Ancaman Nonmiliter, Pintu Masuk Kehadiran Ancaman Nyata bagi NKRI

Senin, 19 September 2016

95670d18d16bc543af509df3e7f29da5

Semarang (02/09) – Direktur Kebijakan Strategi Kementerian Pertahanan (Dirjakstra Kemhan), Brigjen TNI M. Nakir, S.IP., berkesempatan menyampaikan paparan mengenai pentingnya peran dan kontribusi daerah bagi pertahanan negara dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Wilayah Pertahanan di Daerah dan Penyelenggaraan Pertahanan Negara, di Semarang. Rakor yang berlangsung di Aula Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kamis (1/9) tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Drs. H. Heru Sudjatmoko, MSi., dan dihadiri oleh sejumlah aparat pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta para peserta dari berbagai lapisan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

            Brigjen TNI M. Nakir menjelaskan pentingnya kontribusi segenap komponen bangsa, diantaranya aparat pemerintah dan masyarakat di daerah, dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang bersifat multidimensi, yang dapat menjadi pintu masuk kehadiran ancaman nyata bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu Dirjakstra Kemhan menekankan perlunya terus dikembangkan postur pertahanan nirmiliter di daerah, yang memiliki kemampuan-kemampuan diantaranya kewaspadaan dini, bela negara, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, moral, serta dukungan pertahanan negara.

Brigjen TNI M. Nakir juga menjelaskan bahwa kesenjangan ekonomi yang terjadi di berbagai daerah merupakan salah satu faktor yang berpotensi mengancam pertahanan negara, karena akan dapat memicu kecemburuan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik di antara masyarakat.  Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan kerja keras pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat guna mempersempit kesenjangan ekonomi, sekaligus berupaya memperkuat bela negara. Penguatan bela negara menjadi kebutuhan yang sangat vital guna menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks pada saat ini, termasuk diantaranya untuk mencegah dan menanggulangi maraknya aksi terorisme di Indonesia.




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia