Bekerja Sama TNI, Pemerintah Lakukan Transmigrasi ke Wilayah Perbatasan

Jakarta – Menjadi bagian dari usaha membenahi infrastruktur di wilayah perbatasan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan menyiapkan program transmigrasi di kawasan perbatasan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Diharapkan, program itu bisa dilaksanakan mulai tahun ini.

“Setelah lahan dan pemukiman transmigrasi siap, selanjutnya kita akan tempatkan transmigran dari keluarga TNI,” ujar Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/2).

Untuk mendukungnya, kata Marwan, pihaknya akan memperluas akses serta jangkauan sarana komunikasi di wilayah perbatasan. Diharapkan sarana itu takkan hanya menjadi sarana komunikasi sosial, tetapi juga sebagai sarana pengembangan ekonomi.

“Selama ini, sarana komunikasi perbatasan disiapkan oleh negara tetangga. Ini yang harus segera kita penuhi, agar masyarakat perbatasan mudah berkomunikasi dengan murah,“ ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK memang memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan. Kementeriannya yang bekerja dalam melaksanakan amanat UU Desa, akhirnya juga terlibat dengan memprioritaskan pembangunan 1.138 desa tertinggal di kawasan perbatasan, khususnya yang berada di jalur perbatasan lintas negara.

Konsepnya adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang terintegrasi. Pilihan itu diambil karena menyadari bahwa selama ini terjadi ketimpangan sosial-ekonomi antarmasyarakat di perbatasan.

Marwan mengatakan Pemerintah akan bekerja keras membuka akses terintegrasi, dimana antara desa minimal terkoneksi dengan infrastruktur dan sarana komunikasi. “Desa-desa di perbatasan itu akan mendapat prioritas pembangunan,” pungkasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/

.
KEMENTERIAN DESA PRIORITASKAN 1.138 DESA PERBATASAN

JAKARTA, HALUAN — Kawasan perbatasan menjadi fokus dan prioritas pembangunan pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo pun sudah langsung terjun ke lapangan. Semua kementerian terkait diperintah oleh Presiden untuk memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan.

Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terting­gal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar akan memprioritaskan pembangunan 1.138 desa-desa tertinggal yang ada di jalur perbatasan lintas negara. Pem­bangunan ekonomi dan infra­struktur yang terintegrasi diha­rapkan dapat mengatasi ketim­pangan sosial-ekonomi masya­rakat di perbatasan.

“Basis ekonomi masyara­kat dan pembangunan infra­struktur harus di perbatasan harus diperkuat. Kita ingin agar desa di perbatasan tidak lagi merasa dikucilkan peme­rintah, desa perbatasan harus menjadi garda terdepan NK RI,” ujar Mente­ri Desa, Mar­wan Jafar usai mengikuti Ra­pat Koordinasi dengan Men­teri Koordinator Politik, Hu­kum dan HAM, Senin (2/2).

Dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan di kawa­san perbatasan menjadi salah satu prioritas program peme­rintah. Menurut Marwan, ke­men­teriannya ditarget untuk mengurangi jumlah desa ter­tinggal, terutama di 1.138 desa tertinggal di kawasan per­batasan.

“Desa-desa di perbatasan itu akan mendapat prioritas pembangunan,” ujar Menteri Marwan.

Persoalan di desa perbata­san memang cukup kompleks yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Bukan sekadar infrastruktur, tapi juga terkait sosial dan budaya masyarakat.

“Yang paling penting dari masyarakat di perbatasan ada­lah membuka akses ter­integra­si. Desa satu dengan desa lainnya, minimal terkoneksi dengan infrastruktur dan ko­munikasi. Tidak merasa terku­cilkan dengan lainnya. Padahal mereka masih satu keluarga atau rumpun,” ujarnya.

Terkait infrastruktur, Mar­wan mengatakan, pemerintah memastikan akan membenahi mulai tahun ini. Kemendes juga akan menyiapkan pro­gram transmigrasi di kawasan perbatasan bekerja sama de­ngan Tentara Nasional Indo­nesia (TNI). “Setelah lahan dan pemukiman transmigrasi siap, selanjutnya kita akan tempatkan transmigran dari keluarga TNI,” ujarnya.

Selain itu, kata Menteri Marwan lagi, akses sarana komunikasi akan diperluas jangkauannya. Karena, ter­nyata kebutuhan masyarakat perbatasan cukup tinggi. Tidak hanya untuk sekedar ber­inte­raksi secara sosial, tetapi juga bisa dipergunakan sebagai sarana pengembangan eko­nomi.

“Selama ini, sarana komu­ni­kasi perbatasan disiapkan oleh negara tetangga. Ini yang harus segera kita penuhi, agar masyarakat perbatasan mudah berkomunikasi dengan mu­rah,” ujarnya.