Kebijakan Publik dalam Kerangka Pertahanan Nirmiliter Guna Menghadapi Ancaman Non-Militer

Charla Susanti,SE

Analis Pertahanan Negara Ahli Muda

shantierna69@gmail.com

Abstrak

Pertahanan nirmiliter merupakan komponen strategis dalam sistem pertahanan negara yang bertujuan menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan bangsa melalui instrumen non-fisik. Seiring dengan perkembangan global, ancaman non-militer semakin kompleks, mulai dari disrupsi teknologi, ancaman ideologi transnasional, krisis kesehatan global, hingga ketergantungan ekonomi. Tulisan ini membahas konsep pertahanan nirmiliter, jenis ancaman yang dihadapi Indonesia, serta strategi dan kebijakan publik yang dapat diterapkan. Penulisan dilakukan dengan metode studi literatur melalui analisis dokumen resmi, peraturan perundangan, serta fenomena aktual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertahanan nirmiliter tidak hanya melibatkan pemerintah, melainkan seluruh elemen bangsa secara kolaboratif. Strategi utama yang dapat ditempuh adalah peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, penguasaan teknologi, penguatan sistem kesehatan, dan penanaman nilai kebangsaan. Kesimpulannya, pertahanan nirmiliter adalah pilar penting yang tidak dapat dipisahkan dari pertahanan militer, karena keduanya saling melengkapi dalam kerangka pertahanan semesta.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga menyangkut kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman non-militer yang bersifat multidimensi. Perubahan global saat ini memperlihatkan bahwa ancaman non-militer lebih nyata dan seringkali menimbulkan dampak yang lebih luas dibandingkan ancaman militer. Pandemi Covid-19 menjadi contoh konkret bagaimana sebuah ancaman non-militer dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat, perekonomian nasional, serta memengaruhi stabilitas politik.

Selain itu, derasnya arus globalisasi menghadirkan tantangan dalam bentuk penetrasi budaya, penyalahgunaan teknologi informasi, dan persaingan ekonomi global. Ancaman tersebut tidak dapat ditangani dengan senjata, melainkan dengan pendekatan kebijakan publik yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pertahanan nirmiliter perlu mendapat perhatian serius sebagai bagian integral dari pertahanan negara.

2

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk ancaman non-militer yang dihadapi Indonesia pada era globalisasi saat ini?

2. Bagaimana strategi pertahanan nirmiliter dapat menjawab tantangan tersebut?

3. Sejauh mana kebijakan publik mampu memperkuat pertahanan nirmiliter Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Menguraikan konsep pertahanan nirmiliter dalam kerangka sistem pertahanan negara.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk ancaman non-militer yang dihadapi bangsa Indonesia.

3. Menyajikan strategi pertahanan nirmiliter melalui kebijakan publik sebagai solusi dalam menghadapi ancaman non-militer.

II. Tinjauan Pustaka

Pertahanan nirmiliter adalah komponen pertahanan negara yang memanfaatkan kekuatan non-militer untuk menghadapi ancaman non-militer. Menurut UU No. 3 Tahun 2002, sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Artinya, pertahanan nirmiliter menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konsep pertahanan total.

Dalam literatur human security (Keohane & Nye, 2000), keamanan manusia menjadi isu sentral yang meliputi aspek ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Konsep ini relevan dengan pertahanan nirmiliter karena menempatkan kesejahteraan dan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.

Selain itu, teori comprehensive security (Acharya, 2011) menegaskan bahwa keamanan tidak hanya ditentukan oleh aspek militer, tetapi juga stabilitas politik, ketahanan ekonomi, serta kohesi sosial. Dengan demikian, pertahanan nirmiliter merupakan instrumen vital yang melengkapi kekuatan militer dalam menghadapi ancaman kontemporer.

3

III. Analisis dan Pembahasan

A. Bentuk Ancaman Non-Militer di Indonesia

1. Bidang Sosial Budaya

a. Perubahan nilai akibat arus globalisasi, seperti gaya hidup konsumtif, hedonisme, dan westernisasi.

b. Meningkatnya individualisme yang mengikis semangat gotong royong.

c. Ancaman radikalisme yang masuk melalui doktrin sosial dan budaya.

2. Bidang Politik

a. Potensi separatisme di beberapa daerah.

b. Konflik horizontal akibat provokasi identitas.

c. Manipulasi politik melalui disinformasi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

3. Bidang Teknologi Informasi

a. Maraknya kejahatan siber (cyber crime) seperti penipuan online, peretasan, dan penyebaran hoaks.

b. Konten negatif seperti pornografi, ujaran kebencian, dan propaganda yang dapat mengancam moral generasi muda.

4. Bidang Ekonomi

a. Ketergantungan pada impor dan dominasi negara lain dalam perdagangan.

b. Penyalahgunaan jalur perdagangan bebas untuk penyelundupan barang terlarang.

c. Tingginya angka pengangguran dan kesenjangan sosial.

5. Bidang Kesehatan

a. Pandemi Covid-19 menjadi bukti nyata ancaman kesehatan global.

b. Potensi munculnya penyakit menular baru akibat perubahan iklim dan mobilitas manusia.

4

B. Strategi Pertahanan Nirmiliter

1. Penguatan Sistem Kesehatan Nasional

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas rumah sakit, tenaga medis, dan ketersediaan obat-obatan. Sistem kesehatan juga harus berbasis ketahanan, tidak hanya responsif ketika krisis.

2. Penguasaan Teknologi dan Literasi Digital

Penguasaan teknologi menjadi syarat penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam revolusi industri 4.0. Literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif media sosial dan kejahatan siber.

3. Penguatan Karakter Bangsa

Pendidikan karakter, nasionalisme, dan toleransi harus menjadi fondasi pembangunan manusia. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu politik maupun budaya asing yang merusak jati diri bangsa.

4. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur yang merata akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga mengurangi potensi konflik sosial.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian, SDM Indonesia harus disiapkan menjadi generasi yang adaptif, inovatif, serta memiliki jiwa bela negara.

C. Peran Kebijakan Publik dalam Pertahanan Nirmiliter

Kebijakan publik adalah instrumen penting dalam mengarahkan dan mengintegrasikan seluruh upaya pertahanan nirmiliter. Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

a. Regulasi: memperkuat undang-undang dan kebijakan terkait keamanan siber, kesehatan, serta perlindungan sosial.

2. Kolaborasi: melibatkan masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam implementasi program pertahanan nirmiliter.

5

2. Adaptasi Global: kebijakan harus fleksibel dan adaptif terhadap dinamika internasional, termasuk perubahan iklim, teknologi, dan geopolitik.

3. Sosialisasi dan Edukasi: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam pertahanan nirmiliter.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Pertahanan nirmiliter merupakan bagian integral dari sistem pertahanan semesta yang berperan menghadapi ancaman non-militer yang kompleks. Ancaman ini meliputi bidang sosial budaya, politik, teknologi informasi, ekonomi, dan kesehatan. Strategi yang ditempuh mencakup penguatan sistem kesehatan, penguasaan teknologi, pembangunan infrastruktur, penguatan karakter bangsa, serta peningkatan kualitas SDM. Kebijakan publik menjadi kunci untuk mengarahkan strategi tersebut agar lebih terintegrasi dan berkesinambungan.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pertahanan nirmiliter yang lebih komprehensif, berbasis riset, dan sesuai dengan dinamika global.

2. Dunia pendidikan perlu berperan dalam membangun kesadaran bela negara dan literasi digital generasi muda.

3. Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam menjaga ketahanan sosial, budaya, dan ideologi bangsa.

4. Dibutuhkan sinergi nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa agar pertahanan nirmiliter dapat berjalan

Daftar Pustaka

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

• Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19.

• Acharya, A. (2011). Comprehensive Security in Asia. Routledge.

• Nye, J. S., & Keohane, R. O. (2000). Power and Interdependence. Longman.

• Suryono, A. (2020). Pertahanan Nirmiliter dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Jakarta: Pustaka Nasional.