu merupakan kekuatan potensial dalam rangka revitalisasi nilai – nilai empat konsensus nasional. Kalangan Perguruan Tinggi, sesungguhnya memiliki peran yang vital dan krusial dalam pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda terpelajarnya. Dalam kaitan pembentukan manusia Indonesia yang modern dan berwawasan kebangsaan itulah, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting dan menentukan masa depan bangsa. Hal ini tidak terlepas dari fungsi perguruan tinggi yang mengemban tugas dan tanggung jawab seperti tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu : Pendidikan; Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan demikian, segenap civitas akademika perguruan tinggi, sesungguhnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang senantiasa melekat untuk turut serta secara aktif dalam proses pembangunan nasional, termasuk pembangunan watak dan karakter bangsanya.

Terkait, revitalisasi wawasan kebangsaan, berdasarkan laporan hasil survei BPS RI tentang Survei Kehidupan Bernegara (SKB) yang dilakukan tanggal 27 Mei 2011 hingga 29 Mei 2011, tampak dengan jelas kepercayaan dan harapan masyarakat yang begitu besar (43,4%) kepada tenaga pendidik (Guru dan Dosen) untuk memberikan edukasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat ini, harus direspon dengan tanggung jawab tenaga pendidik untuk selalu meningkatkan kemampuan profesi, dan memberikan keteladanan dalam tingkah laku di kehidupan masyarakat sehari-hari. Profesi tenaga dosen yang tersebar merata di seluruh tanah air, mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan karakter bangsa melalui sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa sebagai bagian tidak terpisahkan dari perguruan tinggi, merupakan tulang punggung negara sebagai Agent of Change dan Agent of Development suatu bangsa. Peran strategis kalangan muda terpelajar ini, telah dibuktikan sejak era kebangkitan nasional tahun 1908 hingga era reformasi tahun 1998. Di tengah tantangan perubahan yang membawa tata laku dan tata nilai baru, kalangan muda terpelajar harus mampu membekali dan membentengi diri dengan wawasan kebangsaan yang kuat. Tanpa dibekali hal tersebut, generasi muda akan mudah terhanyut dan terbawa derasnya arus perubahan yang sarat dengan semangat kebebasan dan keterbukaan. Generasi muda, utamanya para mahasiswa, harus mampu memilih dan memilah tata nilai baru yang tidak sesuai dengan identitas dan jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong.

Menyadari situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa saat ini dan berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, kalangan perguruan tinggi diharapkan mampu mentransformasikan dirinya sebagai spearhead pembangunan watak dan karakter bangsa. Dengan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi harus mampu membebaskan diri dari berbagai kepentingan apapun di luar kepentingan pendidikan. Disadari, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing suatu bangsa. Namun harus disadari pula, bahwa kesejahteraan dan daya saing bangsa tidak cukup hanya dibangun oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih dibutuhkan kecerdasan emosional dan spiritual untuk memanfaatkan dan mengelola kemajuan teknologi agar membawa manfaat besar bagi bangsa. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi harus mampu menyajikan keseimbangan antara peningkatan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual para mahasiswanya. Tanpa disertai dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, kemajuan teknologi justru akan menggerogoti sendi – sendi kehidupan bangsa. Sebagai bagian pembangunan kecerdasan emosional, pengembangan pendidikan tinggi yang berorientasi pada budaya dan kearifan lokal merupakan salah satu langkah strategis untuk menghasilkan generasi muda terpelajar yang tidak melupakan akar budaya aslinya. Dalam bahasa sederhana, kecerdasan emosional yang bersumber dari budaya dan kearifan lokal diwujudkan dalam bentuk perilaku yang menjunjung tinggi Moral dan EtikaKejujuran dan Kebangsaan. Kalangan perguruan tingi, harus menempatkan ketiga faktor tersebut sebagai fokus utama pendidikan para mahasiswanya, sejak tahun pertama hingga tahun terakhir. Hal ini harus dijadikan misi setiap lembaga pendidikan tinggi yang ada di tanah air, agar kultur dan budaya bangsa tidak terkontaminasi budaya asing yang menyertai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia, utamanya kalangan generasi mudanya, harus memperkuat struktur budaya dan kearifan lokal mengingat nilai – nilai luhur budaya bangsa merupakan kekuatan determinan dalam menghadapi dampak globalisasi. Dengan cara demikian, bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati diri maupun identitas bangsa. Secara khusus, civitas akademika Universitas Brawijayau harus mampu mengembangkan dirinya sebagai batu penjuru kalangan perguruan tinggi lainnya dalam pembangunan wawasan kebangsaan generasi muda. Nama besar yang disandang perguruan tinggi ini, harus dijadikan motivasi kalangan civitas akademikanya untuk mengembangkan pola dan kurikulum pendidikan yang nasionalistis. Oleh karena itu, kalangan civitas akademika Universitas Brawijaya diharapkan mampu untuk : a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengandung nilai – nilai Kejujuran, Etika dan Moral (Watak dan Karakter) dan nilai – nilai kebangsaan. b. Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis kemampuan dan kearifan lokal. Membangun kesadaran dan kewaspadaan di kalangan mahasiswanya terkait perilaku – perilaku yang mengikis rasa nasionalisme, moral dan etika, utamanya radikalisme serta penggunaan narkotika dan obat – obat terlarang.

