Menhan Minta TNI Tak Ikut Campur Konflik KPK-Polri

VIVA.co.id – Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu enggan bicara panjang lebar terkait kisruh yang melibatkan dua instansi penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Dia hanya menyatakan masalah itu tidak perlu melibatkan banyak pihak, apalagi militer.

“Bukan urusan TNI. Nanti kalau TNI ikut malah tambah ribut lagi. Malah jadi konflik segi tiga,” kata Ryamizard saat kunjungan kerja ke Markas Kodam II Sriwijaya, Palembang, Jumat 13 Februari 2015.

Menurut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu, tidak ada instruksi dari TNI untuk mengamankan salah satu dari dua penegak hukum tersebut. Baik itu KPK maupun Polri.

“Soal ancaman KPK yang meningkat, kan ada presiden yang menangani. Tidak ada instruksi ke TNI,” kata Ryamizard
TNI itu mengamankan kedua-duanya, bukan salah satu. Intitusi itu harus dijaga. TNI tidak ikut campur dalam kisruh tersebut,” lanjut mantan Pangkostrad itu.

.
Menhan: Pesawat Nirawak Akan Awasi Perbatasan RI

VIVA.co.id – Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan bahwa pemerintah akan membangun patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan. Patok itu akan menjadi semacam sabuk pengaman perbatasan dari ujung Kalimantan Barat hingga ujung Kalimantan Timur.

Seluruh wilayah perbatasan nanti akan dibantu diawasi dengan pesawat nirawak atau drone. “Nanti pesawat tanpa awak juga diturunkan untuk mengawasi perbatasan,” kata Ryamizard dalam kunjungan kerja ke Markas Komando Daerah Militer II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 13 Februari 2015.

Menteri menjelaskan, proyek sabuk pengamanan diperkirakan selesai pada lima tahun mendatang. Lama waktu pembangunan karena panjang wilayah perbatasan di daerah itu.

Alutsista

Dalam kesempatan itu, Menteri Ryamizard juga menjelaskan bahwa penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk pengamanan perbatasan belum terwujud. Pemerintah masih memilih peralatan tempur yang dibutuhkan untuk pertahanan Indonesia.

“Belum dibeli. Kita lagi cari-cari mana yang bagus,” katanya.

Pembelian alusista, menurut dia, harus disesuaikan dengan ancaman terhadap negara. “Jangan asal beli saja,” ujarnya. Ada dua kriteria ancaman negara: ancaman belum nyata atau perang terbuka antarnegara dan ancaman tidak nyata.

“Sampai sekarang, ancaman belum nyata (perang besar) itu tidak terjadi. Itu sepertinya jauh sekali,” katanya.

.
Menhan Ryamizard Ryacudu Bidik Alutsista Terbaik untuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Perlengkapan alat tempur sekelas Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) kian memperlengkap kekuatan pertahanan suatu negara. Rumor pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh Indonesia pun sempat berembus pada awal masa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla.

Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, saat berkunjung ke Palembang.

Menurutnya, pihaknya masih mencari perlengkapan senjata maritim mana yang terbagus untuk memperkuat pertahanan negara Indonesia.

“Belum dibeli, kita masih mencari-cari mana yang bagus,” katanya, saat berkunjung ke Makodam II Sriwijaya Palembang Jumat 13 Februari 2015.

Pembelian Alutsista sendiri dianggapnya sebagai hal yang serius, karena harus disesuaikan dengan kondisi suatu negara. Apakah negara tersebut memang sedang terancam atau tidak. Ia sendiri belum merasakan adanya ancaman yang berarti terhadap pertahanan Indonesia.

Karena dari segi ancaman negara, Ryamizard mengkategorikan dua jenis ancaman yang harus diwaspadai, yaitu ancaman belum nyata yaitu berupa perang terbuka antar negara dan ancaman tidak nyata.

“Alutsista harus disesuaikan dengan ancaman negara, jadi jangan asal beli saja. Karena sampai sekarang, ancaman tersebut jauh sekali dari Indonesia. Jadi belumlah (beli Alutsista tahun ini),” ucap Ryamizard.

Saat disinggung tentang seberapa kuat pertahanan negara Indonesia di mata dunia, Ryamizard pun mengungkapkan bahwa Indonesia masih berada di urutan 19 dalam kekuatan maritimnya.

“Kekuatan maritim Indonesia sekarang berada di urutan ke-19 dari negara lain,” tandas Ryamizard Ryacudu.

.
Menhan: Batalyon Raider harus profesional

Palembang (ANTARA News) – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta pasukan Batalyon Raider harus profesional dan terdepan dalam menjalan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Batalyon Raider harus profesional dan terdepan karena merupakan salah satu bagian pasukan khusus TNI yang mempunyai tugas berat,” kata Menteri Pertahanan saat berkunjung ke markas Batalyon Raider Gandus Palembang, Jumat.

Dia mengatakan, untuk mencapai itu pasukan Raider harus terlatih dengan selalu berlatih secara rutin.

“Latihanlah secara bertahap dan berkelanjutan agar pasukan Raider semakin profesional,” kata mantan Danrem Garuda Dempo itu.

Selain itu Menhan juga berpesan agar prajurit Raider dalam melaksanakan tugas harus menjaga nama baik TNI.

Pegang teguh motto Raider dan tunjukkan yang terbaik dan harus bangga sebagai Pasukan Raider, ujar Ryamizard, mantan Kasdam II/Sriwijaya itu.

Sehubungan itu prajurit Raider harus terus berlatih untuk dapat mencapai tugas yang nantinya semakin profesional, kata pendiri Raider itu.

Menhan dalam kunjungan itu didampingi Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Iskandar M Sahil dan diterima Danyon 200/Raider Letkol Inf Yudha Sandi Purwana dan seluruh Prajurit Raider beserta jajarannya.

Dalam kesempatan itu juga Menhan mendapat kehormatan dengan pengalungan bunga dan dikukuhkan sebagai warga kehormatan Raider yang ditandai dengan penyematan baret dan pemakaian jaket Raider oleh Danyon.

.
Menhan sebut kalau TNI ikut-ikut, Polri vs KPK tambah ribut

Merdeka.com – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengaku TNI tidak akan ikut campur dalam persoalan yang dialami KPK dan Polri. Bagi dia, masalah itu diserahkan sepenuhnya kepada presiden.

Saat melakukan kunjungan kerja di Makodam II Sriwijaya Palembang, Ryamizard mengatakan, sejauh ini tidak ada instruksi untuk menurunkan TNI dalam menyelesaikan persoalan yang menimpa dua instansi penegak hukum itu. Sebab, jika TNI ikut campur, bukan tidak mungkin masalahnya akan semakin runyam dan menjadi konflik segitiga.

“(Polri-KPK) bukan urusan TNI. Kalau TNI ikut, malah tambah ribut lagi, malah jadi konflik segitiga,” ungkap Ryamizard, Jumat (13/2).

Menurut dia, persoalan itu harus segera diselesaikan. Sebab, kedua instansi itu harus dijaga eksistensinya sehingga dapat menegakkan hukum secara optimal.

“Kita kan ada presiden yang menangani. Kedua-duanya harus dijaga, bukan salah satu,” ujarnya.

.
Menhan usul bela pemahaman bela negara jadi syarat kelulusan sekolah

Merdeka.com – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan, bela negara wajib dipegang teguh oleh bangsanya. Oleh karena itu, dia mengusulkan pemahaman bela negara menjadi patokan kelulusan siswa di sekolah.

Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Makodam II Sriwijaya Palembang, Jumat (13/2). Menurutnya, pelajaran bela negara dan wawasan kebangsaan harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat. Wacana itu akan dia sampaikan langsung kepada Menteri Pendidikan RI agar ditindaklanjuti.

“Kalau pelajar tidak bisa, ya tidak lulus. Itu karena pemahaman bela negara memang wajib dan penting,” ungkap Ryamizard.

Dikatakannya, warga negara akan mengetahui cara mempertahankan bangsanya jika mengetahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Hal itulah menjadi modal bangsa Indonesia saat berjuang demi kemerdekaan negara ini.

“Bagaimana mau ikut perang kalau wawasannya kurang. Bagaimana mempertahankan negara jika tak paham bela negara?” tegasnya.

“Jadi, bela negara harus masuk kurikulum sekolah. Saya tidak main-main soal ini,” tutupnya.

.
Menhan Lakukan Kujungan Kerja ke Palembang

PALEMBANG, (PRLM).- Menteri Petahanan (Menhan) