Pembinaan Statistik Sektoral Seri IV di Lingkungan Kemhan TA 2026

Jakarta, 26 Oktober 2026 — Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertahanan melaksanakan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian Pertahanan Seri IV TA. 2026 dengan tema “Penerapan Profesionalitas dan SDM yang Memadai Serta Kapabel”. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan penyelenggara statistik dan meningkatkan kualitas tata kelola data di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan yang diwakili oleh Kabid Jementa Sis Ap, Penata Tk.I III/d Marah Alam Tanjung, S.Kom., M.MT., M.Sc. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memberikan pembekalan mengenai penguatan kelembagaan statistik, prinsip-prinsip statistik resmi, pembagian peran Produsen Data dan Walidata, serta pemanfaatan data administrasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Pemaparan materi disampaikan oleh Pembina IV/a Triana Rachmaningsih, S.ST., S.Si., S.E., M.Si. dan Penata Tk. I III/d Riza Ghaniswati, S.ST., M.Si. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai implementasi statistik sektoral pada tingkat satuan kerja. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penyelenggaraan statistik yang berkualitas, akuntabel, dan sesuai standar, serta mampu mendukung kebutuhan informasi dan pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Statistik

Dalam pembinaan, narasumber menyampaikan materi mengenai pentingnya penguatan kelembagaan penyelenggara statistik untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Statistik dibutuhkan dalam setiap tahapan pembangunan dan pelaksanaan tugas organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan statistik.

Berdasarkan jenisnya, statistik dibedakan menjadi statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, perorangan, atau pihak swasta sesuai kebutuhan masing-masing.

Dalam penyelenggaraan statistik nasional, BPS berperan sebagai koordinator statistik nasional, termasuk dalam penetapan standar data dan pembinaan statistik sektoral. Sementara itu, kementerian/lembaga bertanggung jawab menyelenggarakan statistik sektoral sesuai kebutuhan tugas dan fungsinya, dengan dukungan Produsen Data dan Walidata yang menjalankan peran sesuai ketentuan.

Narasumber juga menekankan bahwa tidak semua data atau statistik yang dihasilkan oleh suatu instansi secara otomatis termasuk statistik resmi negara (official statistics). Penyelenggaraannya perlu memenuhi prinsip-prinsip statistik resmi, menggunakan metodologi dan proses bisnis statistik yang terstandar, serta berada dalam kerangka Sistem Statistik Nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip Statistik Resmi dan Penjaminan Kualitas

Materi pembinaan membahas enam prinsip utama dalam penguatan kelembagaan penyelenggara statistik, yaitu independensi profesional, netralitas dan objektivitas, transparansi, kerahasiaan statistik dan keamanan data, komitmen terhadap kualitas, serta kecukupan sumber daya. Independensi profesional diperlukan agar penyelenggaraan statistik terbebas dari intervensi atau kepentingan yang dapat memengaruhi hasil. Sementara itu, netralitas dan objektivitas diwujudkan melalui penggunaan sumber data, metodologi, dan penyajian hasil yang berlandaskan kaidah ilmiah serta standar yang berlaku.

Transparansi diterapkan melalui penyediaan metadata, penjelasan metodologi, dokumentasi perubahan data, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kerahasiaan statistik dan keamanan data perlu dijaga melalui pembatasan akses terhadap data sensitif serta penerapan anonimisasi apabila diperlukan.

Komitmen terhadap kualitas diwujudkan melalui penerapan mekanisme penjaminan kualitas secara sistematis dan berkelanjutan. Setiap tahapan penyelenggaraan statistik perlu memperhatikan kesesuaian data dengan kebutuhan pengguna, penerapan standar, serta kelengkapan dokumentasi agar hasil yang dihasilkan dapat digunakan secara tepat. Selain itu, kecukupan sumber daya menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan statistik sektoral. Kebutuhan tersebut mencakup unsur Man, Money, Material, Machine, Method, dan Market (6M), serta dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi statistik melalui analisis beban kerja, peningkatan literasi, pelatihan, dan pengembangan kompetensi.

Pemanfaatan Data Administrasi dalam Statistik Sektoral

Seiring perkembangan ekosistem data, pemanfaatan data administrasi dan sistem informasi menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Di lingkungan Kementerian Pertahanan, data kepegawaian merupakan salah satu contoh sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan statistik sepanjang dikelola, diperbarui, dan dijaga kualitasnya.

