Menhan RI Hadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026
Rabu, 20 Mei 2026
Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Rapat paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI, para pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, para ketua umum partai politik, serta unsur organisasi kemasyarakatan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara sebagai dasar pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun 2027 yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Presiden RI menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sekadar merupakan dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan membangun bangsa.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa. Alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar kita, Undang Undang Dasar Tahun 1945,” ujar Presiden RI.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa pemerintah terus menjaga optimisme ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang penuh dinamika dan ketidakpastian. Presiden menegaskan dinamika global yang terjadi berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri.
Presiden RI turut menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui pengelolaan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan mendukung agenda prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan. (Biro Infohan Setjen Kemhan)
Sumber Dokumentasi: BPMI Setpres
