RI – Philipina Tandatangani MoU Logistik dan Industri Pertahanan
Kamis, 27 Februari 2020Jakarta – Dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Republik Philipina tentang Kerja Sama Bidang Logistik dan Industri Pertahanan.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si dengan Undersecretary for Finance and Materiel, Department of National Defense of Philippines Mr. Raymundo Dv Elefante, Kamis (27/2), di kantor Kemhan Jakarta.
Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan khususnya pengadaan alutsista dan produk industri pertahanan lainnya serta merupakan gagasan dan usulan kedua negara. Adapun lingkup kerja sama meliputi supply, service, maintenance, transportation and facilities serta research and development.
Kerja sama ini memberikan nilai tambah yang nyata, bukan saja dalam membangun kekuatan pertahanan, tetapi juga bagi kemajuan industri pertahanan dan sumbangan pada roda perekonomian kedua negara. Hal ini sangat penting mengingat tingginya perhatian pemerintah kedua negara dalam meningkatkan perekonomian, ditengah kondisi perekonomian global yang terjadi saat ini.
MoU tersebut sangat dibutuhkan terkait dengan turut sertanya Industri Strategis Indonesia dalam hal ini PT. Pindad untuk pengadaan alutsista di Philipina dengan mekanisme G to G.
Ke depan akan ada lebih banyak kegiatan kerjasama Alpalhankam yang dilaksanakan oleh industri lainnya yang dapat memberikan keuntungan bersama kedua pihak seperti PT. Dirgantara Indonesia, PT. Pal Indonesia, PT. Len Industri dan PT. Jala Berikat Nusantara Perkasa.
Sebelumnya antara Indonesia dan Philipina telah terjalin kerjasama diantaranya kerjasama bidang operasi dan latihan, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang maritime, keamanan perbatasan, latihan bersama operasi pemeliharaan ASEAN dan negara kawasan dan pertukaran informasi.
Demikian Siaran Pers Biro Humas Setjen Kemhan RI.
