Masyarakat di Wilayah Perbatasan Selain Membutuhkan Pembangunan Fisik Juga Perlu Pembangunan Rasa Bela Negara

Senin, 4 Juni 2012

Jakarta, Pembangunan wilayah perbatasan hendaknya tidak hanya memprioritaskan kepada pembangunan fisik saja. Namun, pembangunan wilayah perbatasan diharapkan juga dilengkapi oleh upaya non fisik seperti upaya pembangunan nasionalisme yang diwujudkan dengan penanaman rasa bela negara pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Demikian dijelaskan oleh Kepala Badiklat Kemhan Mayjen TNI Suwarno mewakili Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional “ Mengembangkan Pembangunan Ekonomi di Daerah Perbatasan NKRI”, Kamis (31/5), di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Seminar tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Lemhannas yang diketuai oleh Jenderal (Purn) Agum Gumelar bekerjasama dengan Bank Indonesia dan majalah Telstra.

Kabadiklat Kemhan kemudian melanjutkan, penanaman bela negara tersebut diwujudkan dalam tiga hal yaitu penanaman rasa cinta tanah air, penanaman rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara dan rasa pantang menyerah menghadapi setiap tantangan hidup. Sebagai sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, Indonesia tidak dapat memilih negara mana yang menjadi tetangga berdasarkan letaknya. Namun, yang dapat diupayakan adalah diplomasi dalam penyelesaian sengketa wilayah perbatasan dan pengelolaan wilayah perbatasan.

Kabadiklat Kemhan melanjutkan, pembangunan dalam bidang non fisik ini tidak akan dapat berjalan jika tidak simultan dan seiring dengan pembangunan fisik khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti perekonomian dan infrastruktur di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pada prinsipnya Kementerian Pertahanan akan mendukung penuh dan akan mengupayakan hal-hal yang terkait dengan kewenangan Kemhan dalam upaya pembangunan wilayah perbatasan.

Sementara itu Ketua Ikatan Alumni Lemhannas Jenderal (Purn) Agum Gumelar dalam pembukaannya menekankan bahwa seminar yang merupakan kelanjutan dari seminar serupa yang diadakan di Pontianak pada 22 Mei 2012 yang lalu ini diharapkan dapat menghasilkan rencana dan langkah-langkah yang segera dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Turut menjadi pembicara dalam seminar ini Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas, Gubernur Lemhannas Prof. Dr Ir Budi Susilo Soepandji DEA, perwakilan dari Badan Nasional Pengelolaa Perbatasan Laksma TNI TH Soesetyo dan perwakilan dari Bappenas Ir Aryawan Sutiarso Putra. Sedangkan moderator dalam diskusi adalah Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Tarman Azam MSc. Seminar yang dihadiri oleh 150 peserta yaitu terdiri dari alumni Lemhannas, instansi yang terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan serta perwakilan pejabat dari wilayah perbatasan serta wartawan media massa.

Sumber :  DMC




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia