1. Data Perturan Tahun 2012
A.Undang-Undang Tahun 2012
Undang-Undang No. 1/2012 tentang Pengesahan Traktrat Pelarangan menyeluruh Uji Coba Nuklir.selengkapnya
Lampiran Undang-undang No. 1/2012 tentang Traktrat Pelarangan menyeluruh Uji Coba Nuklir.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 1/2012 tentang Pengesahan Traktrat Pelarangan menyeluruh Uji Coba Nuklir.selengkapnya
Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.selengkapnya
Undang-Undang No. 3/2012 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 3/2012 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.selengkapnya
Undang-Undang No. 4/2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2012.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 4/2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2012.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 5/2012 tentang Pengesahan Asean Convension on Counter Terrorism.selengkapnya
Lampiran Undang-Undang No. 5/2012 tentang Asean Convension on Counter Terrorism.selengkapnya
Undang-Undang No. 6/2012 tentang Konvensi Internasional mengenai Perlindungan hak-hak seluruh pekerja Migran dan seluruh anggota keluarganya.selengkapnya
Lampiran Undang-Undang No. 6/2012 tentang Konvensi Internasional mengenai Perlindungan hak-hak seluruh pekerja Migran dan seluruh anggota keluarganya.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 6/2012 tentang Konvensi Internasional mengenai Perlindungan hak-hak seluruh pekerja Migran dan seluruh anggota keluarganya.selengkapnya
Undang-Undang No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.selengkapnya
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.selengkapnya
Lampiran Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.selengkapnya
Lampiran Undang-Undang No. 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.selengkapnya
Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pronografi Anak.selengkapnya
Lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pronografi Anak.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pronografi Anak.selengkapnya
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selengkapnya
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.selengkapnya
Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.selengkapnya
Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN
TA. 2011.selengkapnya
Lampiran Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2011.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2011.selengkapnya
Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.selengkapnya
Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.selengkapnya
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.selengkapnya
Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.selengkapnya
Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.selengkapnya
Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.selengkapnya
Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.selengkapnya
Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.selengkapnya
Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.selengkapnya
B. Peraturan Pemerintah Tahun 2012
Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.selengkapnya
Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.selengkapnya
C. Peraturan Presiden Tahun 2012
Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.selengkapnya
Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2012 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS. selengkapnya
Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer.selengkapnya
Lampiran Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer.selengkapnya
D. Permenhan Tahun 2012
Permenhan No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran RI.selengkapnya
Permenhan No. 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Konsultan Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Kemhan dan TNI.selengkapnya
Permenhan No. 03 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabfung tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kemhan.selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 03 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabfung tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kemhan.selengkapnya
Permenhan No. 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Kemhan dan TNI. selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Kemhan dan TNI.selengkapnya
Permenhan No. 06 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disipilin Bagi PNS Kementrian.selengkapnya
Permenhan No. 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kemhan dan TNI.selengkapnya
Permenhan No. 8 Tahun 2012 tentang Kaji Ulang Strategi Pertahanan.selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 8 Tahun 2012 tentang Kaji Ulang Strategi Pertahanan. selengkapnya
Permenhan No. 09 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kemhan.selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 09 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kemhan.selengkapnya
Permenhan No. 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit Dan PNS Kemhan.selengkapnya
Permenhan No. 11 Tahun 2012 tentang Pencabutan Kepmenhan tentang Penetapan Komando Daerah Militer sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah.selengkapnya
Permenhan No. 12 Tahun 2012 tentang Kedudukan Dan Tugas Wakil Menhan.selengkapnya
Permenhan No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kemhan dan TNI.selengkapnya
Permenhan No. 14 Tahun 2012 tentang Tim Peneliti Pusat Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Bagi Prajurit Dan PNS Kemhan.selengkapnya
Permenhan No. 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Laporan Kekuatan PNS Kemhan.selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Laporan Kekuatan PNS Kemhan.selengkapnya
Permenhan No. 16 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Hanneg.selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 16 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Hanneg.selengkapnya
Permenhan No. 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Hak Atas kehormatan Dan Penerima Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Bagi Prajurit Dan PNS Kemhan.selengkapnya
Permenhan No. 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama.selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama.selengkapnya
Permenhan No. 20 Tahun 2012 tentang Mekanisme Koordinasi Bantuan Kesehatan di Lingkungan Kemhan dan TNI dalam Penanggulangan Bencana.selengkapnya
