Link DMC
DMC
Pengumuman

Info Penting!
Kalender Kegiatan
« «« Apr 2014 »» »
M T W T F S S
  6 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
Polling
    Bagaimana pendapat Anda mengenai pertahanan Negara saat ini?

    Bagus Sekali
    Bagus
    Cukup
    Kurang
    Jelek


Web Statistic
Total Member : 1
Member Online : 0
Guest Online : 0
Total Visitor : 2704181
Berita Detil

Menhan: Diperlukan Pembangunan Ketahanan Nasional Untuk Menyikapi Perkembangan Ancaman Bencana

Kamis, 20 September 2012

Yogyakarta, Menyikapi perkembangan ancaman bencana yang terjadi di Indonesia, maka diperlukan upaya membangun ketahanan nasional yang tangguh dan mantap. Pendekatan yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan strategi ketahanan nasional dalam penanggulangan bencana adalah melalui upaya – upaya nyata menggerakkan dan mengembangkan sistem peringatan dini bencana melalui koordinasi yang sinergi dan integratif dari seluruh stakeholder.

Strategi yang diperlukan adalah strategi penanganan yang mengintegrasikan fungsi – fungsi pemerintah dan non pemerintah serta dalam satu kesatuan pengendalian meliputi peringatan dini, mitigasi dan penanggulangan mulai tanggap darurat sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan Mayjen TNI Hartind Asrin, Selasa (18/9) saat menjadi nara sumber pada acara Pertemuan Ilmiah ke-41 Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) bertema “Geology Living With Harmony” di Hotel Melia Purosani, Jogjakarta. Dalam kesempatan ini, Menhan menyampaikan topik tentang Strategi Ketahanan Nasional dalam Penanggulangan Bencana.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, dengan tingginya frekuensi kejadian bencana, Indonesia telah memiliki komitmen tinggi terhadap upaya merespon ancaman bencana alam yang terjadi yaitu dengan membentuk Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai komponen strategis dalam ketahanan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen untuk mengatasi masalah bencana, maka membangun ketahanan nasional dalam penanggulangan bencana menjadi sangat penting dan strategis. Kebijakan umum pemantapan ketahanan nasional diarahkan untuk mengatasi tantangan dan masalah dengan mendayagunakan peluang yang tersedia untuk penanggulangan bencana.

Pada dasarnya strategi tersebut sudah diatur dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan sehingga menunjang strategi ketahanan nasional.

Menhan mengatakan, Kementerian Pertahanan sebagai salah satu stake holder dalam menyiapkan kebijakan yang menyangkut pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana, telah memiliki regulasi antara lain Buku Putih Hanneg 2008, Strategi Hanneg, UU RI Nomor 34 Tahun 2004, Perpres Nomor 41 Tahun 2010, Permenhan Nomor 9 Tahun 2011 dan Permenhan Nomor 35 Tahun 2011.

Dari regulasi tersebut dapat dikatakan bahwa TNI sebagai komponen utama pertahanan negara siap didayagunakan dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana, namun demikian perlu sinkronisasi kebijakan tentang pelibatan TNI dengan beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya dalam penanggulangan bencana, seperti kebijakan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PU dan BNPB, sehingga kebijakan tersebut tidak tumpang tindih pada tataran implementasi dan sinkron dengan strategi ketahanan nasional dalam penanggulangan bencana.

Dijelaskan Menhan bahwa strategi yang disiapkan Kemhan guna mewujudkan ketahanan nasional di bidang pertahanan negara terkait penanggulangan bencana adalah dengan keikutsertaan TNI menggunakan struktur organisasi PRC-PB yang dibentuk sebagai kekuatan Standby Force ditingkat pusat apablia terjadi bencana skala nasional maupun pelibatan TNI yang ada di daerah bencana.

Pelibatan TNI dalam penanganan bencana merupakan pelaksanaan tugas TNI dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kerangka OMSP tertuang dalam Undang Undang RI No 34 Tahun 2004 yang memuat tentang penanganan bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, sektor pertahanan merupakan fungsi pemerintahan yang selama ini telah menunjukan kinerjanya secara baik. Peran aktif TNI dengan kemampuan, keterampilan dan kesungguhan yang dimiliki, diharapkan tampil sebagai instrumen negara yang dapat diandalkan.

Pertemuan Ilmiah ke-41 Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) berlangsung selama tiga hari dimulai tanggal 17 September sampai dengan 22 September 2012 dan diikuti peserta sebanyak 400 orang. Pembukaan dilakukan Senin (17/9) malam dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.



Sumber : DMC


Posted by Admin in Keamanan | Hit : 673
 

Komentar Pembaca :

Tidak ada komentar.
 

Silahkan berikan masukan anda:

Comment closed