Menhan Sjafrie Peninjauan di Morowali: Uji Kesiapan Pertahanan Terintegrasi dan Pengamanan Obvitnas
Kamis, 20 November 2025
Morowali – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah, yang diisi dengan simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Kunjungan ini berfokus pada uji kesiapan prosedur pengamanan kedaulatan negara, terutama di area Objek Vital Nasional (Obvitnas) seperti Bandara PT IMIP, yang terletak dekat dengan jalur laut strategis (ALKI II dan III). Peninjauan ini dilakukan Menhan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Rangkaian kegiatan dimulai pada Rabu (19/11/2025) dengan menyaksikan simulasi Force Down oleh Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas). Latihan ini memperlihatkan mekanisme penanganan pesawat asing atau gelap (black flight) yang melanggar kedaulatan wilayah udara. Simulasi tersebut secara nyata menunjukkan kolaborasi matra TNI yang solid dan sinergi penting lintas sektoral, melibatkan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina. Penegasan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan berlapis di bandara sebagai gerbang utama negara guna mencegah segala bentuk aktivitas ilegal, mulai dari pelanggaran batas hingga penyelundupan.
Kegiatan dilanjutkan pada Kamis (20/11/2025) dengan demonstrasi kekuatan militer melalui Penerjunan Operasi Perebutan dan Pengamanan Pangkalan Udara (OP3U) oleh Yonko 466 Korpasgat disusul Yonif 432 dan 433 Brigif Para Rider 3/TBS Kostrad untuk melaksanakan penerjunan Linud. Sesaat setelahnya, dilatihkan operasi penyergapan dan penindakan maritim oleh dua unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), yaitu KRI Bung Hatta-370 dan KRI Panah-626, yang berfokus pada penegakan hukum di laut. Menanggapi rangkaian latihan ini, Menhan Sjafrie secara khusus menyoroti adanya “anomali” dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi. Menhan Sjafrie menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.
Menutup keterangannya, Menhan Sjafrie menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya. Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI. “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Menhan, menjamin bahwa kehadiran negara akan terus ditingkatkan untuk menjaga sumber daya alam dan kedaulatan hukum. (Biro Infohan Setjen Kemhan)
