Permenhan No. 23/2011 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja di Kemhan. selengkapnya

Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Lanjutkan selengkapnya : Badiklat Kemhan →

Peraturan Kabaistranas Kemhan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraa Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional Indonesia Peace and Cecurity Center.selengkapnya

Peraturan Kabaistranas Kemhan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kawasan  Indonesia Peace and Cecurity Center.selengkapnya

Peraturan Kabaistranas Kemhan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Kawasan  Indonesia Peace and Cecurity Center.selengkapnya

Peraturan Kabaistranas Kemhan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengamanan Nasional di Kawasan  Indonesia Peace and Cecurity Center.selengkapnya

Permenhan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pengelolaan nama domain di lingkungan Kemhan & TNI. Selengkapnya

Permenhan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pengamanan Informasi di Lingkungan Kemhan dan TNI.    Selengkapnya

Permenhan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan.    Selengkapnya

Penambahan Kegiatan, Digit dan Uraian Output Pada Pedoman Kode Program dan Anggaran Fungsi Pertahanan TA. 2012. Lanjutkan selengkapnya : Pusku Kemhan →

Undang-Undang  No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.selengkapnya

Sejarah dan Nama Gedung-Gedung di Kemhan. Sejarah.Nama Gedung

Permenhan No. 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di lingkungan Kemhan. Selengkapnya

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep / 614 / M / VIII / 2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan.  Selengkapnya

Keputusan Menteri Pertahanan NOMOR: KEP /1040 / M / XII / 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Informasi Pertahanan Yang di kecualikan.   Kepmenhan.Lampiran

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP / 339 / M / IV / 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.  Kepmenhan.Lampiran

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP / 538 / VII / 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Daftar Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.  Kepmenhan. Lampiran 1.lampiran 2

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/880/ M / X / 2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penyebarluasan Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.Selengkapnya.Lampiran

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Komunikasi Kehumasan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.    Permenhan.Mekanisme.lampiran 2

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Permenhan.Lampiran 1.Lampiran 2.Lampiran 3

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan.   Selengkapnya

Persekjen No. 02 Tahun 2015 tentang Standar  Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemhan.selengkapnya.buku register.Form keberatan.Buku pemohon Infoemasi.Form Penolakan. Form Tanggapan Tertulis.Form Permohonan.Tanda Bukti Penyerahan Informasi

Juklak No. Juklak/01/IV/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Pengelolaan Infrastruktur Kehumasan di Lingkungan Kemhan.selengkapnya

Keputusan Menteri Pertahanan No. Kep/1134/M/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Informasi Pertahanan Yang Dikecualikan di Lingkungan Kemhan.Naskah. Lampiran

Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.    Selengkapnya

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.    Selengkapnya

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standarisasi Tenaga Kesehatan Preventif di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.    Selengkapnya