Indonesia Kembalikan Langkah Strategis Industri Pertahanan Lewat Penandatanganan MoU Quadrilateral “Project Badr” di Doha
Kamis, 22 Oktober 2026
Doha, Qatar — Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi, Marsekal TNI Yusuf Jauhari, mewakili Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menghadiri dan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama pertahanan empat negara (Quadrilateral Meeting) di Doha, Qatar, Rabu (21/10/2026). Inisiatif strategis bertajuk “Badr Project” ini melibatkan empat negara sahabat, yaitu Indonesia, Qatar, Turki, dan Pakistan, guna memperkuat kapabilitas pertahanan nasional serta memajukan ekosistem industri pertahanan bersama.
Memorandum ini mengatur tiga bidang utama kerja sama yaitu dalam bidang Riset dan Pengembangan (R&D) serta Alih Teknologi untuk mendorong inovasi teknologi pertahanan terkini melalui penggabungan kepakaran keempat negara. Bidang kedua adalah Kolaborasi Industri dan Manufaktur guna membuka peluang investasi dan kerja sama pembuatan alutsista yang tangguh serta kompetitif. Kemudian pada bidang ketiga, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang industri pertahanan.
Wamenhan RI Marsekal TNI Yusuf Jauhari, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Negara Qatar dalam menyatukan empat negara dalam kerja sama industri pertahanan ini sekaligus menekankan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan wujud tekad bersama untuk membangun kemitraan strategis berlandaskan rasa saling percaya, kesetaraan, timbal balik, dan kepentingan bersama.
Marsekal TNI Yusuf Jauhari juga menegaskan bahwa Indonesia sangat menghargai inisiatif ini karena dirancang dengan tetap menghormati kedaulatan, prioritas nasional, serta kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan dari setiap negara peserta.
Seluruh negara peserta menyepakati bahwa kerja sama ini merupakan tonggak penting (milestone) dalam memperdalam kemitraan bidang industri pertahanan. MoU empat negara ini dirancang untuk memperkuat kemampuan nasional di berbagai bidang vital, termasuk transfer teknologi, pendanaan (financing), rekayasa teknik (engineering), pengembangan sumber daya manusia, hingga memperkokoh kedaulatan rantai pasok global (global supply chain sovereignty).
Selain meningkatkan kapabilitas pertahanan, kerja sama ini berorientasi pada keberlanjutan (sustainability) serta penyusunan rencana investasi industri pertahanan yang menguntungkan (profitable plan) bagi seluruh negara peserta.
Sebagai langkah konkret implementasi, para pihak telah menyepakati pelaksanaan Defence Industry Meeting berkala. Setelah tiga bulan pertama masa implementasi, forum ini juga akan membuka peluang eksplorasi dan penjajakan kerja sama pertahanan lebih lanjut dengan negara-negara sahabat lainnya.
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh para pejabat pertahanan dari masing-masing negara peserta, antara lain Wakil Perdana Menteri dan Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar H.E. Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani, Menteri Pertahanan Nasional Turki H.E. Yaşar Güler, Presiden Presidensi Industri Pertahanan Turki (SSB) H.E. Prof. Haluk Görgün, serta Menteri Pertahanan Federal Pakistan H.E. Khawaja Muhammad Asif. (Biro Infohan Setjen Kemhan)
