PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DITTEKINDHAN DITJEN POTHAN OLEH TPI KEMHAN

Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Pemerintah menjadi strategi yang tepat sekaligus menjadi miniatur pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.  Hal ini selaras dengan agenda prioritas Presiden Republik Indonesia yang bertekad mewujudkan Pemerintah yang sederhana, simple, lincah dan cepat, Dalam Beberapa kesempatan penekanan Presiden Republik Indonesia terhadap prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dikawal bersama oleh setiap instansi pemerintah, melalui strategi dalam mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024 terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan.

Direktorat Tekindhan sebagai unit kerja/satuan kerja Ditjen Pothan Kemhan pada tahun 2022 dinilai berpotensi sebagai pilot project di lingkungan Ditjen Pothan Kemhan, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Pothan Kemhan, Dit Tekindhan melaksanakan tugas perumusan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang pembinaan teknologi informasi komunikasi dan industri pertahanan. Sebagai Pembina Industri Pertahanan (Indhan ) Direktorat Tekindhan dibawah kepemimpinan Marsma TNI Ir. Wajariman, terus berupaya memberikan pelayanan publik yang prima dengan mengoptimalkan pemberdayaan kemajuan teknologi, juga terus berupaya mendorong terhadap optimalnya Pemberdayaan Indhan melalui penerapan Kandungan Lokal dan Ofset dalam pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam Strategis, dan mendorong peningkatan kemampuan Indhan termasuk kemampuan terhadap penguasaan teknologi Pertahanan, serta terbangunnya Kerjasama-kerjasama yang mampu mendorong terwujudnya Kemandirian Industri Pertahanan Strategis Nasional.

Dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan Zona Integritas dilingkungan unit kerja/satuan kerja, Dirtekindhan telah menetapkan strategi yang diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kinerja organisasi yang berintegritas dan bebas korupsi. Dampak lain yang diharapkan Pembangunan ZI tersebut adalah efisiensi yang lebih besar, serta mempu memberikan pengaruh dalam system yang lebih luas. Penilaian yang dilaksanakan oleh Tim TPI Kemhan diharapkan semakin mendorong kesesuaian dan ketepatan unit kerja/satuan kerja dalam menetapkan sasaran dan target prioritas pembangunan ZI yang telah direncanakan.