Pemanfaatan data administrasi perlu didukung koordinasi antarunit, standardisasi, serta mekanisme berbagi pakai data yang sesuai dengan ketentuan. Data yang tersedia juga perlu dipastikan relevan dengan kebutuhan organisasi dan dilengkapi informasi mengenai indikator, sumber, serta metodologi agar dapat dimanfaatkan secara tepat.

Dalam hal ini, Produsen Data bertanggung jawab menghasilkan data sesuai standar, memastikan kelengkapan dan kualitas data, serta menyediakan metadata yang diperlukan. Sementara itu, Walidata berperan dalam mengumpulkan, memeriksa, mengelola, dan menyebarluaskan data beserta metadatanya untuk mendukung keterpaduan dan pemanfaatan data lintas satuan kerja.

Pengelolaan data yang baik diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan informasi yang andal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, perencanaan program, serta pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Penguatan Peran Produsen Data dan Walidata

Dalam sesi diskusi, dibahas pentingnya optimalisasi peran Produsen Data dalam menghasilkan data yang berkualitas dan sesuai kebutuhan organisasi. Produsen Data perlu memahami karakteristik data dan indikator yang dihasilkan, tujuan penggunaannya, serta tahapan penyelenggaraan statistik yang baik, termasuk pemeriksaan data dan penyusunan metadata.

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemhan sebagai Walidata memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan penyebarluasan data serta fasilitasi pemanfaatan data lintas satuan kerja. Peran tersebut perlu diperkuat melalui pembinaan, pendampingan, dan pelatihan kepada Produsen Data agar pengelolaan statistik sektoral dapat dilaksanakan sesuai standar.

Untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan di lapangan, diperlukan analisis kesenjangan (gap analysis) terhadap tugas dan fungsi Pusdatin sebagai Walidata serta satuan kerja sebagai Produsen Data. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan perbaikan, memperjelas pembagian tanggung jawab, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Selain itu, dibahas perlunya penerapan mekanisme satu pintu dalam pengelolaan dan diseminasi data statistik sektoral melalui Pusdatin sebagai Walidata. Mekanisme ini perlu didukung kebijakan atau pengaturan internal yang mengatur alur pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebarluasan data untuk menjaga konsistensi informasi serta menghindari perbedaan data antarunit.

Perencanaan Kegiatan Statistik dan Koordinasi dengan BPS

Pembinaan juga membahas pentingnya perencanaan kegiatan statistik dan koordinasi dengan BPS untuk memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan serta menghindari duplikasi pengumpulan data.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana dibahas dalam materi, rancangan kegiatan statistik perlu disampaikan kepada BPS untuk ditelaah, antara lain guna mengidentifikasi potensi duplikasi kegiatan dan mengetahui ketersediaan data sejenis dari instansi lain.

Dalam mendukung perencanaan tersebut, satuan kerja perlu mengidentifikasi kebutuhan informasi, tujuan kegiatan, indikator yang akan dihasilkan, sumber data yang tersedia, serta metode yang sesuai. Perencanaan yang baik diharapkan dapat memastikan bahwa kegiatan statistik menghasilkan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

SIRUSA BPS menjadi salah satu rujukan untuk menelusuri metadata statistik, sedangkan aplikasi ROMANTIC disebut dalam pembinaan sebagai sarana pengajuan rancangan kegiatan statistik. Pemanfaatan referensi dan mekanisme tersebut diharapkan dapat mendukung koordinasi dengan BPS serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Perkuat Tata Kelola Data untuk Mendukung Pengambilan Keputusan

Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian Pertahanan Seri IV TA. 2026 menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas satuan kerja dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Penguatan kelembagaan, kejelasan pembagian peran Produsen Data dan Walidata, serta penerapan prinsip-prinsip statistik resmi diharapkan dapat mendorong terwujudnya data yang berkualitas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan ini, satuan kerja diharapkan melaksanakan analisis kesenjangan, memperkuat tata kelola data satu pintu, meninjau kebutuhan dan prioritas data, serta meningkatkan kualitas dan keamanan data melalui validasi, pemutakhiran, penyediaan metadata, dan perlindungan kerahasiaan data sensitif. Pusdatin Kemhan terus mendorong penguatan koordinasi, pembinaan, dan pendampingan kepada Produsen Data serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral yang terstandar dan berkelanjutan. Ketersediaan data yang berkualitas dan terintegrasi diharapkan mampu memberikan dukungan optimal terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kebijakan pertahanan, sekaligus memperkuat pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan Kementerian Pertahanan.