Rapim Kemhan Hari Pertama Bahas Program Kerja Kemhan Tahun 2016 dan Evaluasi Tahun 2015
Senin, 11 Januari 2016
Jakarta, DMC – Kementerian Pertahanan RI mengadakan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2016 yang berlangsung dua hari pada 11 dan 12 Januari 2016 di Kantor Kemhan, Jakarta. Rapim Kemhan Tahun 2016 ini bertemakan “Meningkatkan Sistem Pertahanan Negara yang Berkelanjutan Didukung oleh Kemandirian Industri Pertahanan dan Semangat Bela Negara Guna Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh”. Rapim Kemhan Tahun 2016 hari pertama, Senin (11/1) dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI R Ediwan Prabowo membahas mengenai program kerja dan kegiatan bersifat internal Kemhan dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I dan II Kemhan serta perwakilan dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
Dalam amanat Sekjen Kemhan dijelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Pimpinan ini merupakan suatu langkah strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2015 serta menelaah prospek keberhasilan program kerja Tahun Anggaran 2016. Kemhan melalui kebijakan dan program kerjanya, berupaya terus mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh. Untuk itu, Kemhan harus memastikan kebijakan dan program kerja tersebut, terus di-updatedisesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan analisa ancaman.
Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015. Untuk optimalisasi jakumhanneg dibutuhkan sinergitas antara TNI dengan komponen bangsa lainnya. Demikian juga sinergitas antara Kemhan dengan Mabes TNI dan Mabes Angkatan harus selalu ditingkatkan, sehingga pembuatan kebijakan pertahanan negara menjadi semakin komprehensif.
Sekjen Kemhan menekankan agar Rapim Kemhan hari pertama ini digunakan untuk memaparkan hasil kinerja masing-masing satker dan subsatker Kemhan serta solusi terhadap permasalahan yang timbul sehingga mendapatkan masukan yang berharga dalam pelaksanaan program kerja mendatang.
Penekanan Sekjen Kemhan lainnya adalah agar dapat menemukan barometer keberhasilan pelaksanaan program kerja untuk menjadi indikator keberhasilan di tahun 2016. Serta, agar program kerja berhasil secara efektif dan efisien serta akuntabel, jangan hanya mencermati atau mengevaluasi aspek anggaran, tetapi juga memasukkan variabel aspek akuntabilitas kebijakan publik.
