Informasi Setiap Saat


Data Peraturan Tahun 2012-2016

1. Data Perturan Tahun 2012

A.Undang-Undang Tahun 2012

Undang-Undang No. 1/2012 tentang Pengesahan Traktrat Pelarangan menyeluruh Uji Coba Nuklir.selengkapnya

Lampiran Undang-undang No. 1/2012 tentang  Traktrat Pelarangan menyeluruh Uji Coba Nuklir.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 1/2012 tentang Pengesahan Traktrat Pelarangan menyeluruh Uji Coba Nuklir.selengkapnya

Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.selengkapnya

Undang-Undang No. 3/2012 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 3/2012 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.selengkapnya

Undang-Undang No. 4/2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2012.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 4/2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2012.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 5/2012 tentang Pengesahan Asean Convension on Counter Terrorism.selengkapnya

Lampiran Undang-Undang No. 5/2012 tentang Asean Convension on Counter Terrorism.selengkapnya

Undang-Undang No. 6/2012 tentang Konvensi Internasional mengenai Perlindungan hak-hak seluruh pekerja Migran dan seluruh anggota keluarganya.selengkapnya

Lampiran Undang-Undang No. 6/2012 tentang Konvensi Internasional mengenai Perlindungan hak-hak seluruh pekerja Migran dan seluruh anggota keluarganya.selengkapnya

Penjelasan  Undang-Undang No. 6/2012 tentang Konvensi Internasional mengenai Perlindungan hak-hak seluruh pekerja Migran dan seluruh anggota keluarganya.selengkapnya

Undang-Undang No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.selengkapnya

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.selengkapnya

Lampiran Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.selengkapnya

Lampiran Undang-Undang No. 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.selengkapnya

Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pronografi Anak.selengkapnya

Lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pronografi Anak.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pronografi Anak.selengkapnya

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selengkapnya

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.selengkapnya

Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.selengkapnya

Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN
TA. 2011.selengkapnya

Lampiran Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2011.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2011.selengkapnya

Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.selengkapnya

Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.selengkapnya

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.selengkapnya

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.selengkapnya

Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.selengkapnya

Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.selengkapnya

Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.selengkapnya

Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.selengkapnya

Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.selengkapnya

B. Peraturan Pemerintah Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.selengkapnya

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.selengkapnya

C. Peraturan Presiden Tahun 2012

Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.selengkapnya

Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2012 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS. selengkapnya

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer.selengkapnya

Lampiran Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer.selengkapnya

D. Permenhan Tahun 2012

Permenhan No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran RI.selengkapnya

Permenhan No. 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Konsultan Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Kemhan dan TNI.selengkapnya

Permenhan No. 03 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabfung tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr.  Suyoto Kemhan.selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 03 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabfung tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr.  Suyoto Kemhan.selengkapnya

Permenhan No. 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Kemhan dan TNI. selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Kemhan dan TNI.selengkapnya

Permenhan No. 06 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disipilin Bagi PNS Kementrian.selengkapnya

Permenhan No. 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kemhan dan TNI.selengkapnya

Permenhan No. 8 Tahun 2012 tentang Kaji Ulang Strategi Pertahanan.selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 8 Tahun 2012 tentang Kaji Ulang Strategi Pertahanan. selengkapnya

Permenhan No. 09 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kemhan.selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 09 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kemhan.selengkapnya

Permenhan No. 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit Dan PNS Kemhan.selengkapnya

Permenhan No. 11 Tahun 2012 tentang Pencabutan Kepmenhan tentang Penetapan Komando Daerah Militer sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah.selengkapnya

Permenhan No. 12 Tahun 2012 tentang Kedudukan Dan Tugas Wakil Menhan.selengkapnya

Permenhan No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kemhan dan TNI.selengkapnya

Permenhan No. 14 Tahun 2012 tentang Tim Peneliti Pusat Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Bagi Prajurit Dan PNS Kemhan.selengkapnya

Permenhan No. 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Laporan Kekuatan PNS Kemhan.selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Laporan Kekuatan PNS Kemhan.selengkapnya

Permenhan No. 16 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Hanneg.selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 16 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Hanneg.selengkapnya

Permenhan No. 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Hak Atas kehormatan Dan Penerima Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Bagi Prajurit Dan PNS Kemhan.selengkapnya

Permenhan No. 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama.selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama.selengkapnya

Permenhan No. 20 Tahun 2012 tentang Mekanisme Koordinasi Bantuan Kesehatan di Lingkungan Kemhan dan TNI dalam Penanggulangan Bencana.selengkapnya

Permenhan No. 21 Tahun 2012 tentang Persyaratan Pengajuan Usul, Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan PNS Kemhan.selengkapnya

Permenhan No. 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kemhan.selengkapnya

Permenhan No. 24 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Pemeliharaan Kesehatan di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya

Permenhan No. 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permenhan No. 37 Tahun 2011 tentang Biaya Jaldis Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya

Permenhan No. 26 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Hanneg TA. 2010-2014 .  selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 26 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Hanneg TA. 2010-2014 .selengkapnya

