Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Kemhan Menghadiri Pertemuan Komunitas Hukum TNI Tahun 2025

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Sri Sulastiyani, S.H., M.H., menghadiri Pertemuan Komunitas Hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada Rabu, 26/11/2025 di Aula Otmilti II Jakarta. Pertemuan Komunitas Hukum dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda TNI Farid Ma’ruf, S.H., M.H.,. Dalam pertemuan tersebut narasumber menyampaikan paparan mengenai isu-isu menonjol di bidang hukum. Adapun narasumber yang hadir dari Itjen TNI, Biro Peraturan Perundang-undangan Kemhan RI, Jampidmil, Babinkum TNI, Ditkumad, Diskum AL, dan Diskum AU.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Sri Sulistiyani, S.H., M.H, selaku narasumber menyampaikan Update Kegiatan Peraturan Perundang-undangan di sektor Pertahanan, meliputi perkembangan dan rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (RPres), serta Rancangan Keputusan Presiden (RKepres) yang menjadi program kerja Kementerian Pertahanan.

Pertemuan Komunitas Hukum ini dihadiri pula oleh 30 personel perwakilan dari masing-masing lembaga dan Jampidmil, Mayjen TNI Dr. Ali Ridhlo, S.H., M.H, Dirjen Badilmiltun Marsda TNI Yuwono Agung S.H., M.H, Kadilmiltama Laksda TNI Ismu Edy, Karo Turdang Kemhan RI Sri Sulistiyani, S.H., M.H, Waka Babinkum TNI, Brigjen TNI Azhar, S.H, M.Kn., Waorjen TNI Brigjen TNI Mukholid S.H., M.H., Inspektur Babinkum TNI, Brigjen TNI Irsyad Hamdie Bey Anwar, Kapuslemasmil Brigjen TNI Muhammad Yusrif Guntur, Kaotmilti II Jakarta Brigjen TNI Tugino, S.Sos. S.H., M.M; Kadiskum AL Laksma TNI Dr. Ali Ridhlo, S.H., M.M, Kakum BSSN Brigjen TNI Berty B.W Sumakud, S.H., M.H, Wadirkumad, Sesdiskum AL, dan Kasubdiskumdirga Diskum AU, Para Kabid di lingkungan Babinkum TNI, perwakilan dari Sekolah Tinggi Hukum Militer, Perwakilan dari BAIS TNI, Para Kakum Kogabwilhan, Kakum Paspampres dan Kakum Kodiklat TNI.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana bagi para peserta untuk saling bertukar informasi, berbagi perkembangan terbaru di bidang hukum, serta mempererat hubungan dan silaturahmi antar-instansi.Melalui forum ini diharapkan terbangun komunikasi yang lebih solid dan koordinasi yang lebih efektif, sehingga setiap institusi dapat semakin harmonis dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertahanan dan penegakan hukum militer.