Dinamika Implementasi Kebijakan Transformasi Digital di Kementerian Pertahanan: Analisis Multi-Level Menurut Paul S. Berman

Evi Savitri, NIM: DIP.13.783, Email: DIP.13783@ipdn.ac.id

Dr. Tjahjo Supro Jogo, M.Si., Email: tjahjosuprojogo@ipdn.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis implementasi transformasi digital di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan fokus khusus pada aspek keamanan siber, budaya organisasi, dan pengembangan kapasitas SDM digital. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam digitalisasi sektor pertahanan, termasuk resistensi budaya organisasi, keterbatasan kompetensi SDM digital, dan ancaman keamanan siber. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan regulasi, infrastruktur teknologi, pengembangan SDM, dan tata kelola keamanan informasi. Artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertahanan sambil memitigasi risiko yang terkait.

Kata Kunci

transformasi digital, keamanan siber, budaya organisasi, pengembangan SDM, Kementerian Pertahanan

Abstract

This article analyzes the implementation of digital transformation within the Indonesian Ministry of Defense, with a special focus on cybersecurity, organizational culture, and the development of digital human resources. Using a qualitative approach and policy document analysis, the study identifies key challenges in the defense sector’s digitalization, including organizational resistance, limited digital competencies among personnel, and cybersecurity threats. The findings indicate that successful digital transformation requires a holistic approach that encompasses strengthening regulations, technological infrastructure, human resource development, and information security governance. This article offers policy recommendations to accelerate digital transformation within the Ministry of Defense while mitigating associated risks.

Key Words

Digital Transformation, Cyber Security, Organizational Culture, Human Resource Development, Ministry of Defense1.

1. Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam upaya modernisasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sektor pertahanan, transformasi digital memainkan peran krusial dalam meningkatkan efektivitas operasional, transparansi, dan keamanan nasional. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sebagai institusi utama dalam sistem pertahanan negara telah menginisiasi berbagai program digitalisasi untuk mengoptimalkan proses bisnis dan manajemen sumber daya pertahanan. Namun, implementasi transformasi digital di lingkungan Kemhan RI menghadapi tantangan kompleks yang meliputi aspek teknis, organisasional, dan sumber daya manusia. Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika transformasi digital di Kemhan RI dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) keamanan siber dan proteksi sistem informasi, (2) budaya organisasi dan perubahan manajemen, serta (3) pengembangan kapasitas SDM digital. Analisis dilakukan melalui tinjauan literatur sistematis dan studi dokumen kebijakan terkait transformasi digital di Kemhan RI. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan transformasi digital di sektor pertahanan.

