MONITORING PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMHAN
Senin, 1 Februari 2021
Kemhan (01/02/2021), Sekretaris Bainstrahan Kemhan, Laksma TNI Umar Arief, S.E. beserta Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Bainstrahan Kemhan RI. mendampingi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dari Ortala dan Konsultan di Aula Chanti Dharma Lantai 15 Gedung A.H.Nasution Bainstrahan kemhan. Tim Reformasi Birokrasi tersebut melaksanakan monitoring perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah menjadi program nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pemerintah telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010–2025 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Kementerian dan Lembaga, termasuk didalamnya Kementerian Pertahananan sebagai unsur pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pertahanan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementrian Pertahanan, sasaran Reformasi Birokrasi Kemhan adalah:
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pertahanan negara.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance, melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.
Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Reformasi birokrasi di Satker Bainstrahan dititik beratkan pada terwujudnya pegawai Bainstrahan yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan melayani secara prima. Sedangkan nilai – nilai yang dijunjung oleh Satker Bainstrahan dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah Integritas, Etos Kerja, dan Profesionalisme.
Didasarkan pada kondisi dan kebutuhan dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Strategis Kementrian Pertahanan. Arah Program Reformasi Birokrasi tersebut dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan good governance dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien.