Permenhan No. 21 Tahun 2012 tentang Persyaratan Pengajuan Usul, Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan PNS Kemhan.selengkapnya
Permenhan No. 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kemhan.selengkapnya
Permenhan No. 24 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Pemeliharaan Kesehatan di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya
Permenhan No. 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permenhan No. 37 Tahun 2011 tentang Biaya Jaldis Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya
Permenhan No. 26 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Hanneg TA. 2010-2014 . selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 26 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Hanneg TA. 2010-2014 .selengkapnya
Permenhan No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya
Permenhan No. 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan TNI kepada Pemerintah di Daerah.selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan TNI kepada Pemerintah di Daerah.selengkapnya
Permenhan No. 36 Tahun 2011 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pejabat Kemhan.selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 36 Tahun 2011 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pejabat Kemhan.selengkapnya
Permenhan No. 37 Tahun 2011 tentang Biaya Jaldis Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kemhan dan TNI. selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 37 Tahun 2011 tentang Biaya Jaldis Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kemhan dan TNI. selengkapnya
Permenhan No. 38 Tahun 2011 tentang Kebijakan Sistem Informasi Hanneg.selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 38 Tahun 2011 tentang Kebijakan Sistem Informasi Hanneg.selengkapnya
Permenhan No. 39 Tahun 2011 tentang Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya
Permenhan No. 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.selengkapnya
Lampiran Permenhan No. 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.selengkapnya
Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menkeu tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.selengkapnya
2. Data Peraturan Tahun 2013
A.Undang-Undang Tahun 2013
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.selengkapnya
Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam ULU di Provinsi Kalimantan Timur.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam ULU di Provinsi Kalimantan Timur.Selengkapnya
Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.selengkapnya
Lampiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.selengkapnya
Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.selengkapnya
Undang-Undang No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Bangai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Bangai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.selengkapnya
Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.selengkapnya
Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.selengkapnya
Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.selengkapnya
Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.selengkapnya
Penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.selengkapnya
Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tambrauw di Provinsi Papua Barat.selengkapnya
Peenjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tambrauw di Provinsi Papua Barat.selengkapnya
Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.selengkapnya
Undang-Undang No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.selengkapnya
Undang-Undang No. 17 Tahun 2913 tentang Organisasi Kemasyarakatan.selengkapnya
Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan.selengkapnya
Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.selengkapnya
Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.selengkapnya
Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.selengkapnya
Undang-Undang No. 22 Tahun 2013 tentang Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA. 2012.selengkapnya
Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 .selengkapnya
Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.selengkapnya
B. Peraturan Pemerintah Tahun 2013
Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan WaPresiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.selengkapnya
C. Peraturan Presiden Tahun 2013
Perpres No. 3 Tahun 2913 tentag Perubahan ketujuh tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sususnan Organisasi & Tata Kerja Lembaga Perintah dan Non Pemerintah. selengkapnya
KeppresNo. 27 Tahun 2013 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.selengkapnya
D. Permenhan Tahun 2013
Permenhan No. 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Organisasi Dan Tata Kerja Kemhan.selengkapnya
Permenhan No. 10 Tahun 2013 tentang Penghasilan Prajurit Siswa.selengkapnya
Permenhan No. 11 Tahun 2013 tentang Dukungan Administrasi Satuan Tugas Helikopter MI-17 Kontingen Garuda Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia di Darfur, Sudan. selengkapnya
Permenhan No. 13 Tahun 2013 tentang Standardisasi Dukungan Kesehatan Pasukan Perdamaian TNI di Luar Negeri.selengkapnya
Permenhan No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Iuran Wajib Pegawai di Lingkungan Kemhan & TNI.selengkapnya
3. Data Perturan Tahun 2014
A.Undang-Undang Tahun 2014
Undang-Undang No. 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.selengkapnya
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.selengkapnya
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.selengkapnya
Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 dan No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.selengkapnya
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.selengkapnya
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.selengkapnya
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.selengkapnya
Undang-Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.selengkapnya
LampiranUndang-Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.selengkapnya
Undang-Undang No. 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism.selengkapnya
Lampiran I Undang-Undang No. 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism.selengkapnya
Lampiran II Undang-Undang No. 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism.selengkapnya
Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.selengkapnya
Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014.selengkapnya
Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India.selengkapnya
Lampiran Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India.selengkapnya
Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara.selengkapnya
Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara.selengkapnya
Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.selengkapnya
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD, DPRD.selengkapnya
Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.selengkapnya
Undang-Undang No. 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerjasama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Turki.selengkapnya
Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian.selengkapnya
Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.selengkapnya
Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.selengkapnya
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.selengkapnya
Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan APBN TA. 2013.selengkapnya
Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Displin Militer.selengkapnya
Undang-Undang No. 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution.selengkapnya
Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA. 2015.selengkapnya
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.selengkapnya
Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.selengkapnya
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.selengkapnya
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.selengkapnya
Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.selengkapnya
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.selengkapnya
Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.selengkapnya
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23
TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak.selengkapnya
Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.selengkapnya
Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.selengkapnya
Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.selengkapnya
Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.selengkapnya
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.selengkapnya
Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.selengkapnya
B. Peraturan Pemerintah Tahun 2014
Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.selengkapnya
Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.selengkapnya
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.selengkapnya
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.selengkapnya
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.selengkapnya
Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.selengkapnya
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.selengkapnya
Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri.selengkapnya
C. Peraturan Presiden Tahun 2014
Pepres No. 135 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon Kemeterian Negara.selengkapnya
Pepres No. 80 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kemeterian Negara.selengkapnya
Pepres No. 128 Tahun 2014 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Repblik Afrika Tengah.selengkapnya
Pepres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.selengkapnya
Pepres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.selengkapnya
Pepres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu.selengkapnya
Pepres No. 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakaarta.selengkapnya
Pepres No. 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.selengkapnya
Pepres No. 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.selengkapnya
Pepres No. 136 Tahun 2014 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X.selengkapnya
Kepres No. 19 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014.selengkapnya
Kepres No. 20 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Pepres Prioritas Tahun 2014.selengkapnya
Lampiran Kepres No. 20 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Pepres Prioritas Tahun 2014.selengkapnya
D. Permenhan Tahun 2014
Permenhan No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang Pertahanan.selengkapnya
Permenhan No. 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kemhan dan TNI.selengkapnya
Permenhan No. 20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara.selengkapnya
Permenhan No. 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan.selengkapnya
Permenhut No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.selengkapnya
Kepmenhan No. Kep/25/M/I/2014 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014.selengkapnya
2. Data Perturan Tahun 2015
A.Undang-Undang Tahun 2015
Undang-Undang No. 4 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan.selengkapnya
Undang-Undang No. 7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan.selengkapnya
B. Peraturan Presiden Tahun 2015
Pepres No. 78 Tahun 2015 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helicopter MI-17 TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Mali.selengkapnya
Pepres No. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.selengkapnya
Pepres No. 58 Tahun 2015 tentang Kementrian Pertahanan.selengkapnya
Pepres No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.selengkapnya
Pepres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet .selengkapnya
Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.selengkapnya
Perpres No. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.selengkapnya
Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.selengkapnya
Lampiran Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.selengkapnya
Keppres No. 10 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015.selengkapnya
Lampiran Keppres No. 10 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015.selengkapnya
C. Permenhan Tahun 2015
Permenkumhan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaga Negara RI.selengkapnya
3. Data Perturan Tahun 2016
A.Undang-Undang Tahun 2016
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.selengkapnya
B. Peraturan Presiden Tahun 2016
Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.selengkapnya
Lampiran Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.selengkapnya
Keppres No. 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016.selengkapnya
Lampiran Keppres No. 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016.selengkapnya