Tugas & Fungsi


Permenhan Nomor 58 Tahun 2014

Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan

Tanggal 15 Oktober 2014

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan

Pasal 193

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Ditjen Strahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara meliputi perumusan kebijakan strategis, pengerahan komponen pertahanan, analisa lingkungan strategis, kerja sama internasional, wilayah pertahanan dan hukum strategi pertahanan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara; dan

e. pelaksanaan administrasi Ditjen Strahan.

Pasal 195

Ditjen Strahan terdiri atas:

a. Sekretariat;

b. Direktorat Kebijakan Strategi;

c. Direktorat Pengerahan;

d. Direktorat Analisa Strategi;

e. Direktorat Kerja Sama Internasional;

f. Direktorat Wilayah Pertahanan; dan

g. Direktorat Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 196

Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Set Ditjen menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen;

b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen;

c. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen; dan

d. koordinasi dan supervisi staf.

Direktorat Kebijakan Strategi

Pasal 217

Direktorat Kebijakan Strategi selanjutnya disebut Direktorat Jakstra adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Kebijakan Strategi disebut Dir Jakstra mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebijakan strategis pertahanan negara.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Dit Jakstra menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang strategi pertahanan;

b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin dan kebijakan pelaksanaan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan strategi pertahanan di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin dan kebijakan pelaksanaan;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin serta kebijakan pelaksanaan;

e. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi di bidang pertahanan negara di daerah; dan

f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Jakstra.

Direktorat Pengerahan

Pasal 243

Direktorat Pengerahan selanjutnya disebut Dit Rah adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Pengerahan disebut Dir Rah mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengerahan, melaksanakan standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengerahan komponen pertahanan negara.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Dit Rah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan organisasi komponen pertahanan negara, pengerahan komponen utama, komponen cadangan dan pendukung;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kebijakan organisasi komponen pertahanan negara, komponen utama, komponen cadangan dan pendukung;

c. perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang organisasi komponen pertahanan negara, komponen utama, komponen cadangan dan pendukung;

d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perijinan di bidang kebijakan organisasi komponen pertahanan negara, komponen utama, komponen cadangan dan pendukung; dan

e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Rah.

Direktorat Analisa Strategis

Pasal 263

Direktorat Analisa Strategis selanjutnya disebut Dit Anstra adalah unsure pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Analisa Strategis disebut Dir Anstra mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis strategis.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 263, Dit Anstra menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang analisis strategis;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis strategis dalam negeri, Asia Pasifik, Amerika, Eropa, Afrika, Organisasi Internasional dan isu global;

c. perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan analisis strategis dalam negeri, Asia Pasifik, Amerika, Eropa, Afrika, Organisasi Internasional dan isu global;

d. pelaksanaan bimbingan, supervisi kebijakan analisis strategis; dan

e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Anstra.

Direktorat Kerja Sama International

Pasal 302

Direktorat Kerja Sama Internasional selanjutnya disebut Dit Kersin adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Internasional disebut Dir Kersin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebijakan kerja sama internasional.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 302, Dit Kersin menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral;

b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan Atase Pertahanan dan Foreign Military Sales (FMS) serta protokoler;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan Atase Pertahanan dan Foreign Military Sales (FMS) serta protokoler;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan atase pertahanan dan Foreign Military Sales (FMS) serta protokoler;

e. pemegang kebijakan satu pintu bagi kerja sama internasional di lingkungan Kementerian dan TNI;

f. penyiapan dan proses penempatan Perwira Foreign Military Sales Washington DC; dan

g. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Kersin.

Direktorat Wilayah Pertahanan

Pasal 335

Direktorat Wilayah Pertahanan selanjutnya disebut Dit Wilhan adalah unsure pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Wilayah Pertahanan disebut Dir Wilhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan penataan wilayah pertahanan.

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Dit Wilhan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penataan wilayah pertahanan;

b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang survei dan pemetaan, penegasan dan delimitasi batas, tata ruang dan geoinformasi;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang tata ruang survei dan pemetaan, penegasan dan delimitasi batas dan geoinformasi;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang survei dan pemetaan, dan kerjasama survei dan pemetaan, penegasan dan delimitasi batas, tata ruang dan geoinformasi; dan

e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Wilhan.

Direktorat Peraturan Perundang-undangan

Pasal 364

Direktorat Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Dit Tur Peruu adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Perundang-undangan disebut Dir Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hokum internasional, harmonisasi serta penelahaan dan informasi hukum.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Dit Tur Peruu menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi, serta penelahaan dan informasi hukum;

b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi, serta penelahaan dan informasi hukum;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan strategi pertahanan di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi, serta penelahaan dan informasi hukum;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang perundangundangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi, serta penelahaan dan informasi hukum; dan

e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dir Tur Peruu.

Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia