Cerita Menteri Yuddy blusukan di Malut,bersama ribuan PNS naik kapal

Merdeka.com – Seperti halnya menter-menteri yang lain, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kerap melakukan blusukan ke daerah-daerah. Banyak hal yang bisa ditemukan, yang bisa dijadikan acuan oleh Yuddy dalam membuat kebijakan.

“Yang pertama harapan rakyat yang begitu besar yang saya temukan kepada pemerintah untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan. Kalau menteri datang ke suatu daerah atau ke satu tempat, mereka menganggap wakil pemerintah pusat atau representasi dari presiden hadir. Apa-apa yang dia harapkan atau yang ingin disampaikan ke presiden pasti disampaikan ke menterinya. Rakyat tahunya menteri tahu semua urusan, jadi itu yang menurut saya sangat menarik. Semua harapan keinginan bisa kita dengar,” kata Yuddy dalam wawancara khusus dengan merdeka.com, Kamis (12/2) kemarin.

Sisi positif blusukan, menurut Yuddy, semua menteri harus betul-betul menguasai apa yang jadi visi dan misi presiden. Kemudian, memahami kebijakan-kebijakan pemerintah dari semua aspek” Yang ketiga, mampu mendeliver, meneruskan apa yang menjadi pesan presiden kepada rakyat, karena rakyat gak mau tau ini Menpan, Menhan, pokoknya menteri pembantu presiden, dan harus bantu semua urusan Presiden,” papar Yuddy.

Dengan blusukan, imbuh Yuddy, dia jadi tahu bagaimana kondisi kehidupan aparatur di daerah dan mengetahui bagaiman pandangan masyarakat terhadap tugas-tugas para aparatur ini. “Kita juga melihat secara langsung situasi suasana kerja mereka dan bisa mengetahui kendala-kendala tugas mereka. Dan bila ditemukan persoalan-persoalan kita bisa secara cepat mengambil langkah-langkah, saran dan tindakan,” ujarnya.

Yuddy bercerita, saat blusukan di Maluku Utara, dia menceritakan kondisi di sana yang mungkin tidak banyak orang pusat tahu, bahwa Maluku Utara penyelenggaraan pemerintahannya terletak di sebuah kecamatan.

“Orang tahunya Malut itu Ternate dan Tidore. tidak banyak yang tahu, ada 10 kabupaten atau kota yang letahknya jauh. Ada kecamatan yang jadi ibukota, Sofifi namanya, yang menurut UU di situlah pusat penyelenggaraan pemerintahan. Untuk ke sana harus naik kapal, menyeberang lautan. Wajar pemerintah tidak efektif. Disediakan kantor gedung bagus letaknya di puncak bukit, tapi ke sananya naik apa. Kalau sudah sampai sana tinggal dimana,” ungkap Yuddy.

Untuk membuktikan bahwa konsekuensi jadi aparatur pemerintah adalah bekerja mengabdi dengan sepenuh hati, Yuddy saat itu mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan seluruh aparatur sipil negara di tempat penyelenggaraan pemerintahan itu, bukan tempat yg lain. “Jadi kehadiran saya pada 9 Februari lalu, Senin jam 9 pagi di kantor Gubernur Malut di Sofifi itu menandai dimulainya konsolidasinya penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh. Baru saat itu, PNS datang ribuan. Selama ini biasanya 100-200 orang.”

“Waktu saya datang semua datang berlayar. Mereka itu sebenarnya aparatur yang loyal. Semua bekerja. Kita bantu mereka, dedikasi ada, pengorbanan ada tapi kalau ada keterbatasan, tidak mungkin mereka bekerja karena kendala transportasi, tidak ada kapal, tidak ada biaya dan sebagainya,” imbuhnya.

Setelah bertemu dengan ribuan PNS di Malut tersebut, Yuddy meminta kepada Gubernur Malut untuk memberikan subsidi kepada para PNS, melakukan kerjasama dengan perusahaan penyelenggara pelayaran supaya para PNS bisa berangkat kerja.

“Gubernur baru bisa bangun 500 unit rumah. Kekurangannya bisa dikomunikasi dengan menteri PU. Iitulah manfaat langsung turun ke lapangan. kita bisa beri saran-saran yang praktis, bisa koordinasikan langkah-langkah dan bisa atasi dan menjawab persoalan,” katanya.

Presiden Jokowi pun, lanjut Yuddy juga mengintsruksikan kepada para menteri agar banyak di lapangan daripada di kantor.

“Jadi jangan kaget atau jangan jadi polemik kalau wartawan ke kantor menteri gak ada menterinya. Memang ini era revolusi mental, era Presiden Jokowi, yang penting di luar kantornya itu yg benar di luar kantor. Bukan di mal atau di tempat lain,” kata Yuddy.