Penandatanganan Kontrak Bersama Pengadaan Alutsista dan Konstruksi

Jumat, 12 April 2019

Bandung Kementerian Pertahanan selaku Perwakilan Pemerintah, akan terus berkomitmen untuk memberdayakan kemampuan membangun industri pertahanan strategis, dalam menuju kemandirian dan berdaya saing serta dapat memenuhi kebutuhan Alpalhankam yang digunakan oleh TNI.

Demikian sambutan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada acara Penandatanganan Kontrak Bersama Pengadaan Alutsista dan Konstruksi antara BUMN /BUMS serta Penyedia Barang/Jasa. Jum”at (12/4), di Grha PT Pindad, Bandung, Jawa Barat.

Menhan mengatakan, inisiatif penandatanganan sebanayak 25 kontrak bersama ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah dalam mereformasi sistem birokrasi pengadaan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel guna mempercepat proses penyerapan anggaran dalam memenuhi kebutuhan prioritas alutsista TNI.

“Komitmen ini membuat kita bekerja lebih profesional dan terbuka menuju tujuan bersama, yaitu untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional yang berstandar internasional, maju, berkualitas dan modern serta memiliki daya saing tinggi”, ujar Menhan.

Dari 25 kontrak bersama tersebut, terdiri dari 18 kontrak pengadaan alutsista dan 7 kontrak pengadaan konstruksi. Ditandatangani langsung oleh masing-masing Dirut perusahaan BUMN dan BUMS dan disaksikan oleh Menhan, Menteri DAPA Korea Selatan, Sekjen Kemhan RI, Kasum TNI, Asrenum Panglima TNI, Ketua KKIP, Pejabat Kementerian/Lembaga, Pejabat dari Kemhan serta Pejabat dari  Mabes TNI/Angkatan.

Oleh karena itu, Menhan mengajak BUMN dan BUMS untuk dapat bersinergi melakukan inovasi-inovasi, dan berbagai terobosan pembangunan teknologi industri pertahanan. Mampu menjawab tantangan yang begitu pesat dan sarat dengan nuansa kompetisi global, yang memiliki arti penting dalam menentukan eksistensi bangsa Indonesia.

“Tunjukkan pada dunia bahwa produk alutsista TNI dalam negeri, memiliki kualitas dan performance yang handal serta prima didalam memperkuat sistem pertahanan negara Indonesia”, ungkap Menhan.

Dalam persaingan globalisasi yang kuat dan keluar sebagai pemenang, dan menjadi pemimpin serta pasti akan menjadi pengatur. Sementara yang lemah akan kalah dan menjadi yang diatur serta akan terus diatur.

Diakhir sambutannya, Menhan berharap melalui kebijakan reformasi birokrasi pengadaan alutsista, akan dapat mengakselerasi proses penguatan postur kekuatan pertahanan negara, serta mampu menjembatani kebutuhan alutsista sesuai dengan proyeksi yang akan diperhitungkan dikancah internasional.

 




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia