Jokowi: Kewibawaan dan Kedaulatan Negara di Atas Segalanya

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan hubungannya sampai saat ini baik-baik saja dengan negara-negara sahabat. Tak ada keberatan yang disampaikan kepala negara sahabat terkait kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal di wilayah Indonesia.

“Tidak ada masalah, terakhir ketemu (dengan kepala negara-kepala negara) di Korea Selatan, tidak ada yang bertanya. Artinya tidak ada masalah,” ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Metro Tv, Rabu (7/1/2015).

Pernyataan Jokowi itu dilontarkan menjawab pertanyaan dari Pemimpin Redaksi Metro Tv Putra Nababan, tentang kebijakan Jokowi yang dinilai membahayakan hubungan persahabatan dengan negara-negara sahabat, terkait penenggelaman kapal penangkap ikan asing ilegal.

Jokowi menambahkan, baginya menjaga kewibawaan negara dan kedaulatan negara jauh lebih penting, ketimbang menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah tanah air Indonesia.

“Buat kita kewibawaan negara dan kedaulatan negara jauh lebih penting. Hubungan kita baik-baik semua, tidak ada masalah. Ini masalah penegakan hukum,” tegas dia.

Putra kembali bertanya apakah di tahun 2015 akan semakin banyak kapal yang ditenggelamkan. Jokowi menjawab diplomatis. “Kalau mereka masih coba-coba masuk perairan kita (ditenggelamkan), kalau tidak, ya tidak ada (penenggelaman kapal ilegal),” ucap Jokowi.

.
Jokowi Cabut Larangan Menteri ke DPR?

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Jokowi mengisyaratkan mencabut larangannya kepada para menteri agar tidak memenuhi agenda kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Konflik yang mulai mereda jadi pertimbangan memberi izin kepada Kabinet Kerja untuk memenuhi undangan DPR.

“Kalau sudah tidak ada kubu-kubuan lagi, silahkan diundang,” kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Metro TV, Rabu (7/1/2014).

Bila praktek polarisasi DPR berdasar Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat masih terjadi maka hasilnya akan menyulitkan kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Kemarin-kemarin kalau diundang lalu datang ke sebelah sini keliru, datang ke sana keliru juga. Tapi bila sudah selasai, ya silahkan datang,” keluh Jokowi.

“Seharusnya kita bersama-sama bersatu karena tantangan kita kedepan itu persaingan antar bangsa. Bagaimana bisa bersaing kalau didalam kita terus berkelahi,” tambahnya.

.
Buka Sidang Kabinet, Jokowi Singgung Peliputan Media terhadap Kerja Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung peliputan media yang menimbulkan persepsi di masyarakat mengenai kinerja pemerintahan Kabinet Kerja dalam tiga bulan terakhir. Hal itu disinggung Jokowi saat membuka sidang paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Menurut Jokowi, pemberitaan media belum tentu mewakili kinerja pemerintah. Namun, media mampu membentuk persepsi atas kinerja pemerintah, terutama di kementerian.

“Semuanya juga tahu bahwa kita ini selalu dipotret, selalu diikuti dan selalu dinilai oleh media. Meskipun juga perlu saya sampaikan ekspos media belum tentu mewakili kinerja pemerintahan, tetapi media sebagai pembawa pesan akan membentuk persepsi, image, terhadap kinerja pemerintah dan persepsi media terhadap kinerja pemerintah terutama di kementerian,” kata Jokowi.

Ia menilai, pemberitaan media atas kinerja kementerian didasarkan atas berbagai aktivitas, kebijakan, serta langkah-langkah yang dilakukan para menteri maupun institusi pemerintah lainnya.

Segala aktivitas, kebijakan, serta langkah menteri tersebut kemudian dipotret media dalam berbagai sudut, baik yang pro maupun yang kontra terhadap pemerintah.

Kepala Negara juga menyebut adanya proses analisis media yang dilakukan pemerintah.

“Dalam kurun hampir tiga bulan ini kita menganalisis oleh mesin intelijen media manajemen, dari 343 media, dan…,” ucap Jokowi tanpa meneruskan kata-katanya.

Pengeras suara pun dimatikan. Sidang kabinet kali ini kemudian tertutup untuk media. Adapun sidang kabinet paripurna hari ini membahas rencana pembangunan jangka menengah (rpjm) 2015-2019, serta rencana kerja pemerintah 2015.

.
Jokowi: Ekspos Media Belum Tentu Wakili Kinerja Pemerintahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini menggelar sidang kabinet di Kantor Presiden, Rabu (7/1). Dalam sidang yang dihadiri para menteri Kabinet Kerja tersebut, Jokowi sempat menyinggung soal sorotan media pada kinerja pemerintah.

“Semuanya tahu bahwa kita selalu dipotret, selalu diikuti dan selalu dinilai oleh media. Meskipun juga, perlu saya sampaikan, bahwa ekspos media belum tentu mewakili kinerja pemerintahan,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kebijakan-kebijakan pemerintah akan selalu disorot media, termasuk dengan pro dan kontranya. Hal itu kemudian dapat membentuk persepsi di masyarakat mengenai kinerja pemerintah.

Jokowi mengatakan, selama hampir tiga bulan ini, ada 343 media yang telah dianalisis secara realtime oleh Intelijen Media Manajemen. Namun, belum sempat Jokowi menyampaikan hasil analisa tersebut, sidang kabinet dilanjutkan tertutup dan tak boleh diliput media.

Sidang kabinet kali ini digelar untuk membahas Finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015.