BPK Bersama Kemhan Perkuat Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara
Kamis, 8 Oktober 2015Dalam rangka memperkuat komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan negara, khususnya bagi entitas di lingkungan pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan), BIN dan Lemsaneg mengadakan kegiatan Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan.
Kegiatan dengan tema “Membangun dan Menyelaraskan Komitmen Entitas Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara” dibuka oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Selasa (28/4) di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta. Sebagai keynote speaker adalah Anggota I BPK DR. Agung Firman Sampurna.
Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan ini diselenggarakan dalam bentuk komunikasi dua arah berupa pengarahan dan diskusi panel, sebagai narasumber adalah Andi Widjajanto (Seskab serta pengamat bidang pertahanan/militer), DR. Marwanto Harjowiryono, M.A. (Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan), dan DR. Ardan Adipradana (Kepala BPKP).
Pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan, TNI, BIN dan Lemsaneg dari waktu ke waktu telah menunjukkan perbaikan yang signifikan, hal tersebut tercermin dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan, namun demikian masih dijumpai kelemahan dalam pengelolaan anggaran keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan belum efektifnya disain dan implementasi sistem pengendalian intern.
Mencermati perkembangan tersebut diatas, maka perlu dilakukan kegiatan dalam bentuk Forum Akuntabilitas Nasional yang melibatkan para pimpinan entitas pemeriksaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai unsur pelaksana anggaran dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka meningkatkan pemahaman, awareness dan komitmen untuk menciptakan good governance dan sistem pengendalian internal yang memadai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Melalui penyelenggaraan forum ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan tugas konstitusional BPK, yakni pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang memberikan value dan umpan balik bagi perbaikan bisnis proses entitas dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Hal utama yang penting dilakukan oleh AKN I BPK adalah membangun sinergi dan merespon issue strategis atas permasalahan entitas dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dari entitas-entitas yang pemeriksaannya menjadi tanggung jawab AKN I BPK.
Sasaran dari penyelenggaraan Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan ini adalah meningkatkan transparansi pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; perbaikan proses bisnis dan tata kelola entitas dalam pencapaian tujuan secara lebih efektif dan efisien;komitmen entitas untuk mematuhi peraturan perundangan dalam pencapaian tujuan; entitas melakukan pengelolaan aset secara lebih tertib dan optimal serta efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK oleh entitas.
Demikian Siaran Pers Biro Humas dan Luar Negeri BPK dan Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan.