2. Tinjauan Literatur

Transformasi digital di sektor publik telah menjadi fokus penelitian berbagai ahli dalam dekade terakhir. Mergel et al. (2019) mendefinisikan transformasi digital sebagai proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek organisasi yang menghasilkan perubahan fundamental dalam operasi dan nilai yang diberikan. Dalam konteks sektor pertahanan, Crescenzi dan Gagliardi (2018) menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya menyangkut adopsi teknologi tetapi juga perubahan paradigma dalam tata kelola organisasi. Studi oleh Berman (2006) tentang implementasi kebijakan publik menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital memerlukan pendekatan multi-level yang mempertimbangkan interaksi antara kebijakan makro dan implementasi di tingkat mikro. Aspek keamanan siber menjadi komponen kritis dalam transformasi digital sektor pertahanan. Menurut Kshetri (2022), lembaga pertahanan merupakan target utama serangan siber yang dapat membahayakan keamanan nasional. Oleh karena itu, penguatan keamanan siber harus menjadi prioritas dalam digitalisasi sektor pertahanan. Di sisi lain, penelitian oleh Vial (2019) menunjukkan bahwa resistensi budaya organisasi sering menjadi penghambat utama dalam transformasi digital. Pengembangan kapasitas SDM digital juga menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital, sebagaimana diungkapkan dalam studi oleh Fernandez-Vicente et al. (2022). Tinjauan literatur ini menjadi dasar teoritis untuk analisis transformasi digital di Kemhan RI pada bagian berikutnya.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal untuk menganalisis transformasi digital di Kementerian Pertahanan RI. Data dikumpulkan melalui dua metode utama: (1) analisis dokumen kebijakan terkait transformasi digital di Kemhan RI, dan (2) tinjauan literatur sistematis atas publikasi akademik terkait transformasi digital di sektor publik dan pertahanan. Analisis dokumen meliputi Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Transformasi Digital Kabinet Merah Putih, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber. Tinjauan literatur dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian-penelitian terkait yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antar konsep. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data dan peer review terhadap temuan analisis. Keterbatasan penelitian ini antara lain ketergantungan pada dokumen kebijakan yang tersedia secara publik tanpa wawancara langsung dengan pelaku kebijakan di Kemhan RI.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis dokumen kebijakan dan literatur menunjukkan bahwa transformasi digital di Kemhan RI telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kemhan RI telah mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk manajemen sumber daya pertahanan, termasuk sistem perencanaan, penganggaran, dan pengadaan. Namun, implementasi sistem ini menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, aspek keamanan siber menjadi perhatian kritis mengingat sensitivitas data pertahanan. Dokumen kebijakan menunjukkan bahwa Kemhan RI telah mengembangkan kerangka pertahanan siber, tetapi kapasitas deteksi dan respons terhadap ancaman siber masih perlu ditingkatkan. Kedua, budaya organisasi yang hierarkis dan resistensi terhadap perubahan menjadi penghambat adopsi teknologi digital. Transformasi digital memerlukan pergeseran budaya organisasi dari birokrasi tradisional ke organisasi yang lebih agile dan berorientasi inovasi. Ketiga, keterbatasan kompetensi SDM digital menjadi tantangan serius. Meskipun Kemhan RI telah menyelenggarakan berbagai pelatihan digital, kebutuhan akan SDM dengan keahlian khusus di bidang keamanan siber dan analisis data masih belum terpenuhi secara optimal. Temuan ini konsisten dengan model multi-level Berman (2006) yang menekankan kompleksitas implementasi kebijakan transformasi digital di organisasi besar seperti Kemhan RI.

5. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, artikel ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mempercepat transformasi digital di Kemhan RI. Pertama, penguatan kerangka regulasi keamanan siber perlu menjadi prioritas utama. Kemhan RI harus mengembangkan protokol keamanan siber yang lebih komprehensif dan melakukan audit keamanan secara berkala. Kedua, perubahan budaya organisasi harus didorong melalui program perubahan manajemen yang sistematis, termasuk sosialisasi manfaat transformasi digital dan penghargaan bagi inovasi digital. Ketiga, pengembangan kapasitas SDM digital memerlukan pendekatan jangka panjang melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan pelatihan sertifikasi profesional. Kemhan RI dapat membentuk pusat keunggulan digital yang berfungsi sebagai hub pengetahuan dan inovasi digital. Keempat, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga penelitian perlu ditingkatkan untuk mengakses teknologi dan keahlian terbaru. Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai. Transformasi digital di Kemhan RI bukan hanya tentang adopsi teknologi tetapi juga perubahan paradigma dalam tata kelola organisasi pertahanan.

6. Kesimpulan

Transformasi digital di Kementerian Pertahanan RI merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek teknologi, organisasi, dan sumber daya manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam pengembangan sistem informasi terintegrasi, tantangan utama tetap ada di bidang keamanan siber, budaya organisasi, dan pengembangan SDM digital. Keberhasilan transformasi digital memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan regulasi, infrastruktur teknologi, kapasitas SDM, dan tata kelola organisasi. Rekomendasi kebijakan yang diajukan dalam artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi percepatan transformasi digital di Kemhan RI sambil memitigasi risiko yang terkait. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memantau perkembangan implementasi kebijakan transformasi digital dan mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas organisasi Kemhan RI. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan transformasi digital yang berkelanjutan di sektor pertahanan Indonesia.

Daftar Pustaka

Berman, P. S. (2006). Implementing organizational change in human services. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(1), 1-30.

Crescenzi, R., & Gagliardi, L. (2018). The innovative performance of firms in heterogeneous environments: The interplay between external knowledge and internal absorptive capacities. Research Policy, 47(4), 770-785.

Fernandez-Vicente, J. M., et al. (2022). Digital transformation and human resource development: A systematic literature review. Technological Forecasting and Social Change, 182, 121852.

Kshetri, N. (2022). Cybersecurity in the Global South: Threats, responses, and gaps. Telecommunications Policy, 46(1), 102275.

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101385.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 118-144.