KESENJANGAN INFORMASI MASIH MENIMPA MASYARAKAT PERBATASAN
Jumat, 8 Juni 2012Kupang, Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Nusa Tenggara Timur Mutiara Mauboi mengatakan ketimpangan pembangunan dan kesenjangan informasi masih menimpa masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia.”Kenapa masih ada kesenjangan di sana, karena paradigma kita masih memperlakukan daerah perbatasan dan pulau terdepan sebagai halaman belakang negeri,” katanya di Kupang, Rabu.
Dalam workshop tentang Penyiaran Perbatasan dalam rangka adavokasi dan fasilitasi Persiapan Radio Komunitas Perbatasan sebagai Media Pemersatu NKRI, Mauboi menegaskan paradigma itu harus diubah menjadi halaman depan negeri sehingga mendapat prioritas utama dalam pembangunan dan informasi.Menurut dia, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia harus dijadikan sebagai indikator dari sebuah negara yang kuat (strong state) dalam menjaga dan mengelolah perbatasannya bagi terpeliharanya integrasi bangsa.
Dia mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dengan garis pantai sepanjang 81.900 km2, jumlah pulau sebanyak 17.508 dan luas wilayah perairan seluas 5,8 juta km2, diperlukan kemampuan dalam mengelolah wilayah perbatasan secara optimal.Sampai saat ini, katanya, sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih rawan diklaim oleh negara lain.”Secara umum, status perbatasan suatu negara didasari atas klaim yang terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah perjanjiaan. Perjanjian dibuat oleh negara yang memiliki perbatasan yang bersinggungan,” katanya.
Klaim ini, katanya, memiliki status hukum yang kuat dalam mendefinisikan status perbatasan, tetapi masih ada juga klaim terhadap geografi, ekonomi, budaya, ideologi, serta kontrol efektif terhadap wilayah negara.Menurut dia, klaim perbatasan yang dimiliki Indonesia adalah klaim “utis posidentis” yang berdasarkan pada doktrin bahwa negara yang merdeka mewarisi wilayah administratif sebagaimana yang dimiliki oleh negara penjajahnya.
Artinya, kata Mauboi, luas wilayah Indonesia disesuaikan dengan luas wilayah administratif Hindia Belanda, sehingga memiliki kedudukan hukum yang kurang kuat dibandingkan klaim wilayah berdasarkan perjanjian internasional.Hal ini, tambahnya, diperburuk lagi dengan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia yang tidak optimal, baik wilayah daratan maupun lautan, sehingga didasarkan pada klaim kontrol pemerintahan, kedudukannya menjadi lemah, seperti kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke negeri serumpun Malaysia.
“Permasalahan yang sering terkait dengan wilayah perbatasan adalah pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Keterbelakangan di perbatasan Indonesia sudah menjadi pemandangan yang lazim,” katanya.Infrastruktur minim dan sumber daya manusia yang rendah, menjadikan perbatasan seolah-olah “wilayah tak bertuan”, sehingga berpotensi mendorong disintegrasi bangsa di wilayah perbatasan.
Ancaman yang membahayakan pertahanaan nasional dan kedaulatan negara di daerah-daerah perbatasan bukan saja berasal dari kekuatan militer asing, melainkan juga ancaman nirmiliter.”Kekuatan militer bisa kita deteksi dan hadapi dengan kekuatan militer, namun ancaman nirmiliter sulit dideteksi dan dihadapi secara militer,” katanya.Salah satu bentuk ancaman nirmiliter adalah masuknya siaraan dan informasi dari negara lain yang diterima masyarakat di daerah perbatasan.Penetrasi dan pengaruh informasi lembaga penyiaran asing yang tidak bisa dibendung, karena menggunakan frekwensi udara, ditakutkan akan mengikis rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan.Ia mengatakan Kementerian Pertahanan mencatat, ada 10 negara yang berbatasan laut langsung dengan Indonesia, antara lain Australia, Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand, dan Timor Leste.
Sedangkan yang berbatasan darat ada tiga negara yakni Malaysia, Timor Leste dan Papua New Guinea. Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki batas langsung daratan dan lautan dengan Timor Leste dan Australia.
Sumber : Antara
