DIRJEN POTHAN BUKA CYBERSECURITY SUMMIT 2025
Selasa, 26 Agustus 2025
Acara yang berlangsung di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain: Presiden Komisaris PT ITSEC Asia Tbk, Prof. Eko Indrajit; Presiden Direktur PT ITSEC Asia Tbk, Mr. Patrick Dannacher; serta Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng.
Jakarta, 26 Agustus 2025. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, S.T., menghadiri Cybersecurity Summit 2025 sebagai pembicara utama sekaligus membuka kegiatan ITSEC yang diselenggarakan oleh PT ITSEC Asia Tbk.
Acara yang berlangsung di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain: Presiden Komisaris PT ITSEC Asia Tbk, Prof. Eko Indrajit; Presiden Direktur PT ITSEC Asia Tbk, Mr. Patrick Dannacher; serta Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng.
Dalam sambutannya, Dirjen Pothan menekankan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk membahas ancaman siber yang terus berkembang, mendorong kolaborasi antar pakar industri, serta merumuskan solusi perlindungan data pribadi dan organisasi. Dirjen Pothan menyampaikan bahwa ketahanan siber sangat relevan di era digital, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan Internet of Things yang mengubah cara berinteraksi dan memicu disrupsi.
Dirjen Pothan juga menyoroti bahwa Revolusi Industri 4.0 menciptakan kerawanan baru terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, sistem pertahanan negara harus berpedoman pada konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang melibatkan seluruh potensi bangsa secara terpadu dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Dirjen Pothan memaparkan strategi menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan terorganisir, antara lain: Membangun pilar negara melalui dukungan akademisi dalam riset, pengembangan teknologi, pendidikan, dan pelatihan, Mendorong kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan sektor non-pemerintah untuk menghadapi hybrid warfare dan irregular threats, Memastikan peran aktif pemerintah dalam pengembangan infrastruktur keamanan siber nasional, strategi pertahanan siber, serta penegakan hukum terhadap kejahatan siber.
Acara berlangsung dengan lancar dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai langkah konkret dalam memperkuat postur pertahanan siber Indonesia. (Red. Bagdatin)
