Posisi Internasional Indonesia Menguat? (Indonesie in sterkere positie?)
Rabu, 18 November 2009Posisi Internasional Indonesia Menguat?
Gunaryadi, Den Haag, 8 Juni 2006
Kunjungan Menhan AS, Donald Rumsfeld ke Indonesia baru-baru ini menambah deretan kun-jungan high-profile dari negara sahabat (Media Indonesia, 7/7/06). Sejak awal 2006, Indone-sia seolah “dibanjiri” oleh kunjungan minimal setingkat menteri.
Bulan Maret, Menlu AS, Condoleezza Rice bertandang ke Jakarta, yang disusul oleh PM Ing-gris, Tony Blair. Selanjutnya, bulan April, PM Belanda, Jan Peter Balkenende, Menlu Slovenia, Dimitrij Rupel, dan mantan Wakil Dephan AS (sekarang Presiden Bank Dunia), Paul Wolfowitz ke Jakarta. Bulan berikutnya, Indonesia menerima kunjungan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinedjad serta Menlu Palestina, Mahmoud al-Zahar. Awal Juni, Indonesia kedatangan Menteri Ekonomi Belanda Laurens-Jan Brinkhorst, dan Menlu Kuba, Felipe Pérez Roque. Akhir bulan ini direncanakan Presiden SBY akan berjumpa dengan PM Australia, John Howard di tanah air.
Banyak pengamat menilai kunjungan yang silih berganti ini mengindikasikan peningkatan posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Intensitas dan frekuensi kunjungan berkaitan erat dengan urgensinya. Tampaknya tesis ini yang menjadi justifikasi dari anggapan mening-katnya leverage Indonesia. Tetapi kebenaran dari asumsi tersebut bersifat relatif dan katego-ris.
Mengukur di mana posisi Indonesia dalam konstelasi global bisa menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif. Kriteria kuantitatif adalah ukuran kapabilitas absolut sebuah negara. Dalam kriteria ini, negara diranking berdasarkan skala tertentu seperti luas teritorial, populasi, GDP, pendapatan per kapita, anggaran dan kekuatan militer, cadangan dan konsumsi energi, produk industri, porsi dalam perdagangan global, arsenal nuklir, sumber daya strategis, dsb. (M. Handel, 1981). Dengan demikian, negara diklasifikasi ke dalam kelompok adi-daya, negara kuat, negara dengan kekuatan sedang, negara kecil, dan negara mini.
Sebaliknya, dalam kriteria kualitatif kapabilitas material sebuah negara dilihat melalui prisma psikologis dan relasional (J. Stoesinger, 1973). Aspek psikologis tersebut akan mendorong mobilisasi asset kebijakan luar negeri yang meliputi kualitas kepemimpinan dan morale na-sional, serta karakter bangsa. Akumulasi faktor tadi akan mempengaruhi bagaimana sebuah negara memproyeksikan dirinya di panggung internasional. Keyakinan bahwa negara adalah pengawal dari “kebenaran” moral, politik dan agama juga menjadi inspirasi bagi sebuah bangsa atau pemimpinnya dalam mengambil tindakan atau merasionalisasikan ambisi kebija-kan luar negeri.
Disamping itu, dalam konteks hubungan internasional, sebuah negara atau kawasan akan ditempatkan pada peta prioritas kebijakan luar kalau entitas tadi memenuhi dua kriteria. Per-tama, jika negara tersebut mempunyai nilai ekonomi dan strategis yang signifikan. Kedua, jika entitas tadi menjadi ancaman bagi kepentingan negara atau kawasan lain. Barangkali dalam kategori ini bisa dikatakan bahwa posisi tawar Indonesia cenderung meningkat.
Meskipun meningkat, penguatan tadi tidak sepenuhnya bersumber dari andil aktif Indonesia, tetapi lebih karena perubahan dalam lingkungan tata dunia. Sejak berakhirnya Perang Dingin hingga beberapa dekade mendatang, terdapat dua isu global yang menentukan dalam konteks hegemony yang merupakan determinan eksternal dari kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu siapa yang akan menggeser posisi dominan AS sebagai negara adi-kuasa—berdasarkan teori “long-cycle” G. Modelski (1987) tentang pergiliran kekuatan hegemoni dunia, dan perang terhadap terorisme.
Dalam isu pertama, pasca Perang Dingin juga mengindikasikan penurunan kemampuan AS dalam melestarikan hegemoninya. Postulat realpolitik yang identik dengan teori Archimedes menyatakan jika kekuatan sebuah hegemoni berkurang, maka pengaruh yang berkurang itu disedot oleh kekuatan yang baru. Pertanyaannya adalah siapa kekuatan penantang baru terse-but. Banyak pengamat menempatkan Uni-Eropa (EU), Rusia, Cina dan India sebagai kandidat. Asumsi ini pada derajat tertentu bersinggungan dengan tesis yang pernah dipopuler-kan S.P. Huntington (Foreign Affairs, 1993).
Mengingat EU dan India sudah berada dalam orbit AS, maka yang diproyeksikan tinggal Cina dan Rusia. Tetapi Cina adalah contender yang paling mungkin karena negara ini memenuhi seluruh persyaratan kuantitatif dan kualitatif untuk menjadi sebuah hegemon yang baru. Cina yang saat ini menerapkan jurus “crouching tiger” dan perfeksi dari Art of War yang dikem-bangkan oleh Sun Tzu dengan seksama menghindari konflik terbuka dengan AS.
Untuk “menjinakkan” Cina, AS tentu tidak ingin Indonesia—sebagai salah satu kawan tra-disionalnya di Asia-Tenggara—menjadi weakest link dari kompleks pertahanan yang menopang hegemoni AS di Asia-Pasifik itu, atau “terpental” ke dalam dalam orbit Cina.
Dalam isu terorisme, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, posisi Indo-nesia dengan serta-merta menjadi penting karena yang dicurigai terlibat dalam jaringan teror-isme—terlepas adanya konspirasi atau tidak—kebanyakan mengatasnamakan Islam. “Proyek” membasmi terorisme di Indonesia ini telah mengalirkan dana, logistik, dan intelijen dari kekuatan global tertentu. Indonesia juga mendapat lobby intensif untuk bergabung dalam Pro-liferation Security Initiative (PSI) yang dicetus Presiden G.W. Bush tahun 2003 bertujuan mencegah agar senjata pemusnah massal tidak jatuh ke jaringan teroris.
Tanpa harus terang-terangan “merapat” ke lingkaran kandidat hegemon baru, atau tidak perlu secara “drakonik” menjadikan isu terorisme sebagai “komoditas”—karena berpotensi men-gikis basis dukungan mayoritas Islam kepada pemerintah, penguatan relatif posisi regional dan internasional Indonesia itu mesti dikelola dengan hati-hati. Sejarah memperlihatkan bahwa pelengseran rezim di Indonesia dan di banyak negara berkembang lainnya sebagian disebabkan kegagalan penguasanya membaca tuntutan perubahan eksternal dan internal kon-temporer. Kalau perlu, “belajarlah ke Negeri Cina”, sehingga penguatan leverage relatif ini bisa dioptimalkan dan tidak salah langkah.
——
Penulis adalah staf di KBRI di Den Haag. Tulisan ini adalah pendapat pribadi.
Dalam bahasa Belanda
Indonesië in sterkere positie?
door Gunaryadi, M.A.
Den Haag, begin juni 2006
Het recente bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie, Donald Rumsfeld naar Indonesië verlengt de zogenaamde high-profile bezoeken vanuit de bevriende naties.
In maart bezocht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice Jakarta en ze werd gevolgd door de Britse premier Tony Blair. In april waren de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende, de Slovenische minister van Buitenlandse Zaken, Dimitrij Rupel, en de Amerikaanse ex-onder minister van Defensie (de huidige president van de Wereld Bank) Paul Wolfowitz op bezoek in Jakarta. Een maand later kwamen de Iranse president Mahmoud Ahmadinedjad en de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Mahmoud al-Zahar. Begin juni ontving het land de Nederlandse minister van Economische Zaken, Laurens-Jan Brinkhorst en de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Felipe Pérez Roque. Eind juni is het verwacht dat de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono in Indonesië de Australische premier John Howard te ontvangen.
Vele nemen die bijna onaanhoudende bezoeken aan als een indicatie dat de positie van Indonesië aan het stijgen was. Intenciteit of frequentie van een staatsbezoek impliceert zijn ur-gentie. Bovendien zijn sommige van de leiders en degenen een hoog ambt bekleedden die op het bezoek waren in het algemeen repugnanten qua hun ideologische en politieke verhoudingen of belangen. Het lijkt dat de commentatoren deze conclusie trekken om te bewijzen dat de internationale leverage van Indonesië stijgt naar een hoger mate. Maar de geldigheid van deze veronderstelling moet in een zeer relatieve of categorische zin beschouwd worden.
Om te bepalen op welke plaats Indonesië is in het mondiale structuur kan men kwantitatieve en kwalitatieve indicaties gebruik maken. Enerzijds zijn de kwantitatieve criteria de absolute ver-mogen van een staat. In deze criteria worden de staten gerangschickt volgens bepaalde schalen zoals territoriale grootte, bevolking, BBP, inkomen per capita, militaire begrotting en strijdmach-ten, energie reserve en consumptie, industriële producten, aandeel in het globale handel, kern-wapens en tactische arsenalen, strategische middelen, enz. (M. Handel, 1981). In deze criteria worden de staten gekwalificeerd naar grootmachten, sterke staten, medium machten, minor staten, and ministaten.
Anderzijds zag men in de kwalitatieve criteria dat het materiële vermogen van de staten moeten door de psychologische en relationele prisma gezien worden (J. Stoesinger, 1973). Die psy-chologische aspecten zijn de bezitten om het buitenlandse beleid te kunnen mobiliseren. Deze bestaan uit de kwaliteit van de nationale leiderschap en moreel, en de karakter van de natie. Een accumulatie van deze factoren kan beïnvloeden hoe een staat in de internationale arena zich zou projecteren. De overtuiging dat een staat een berschermer is van de morale, politieke en godsdi-enste “waarheden” zou een bron van inspiratie zijn voor een natie of haar leiders om een actie te nemen of de ambities van het buitenlandse beleid te rationaliseren.
Verder kan, in het kader van internationale betrekkingen, een staat of regio naar een hoog positie in de kaart van het buitenlandse beleid geplaats wanneer zulke entiteit twee criteria kan ver-vullen. Ten eerste, als een staat een significant economische and strategische waarden bezit. Ten tweede, als dergelijke entiteit een bedrieging voor andere staat of regio wordt gezien. Als een staat deze twee criteria tegelijk vervult, wordt de positie nog belangrijker maar wel in de vijande-lijke zin. Allen in deze zin kan mens zeggen dat de bargaining positie van Indonesië in het globale politiek gaat wat omhoog.
Alhoewel neemt de positie toe, moeten we de stijging waarschijnlijk beter beschouwen niet als een puur resultaat van een actieve andeel van Indonesië maar eigenlijk meer door de veranderin-gen in de structuur van de wereld orde. Na het einde van de Koude Oorloog tot een paar decen-nia later zijn er twee het meest belangrijkste globale kwesties in het kader van hegemonie die als externe determinanten van het buitenlandse beleid van Indonesië vormen d.w.z welke staat de huidige dominante positie van de VS zou innemen als de grootmacht—gebaseerd op de “long-cycle” theorie van G. Modelski (1987) over de successie van de werelds grootmachten, en de strijd tegen het terrorisme.
Bij de eerste kwestie hoe dan ook de ondergang van de Koude Oorloog wijst op het langzamer-hande afnemen van het Amerikaanse vermogen om haar hegemonie vol te houden. De postulaat van de realpolitiek die nagenoeg identiek is met de theorie van Archimedes verluidt dat als de macht van een hegemonie daalt, betekent dat de dalende macht wordt uitgehaald door of ver-deeld tussen de nieuwe opkomende grootmachten. Velen hebben EU, India, Rusland en China op tafel gezet als kandidaat opvolgers. Tot een bepaalde mate is deze assumptie overeenstemd met de stelling over de conflicten tussen de grote wereldbeschavingen die door S.P. Huntington ooit populariseerde (Foreign Affairs, 1993).
Omdat EU en India al binnen de loopbaan van de VS draain, blijven dus Rusland en China als de potentiale formidabele tegenstanders. Maar China lijkt als het sterkste rivaal te zijn omdat dit Aziatische land aan alle kwantitatieve en kwalitatieve eisen potentieel kan voldoen. Momenteel hanteren de Chinezen vakkundig een taktiek van de “ineenduikende tijger” of de geperfection-eerde strategieën van de 2600 jaar oud Sun Tzu’s “Krijgskunst” om een open conflict met de VS te verhinderen.
Om China te “bedwingen” zal de VS het nooit tolereren dat Indonesië—een trouw bondgenoot in Zuidoost Azië—groeit als een “zwakke schakel” binnen de veiligheid complex (security complex) die haar de tot nog toe hegemonie in Azië en de Stille Oceaan ondersteunt. En de VS zal het nooit toelaten dat Indonesië zomaar naar de loopbaan van China binnen loopt.
In de tweede kwestie als het grootste Moslims land ter wereld is de positie van Indonesië aan het klimmen. Dit is wegens het feit dat de meesten van de opgepaakte verdachten—door een of zon-der conspiratie of andere reden—in antiterreur acties Moslims zijn of ze de daden met bepaalde leer van de Islam gerechtvaardigd hebben. Via het “project” van terrorisme berstrijding heeft Jakarta financiering, hulp en inlichtingen vanuit bepaalde globale machten binnengehaald. Ver-volgens krijgt Indonesië te maken met intensieve lobby’s om een deel te nemen in de Proliferation Security Initiative (PSI) die door president G.W. Bush in 2003 was gelanceerd om te voorkomen dat de massavernietigingwapens niet naar de terreurnetwerken zouden belanden.
Zonder een opvallend manoeuvre rond het rand of naar het cirkel van de opkomende hegemoon of zonder de terrorisme berstrijding als een “commodity” draconisch te maken omdat deze strate-gie de onmisbare steunen van de Indonesische Moslims meerderheden aan de overheid kan on-dermijnen, moet deze relatieve sterkere regionale en internationale positie van Indonesië zorgvuldig en evenredig worden geleid. De geschiedenis informeert ons dat de regime veranderingen in Indonesië en in vele andere ontwikkelingslanden gedeeltelijk zijn veroorzaakt door de mislukking van de zittende leiders in het lezen van wat de externe en interne veranderingen vragen.
(De auteur is medewerker bij de Indonesische Ambassade te Den Haag en is persoonlijk voor de inhoud van dit artikel verantwoordelijk)