8. Penutup

Harus diakui secara jujur, era reformasi yang membawa semangat perubahan dan keterbukaan telah membawa banyak perubahan positif maupun negatif bagi kehidupan nasional. Keterbukaan dan kebebasan individu yang merupakan ciri demokrasi barat semakin mendominasi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa. Semangat gotong royong yang merupakan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pancasila, mulai dikesampingkan dan diabaikan. Tata nilai baru yang belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh bangsa Indonesia telah mengakibatkan disharmonisasi hubungan vertikal maupun horisontal di antara masyarakat Indonesia yang majemuk. Berbagai permasalahan bangsa yang terjadi akhir – akhir ini, disebabkan semakin lunturnya toleransi atas perbedaan dan kemajemukan di antara komponen bangsa. Permasalahan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan melemahkan sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa dalam susunan Supra struktur, Infra struktur dan Sub struktur politik harus mampu membangun kembali komunikasi politik yang didasarkan atas kesadaran kolektif bangsa untuk mempertahankan nilai – nilai empat konsensus nasional.

Sebagai salah satu komponen bangsa strategis, Perguruan Tinggi beserta jajaran civitas akademikanya memiliki peran, tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis dalam membangkitkan kembali wawasan kebangsaan untuk memperkuat watak dan karakter bangsa. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi perlu terus meningkatkan perannya secara aktif dalam menyusun dan mensosialisasikan upaya revitalisasi nilai luhur Pancasila dalam rangka memelihara jati diri ke-Indonesia-an di kalangan generasi penerus yang sarat dengan nilai Moral dan EtikaKejujuranKompetensi dan Nilai – nilai Kebangsaan. Kecerdasan intelektual yang merupakan potensi besar yang dimiliki perguruan tinggi dan civitas akademikanya, harus mampu dikembangkan secara seimbang dengan kecerdasan emosionalkecerdasan moral dan kecerdasan spiritual. Keseimbangan tersebut dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pembentukan watak dan karakter bangsa, baik secara kolektif maupun individual, berdasarkan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Itulah yang sesungguhnya harus disadari dan dipahami oleh kalangan perguruan tinggi beserta civitas akademica-nya dalam partisipasinya untuk memperkuatan wawasan kebangsaan guna meningkatkan Ketahanan Nasional.

Daftar Pustaka :

Arjoso, Amin . 2000. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Yayasan Kepada Bangsaku.
Jakarta.

Chautard, Sophie. 2009. La Geopolitique. 2e edition. Studyrama.

G. Ó Tuathail. 1996. Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space. Minneapolis: University of Minnesota Press (Volume 6 in the Borderlines series) and London: Routledge.

Kansil, CST dan Kansil, Christine ST . 2001. Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Pradnya Paramita, Jakarta.

Lemhannas RI. 2012. Geostrategi dan Ketahanan Nasional. Jakarta.

Lemhannas RI. 2012. Wawasan Nusantara. Jakarta.

Mumford, Andrew. 2013. Proxy Warfare. Polity Press. Cambridge.

Purnomo Yusgiantoro, Ceramah Menteri Pertahanan RI di depan anggota HIPMI pada Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI 18 Februari 2014.

Ruland, Jurgen, 2012. The Politics of Military Reform. Springer. London.

Soekarno, Ir. 2012. Susunlah Pertahanan Nasional Bersendikan Karakteristik Bangsa – Amanat Presiden Soekarno pada Peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara, tanggal 20 Mei 1965. Jakarta.

Soepandji, Budi Susilo, Indonesia Menyongsong Abad Asia Pasifik Jilid II Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, Makalah Gubernur Lemhannas RI pada Seminar Nasional Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, 3 Mei 2014.

Soepandji, Budi Susilo, Membangun Pondasi Dasar Nasionalisme, Makalah Gubernur Lemhannas RI pada Indonesian Fellowship Youth Camp 2012, tanggal 28 November 2014.

Soepandji, Budi Susilo, Peran Strategis Menwa Yang Berkemampuan Teknologi Sebagai Bagian dari Potensi Ketahanan Nasional, Makalah Gubernur Lemhannas RI pada Sarasehan dan Seminar Nasional 50 Tahun Menwa ITB “Resimen Teknologi” 22 Maret 2014.