Permenhan No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya

Permenhan No. 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan TNI kepada Pemerintah di Daerah.selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan TNI kepada Pemerintah di Daerah.selengkapnya

Permenhan No. 36 Tahun 2011 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pejabat Kemhan.selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 36 Tahun 2011 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pejabat Kemhan.selengkapnya

Permenhan No. 37 Tahun 2011 tentang Biaya Jaldis Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kemhan dan TNI. selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 37 Tahun 2011 tentang Biaya Jaldis Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kemhan dan TNI. selengkapnya

Permenhan No. 38 Tahun 2011 tentang Kebijakan Sistem Informasi Hanneg.selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 38 Tahun 2011 tentang Kebijakan Sistem Informasi Hanneg.selengkapnya

Permenhan No. 39 Tahun 2011 tentang Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya

Permenhan No. 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.selengkapnya

Lampiran Permenhan No. 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.selengkapnya

Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menkeu tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.selengkapnya

2. Data Peraturan Tahun 2013

A.Undang-Undang Tahun 2013

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.selengkapnya

Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam ULU di Provinsi Kalimantan Timur.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam ULU di Provinsi Kalimantan Timur.Selengkapnya

Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.selengkapnya

Lampiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.selengkapnya

Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.selengkapnya

Undang-Undang No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Bangai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Bangai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.selengkapnya

Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.selengkapnya

Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.selengkapnya

Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.selengkapnya

Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.selengkapnya

Penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.selengkapnya

Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tambrauw di Provinsi Papua Barat.selengkapnya

Peenjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tambrauw di Provinsi Papua Barat.selengkapnya

Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara Tahun Anggaran 2013.selengkapnya

Undang-Undang No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.selengkapnya

Undang-Undang No. 17 Tahun  2913 tentang Organisasi Kemasyarakatan.selengkapnya

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan.selengkapnya

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.selengkapnya

Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.selengkapnya

Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.selengkapnya

Undang-Undang No. 22 Tahun 2013 tentang Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA. 2012.selengkapnya

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 .selengkapnya

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.selengkapnya

B. Peraturan Pemerintah Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan WaPresiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.selengkapnya

C. Peraturan Presiden Tahun 2013

Perpres No. 3 Tahun 2913 tentag Perubahan ketujuh tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sususnan Organisasi & Tata Kerja Lembaga Perintah dan Non Pemerintah. selengkapnya

KeppresNo. 27 Tahun 2013 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.selengkapnya

D. Permenhan Tahun 2013

Permenhan No. 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Organisasi Dan Tata Kerja Kemhan.selengkapnya

Permenhan No. 10 Tahun 2013 tentang Penghasilan Prajurit Siswa.selengkapnya

Permenhan No. 11 Tahun 2013 tentang Dukungan Administrasi Satuan Tugas Helikopter MI-17 Kontingen Garuda Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia di Darfur, Sudan. selengkapnya

Permenhan No. 13 Tahun 2013 tentang Standardisasi Dukungan Kesehatan Pasukan Perdamaian TNI di Luar Negeri.selengkapnya

Permenhan No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Iuran Wajib Pegawai di Lingkungan Kemhan & TNI.selengkapnya

3. Data Perturan Tahun 2014

A.Undang-Undang Tahun 2014

Undang-Undang No. 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.selengkapnya

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.selengkapnya

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.selengkapnya

Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 dan No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.selengkapnya

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.selengkapnya

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.selengkapnya

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.selengkapnya

Undang-Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.selengkapnya

LampiranUndang-Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.selengkapnya

Undang-Undang No. 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism.selengkapnya

Lampiran I Undang-Undang No. 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism.selengkapnya

Lampiran II Undang-Undang No. 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism.selengkapnya

Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.selengkapnya

Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014.selengkapnya

Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India.selengkapnya

Lampiran Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India.selengkapnya

Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara.selengkapnya

Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara.selengkapnya

Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.selengkapnya

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD, DPRD.selengkapnya

Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.selengkapnya

Undang-Undang No. 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerjasama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Turki.selengkapnya

Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian.selengkapnya

Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.selengkapnya

Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.selengkapnya

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.selengkapnya

Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan APBN TA. 2013.selengkapnya

Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Displin Militer.selengkapnya

Undang-Undang No. 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution.selengkapnya

Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA. 2015.selengkapnya

Undang-Undang No.  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.selengkapnya

Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.selengkapnya

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.selengkapnya

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.selengkapnya

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.selengkapnya

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.selengkapnya

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.selengkapnya

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23
TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak.selengkapnya

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.selengkapnya

Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.selengkapnya

Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.selengkapnya

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.selengkapnya

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.selengkapnya

Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.selengkapnya

B. Peraturan Pemerintah Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.selengkapnya

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.selengkapnya

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.selengkapnya

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.selengkapnya

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.selengkapnya

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.selengkapnya

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.selengkapnya

Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri.selengkapnya

C. Peraturan Presiden Tahun 2014

Pepres No. 135 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon Kemeterian Negara.selengkapnya

Pepres No. 80 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kemeterian Negara.selengkapnya

Pepres No. 128 Tahun 2014 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Repblik Afrika Tengah.selengkapnya

