KEBIJAKAN BARANAHAN


KEBIJAKAN BADAN SARANA PERTAHANAN

BIDANG PENGADAAN

1 Pengadaan Alutsista dan suku cadang serta pengadaan materiil khusus untuk pasukan khusus TNI secara terbatas dengan cara seksama dan mengutamakan hasil industri dalam negeri dengan melibatkan BUMNIS.
2 Pengadaan luar negeri diupayakan dengan cara langsung dari produsen atau G-To-G dan diupayakan adanya proses alih teknologi.
3 Pengadaan barang / jasa ini diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, akuntabel, teknis dan biaya serta sesuai dengan standar militer atau standar lain dengan Standar Militer Indonesia (SMI) dan dengan mencantumkan kode NSN (National Stock Number / Nomor Sediaan Nasional).
4 Pengadaan Alutsista dan peralatan lain diprioritaskan untuk mengisi kekuatan pokok minimal sesuai spesifikasi teknis dan persyaratan operasional yang telah ditetapkan.

 

BIDANG KONSTRUKSI

Melaksanakan pembangunan konstruksi terkait dengan pertahanan di jajaran TNI yang bersifat straegis berdasarkan skala prioritas. Pembangunan pangkalan, fasilitan pertahnan lainnya dan peningkatan pelayanan seperti rumah sakit di jajaran TNI dan pembangunan / enivasi fasilitas pendidikan di masing – masing komando wilayah yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku baik secara teknis maupung administrasi.

BIDANG KELAIKAN

1 Penyusunan piranti lunak kelaikan sebagai pedoman penyelenggaraan sertifikasi kelaikan komoditi militer.
2 Menyiapkan kemampuan SDM penyelenggara kelaikan melalui sertifikasi keahlian.
3 Melaksanakan sertifikasi komoditi militer dengan prioritas Alutsista TNI secara bertahap, terpadu dan konsisten.
4 Sarana pendukung lainnya dilakukan secara wajar guna mendukung terwujudnya tingkat keselamatan dan keamanan materiil.

BIDANG BARANG MILIK NEGARA

Melaksanakan pensertifikatan tanah di jajaran KEMHAN dan TNI secara bertahap dan berlanjut sebagai upaya pengamanan aset yang dimiliki oleh KEMHAN / TNI.

Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia