Dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi jabatan serta mendukung pelaksanaan manajemen talenta dan pencapaian tujuan strategis…

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, diperlukan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan…

Penyelesaian sengketa arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan harus mengedepankan nilai-nilai keadilan sebagai landasan moral dalam interaksi para pihak. Dalam praktiknya,…

Dalam rangka menerapkan sistem merit dan manajemen sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi, setiap instansi diwajibkan menyusun standar kompetensi jabatan…

Dalam rangka mendukung manajemen organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan, diperlukan ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya melalui pengelolaan arsip…

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA 🇮🇩 Dalam semangat memperingati HUT Ke-81 Republik Indonesia, mari kita terus memperkuat komitmen untuk menjaga persatuan, menegakkan…

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2025 merupakan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas…

Jakarta, 9–10 Juli 2026 — Biro Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Naskah Akademik RI-Australia, RI-Filipina…

Biro Peraturan Perundang-undangan Setjen Kemhan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pertahanan di Jakarta, pada…

Biro Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan mengikuti Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kajian dan Evaluasi Peraturan…