Biro Infohan Hadiri Forum Tematik Bakohumas MPR RI
Selasa, 19 Agustus 2025
Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas MPR RI Tahun 2025 yang mengusung tema “Urgensi PPHN sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional”, di ruang Delegasi Lt. 2, Plaza Nusantara V, Jakarta pada Selasa (19/8/2025). Pada kesempatan tersebut, Biro Infohan yang dipimpin oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang turut hadir sebagai undangan.
Forum ini menjadi ajang penting untuk menyamakan persepsi dan menguatkan sinergi antarlembaga pemerintah, khususnya di bidang kehumasan, dalam mengkomunikasikan wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, S.E., M.M., menekankan pentingnya peran Bakohumas sebagai garda terdepan dalam menjaga kelancaran arus informasi antarinstansi pemerintah. PPHN sangat krusial sebagai pedoman arah bangsa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, serta memastikan pembangunan nasional yang terencana dan terarah.
Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Komdigi, Molly Prabawaty menyoroti peran komunikasi publik yang krusial. Molly mengimbau seluruh humas kementerian dan lembaga untuk menjadi “champions” dalam menjelaskan PPHN kepada masyarakat, terutama dengan memanfaatkan kanal digital dan teknologi untuk menyebarkan narasi yang konsisten dan mudah dipahami.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc., selaku keynote speaker menjelaskan bahwa pasca-amandemen UUD 1945, Indonesia mengalami kekosongan haluan pembangunan jangka panjang karena ketiadaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). PPHN hadir sebagai solusi untuk mengisi kekosongan ini. Menurut Edhie, PPHN akan berfungsi sebagai “kompas peradaban” yang menjamin keberlanjutan visi pembangunan nasional.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang memperdalam pembahasan mengenai urgensi PPHN, antara lain Ketua Badan Pengkajian MPR RI Ir. H. Tifatul Sembiring yang membahas “Urgensi, Landasan, Ranah Pembangunan, dan Bentuk Hukum PPHN”, dan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., yang menyampaikan materi tentang “Dasar Konstitusional dan Rekomendasi MPR tentang PPHN/GBHN”. (Biro Infohan Setjen Kemhan)