Pepres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.selengkapnya

Pepres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.selengkapnya

Pepres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu.selengkapnya

Pepres No. 120  Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakaarta.selengkapnya

Pepres No. 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.selengkapnya

Pepres No. 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.selengkapnya

Pepres No. 136 Tahun 2014 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X.selengkapnya

Kepres No. 19 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014.selengkapnya

Kepres No. 20 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Pepres Prioritas Tahun 2014.selengkapnya

Lampiran Kepres No. 20 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Pepres Prioritas Tahun 2014.selengkapnya

D. Permenhan Tahun 2014

Permenhan No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang Pertahanan.selengkapnya

Permenhan No. 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya

Permenhan No. 20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara.selengkapnya

Permenhan No. 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan.selengkapnya

Permenhut No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.selengkapnya

Kepmenhan No. Kep/25/M/I/2014 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014.selengkapnya

2. Data Perturan Tahun 2015

A.Undang-Undang Tahun 2015

Undang-Undang No. 4 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan.selengkapnya

Undang-Undang No. 7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan.selengkapnya

B. Peraturan Presiden Tahun 2015

Pepres No. 78 Tahun 2015 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helicopter MI-17 TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Mali.selengkapnya

Pepres No. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.selengkapnya

Pepres No. 58 Tahun 2015 tentang Kementrian Pertahanan.selengkapnya

Pepres No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.selengkapnya

Pepres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet .selengkapnya

Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.selengkapnya

Perpres No. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.selengkapnya

Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.selengkapnya

Lampiran Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.selengkapnya

Keppres No. 10 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015.selengkapnya

Lampiran Keppres No. 10 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015.selengkapnya

C. Permenhan Tahun 2015

Permenkumhan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaga Negara RI.selengkapnya

3. Data Perturan Tahun 2016

A.Undang-Undang Tahun 2016

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.selengkapnya

B. Peraturan Presiden Tahun 2016

Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.selengkapnya

Lampiran Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.selengkapnya

Keppres No. 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016.selengkapnya

Lampiran Keppres No. 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016.selengkapnya

 

 

 

 

Itjen Kemhan

Permenhan No. 19 Tahun 2016, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 600 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter.selengkapnya

Permenhan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kemhan.selengkapnya

Permenhan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perwakilan Kementerian Pertahanan di Daerah.selengkapnya

Permenhan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Intansi di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya

Permenhan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan.selengkapnya

Permenhan No. 30/2009 tentang Pembinaan Rumah Negara Type Rusun di lingkungan Kemhan/TNI. Selengkapnya

Permenhan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Program dan Anggaran. Selengkapnya

Permenhan No. 02/2016 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor Pejabat di Lingkungan Kemhan.selengkapnya

Permenhan No. 01/2016 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahananan.Selengkapnya

Ditjen Pothan Kemhan

Buku Saku tentang Veteran RI.selengkapnya

Permenhan No. 19 Tahun 2016, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 600 tentang PedomanStrategis Pertahanan Nirmiliter.selengkapnya

Permenhan Nomor :  37 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemakaman Veteran RI.selengkapnya

Prosedur Pemakaman di TMP Kalibata.selengkapnya

Permenhan No. 44 Tahun 2016 tentang Lini Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.selengkapnya

Permenhan No. 23 Tahun 2016 tentang Pembinaan Industru Pertahanan.selengkapnya

Permenhan No. 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak.selengkapnya

Permenhan No. 30 Tahun 2015 tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Ofset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Hankam dari Luar Negeri.selengkapnya

Permenhan No. 26 Tahun 2016 tentang Sistem Pesawat Terbang Tanpa Awak untuk Tugas Pertahanan dan Keamanan Negara.selengkapnya

Permenhan No. 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X.selengkapnya

Permenhan No. 30 Tahun 2015 tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Ofset dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri.selengkapnya

Permenhan No. 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak.selengkapnya

Permenhan No. 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X.selengkapnya

Permenhan No. 26 Tahun 2016 tentang Sistem Pesawat Terbang Tanpa Awak Untuk Tugas Pertahanan dan Keamanan Negara.selengkapnya

Persyaratan mengikuti program Bela Negara. Selengkapnya.

Permenhan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara, Selengkapnya

Permenhan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemakaman Veteran RI. Selengkapnya

Ditjen Kuathan Kemhan

Permenhan No. 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Gas di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya

Permenhan No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus di Lingkungan Kemhan dan TNI.Selengkapnya

Permenhan No. 02 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan Kekuatan Personel Kemhan/TNI. Selengkapnya

Permenhan No.28/2014 tentang Pelayanan Kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional. Selengkapnya

Permenhan No. 09/2014 Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara di Kemhan/TNI. Selengkapnya

Kepmenhan No.Kep/79/2014 hal Penetapan Penghapusan Materiil eks United States Military Asistace di kemhan/TNI. Selengkapnya

Permenhan No. 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan/TNI. Selengkapnya

Permenhan Nomor 32 tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI. Lanjutkan selengkapnya : Ditjen Kuathan Kemhan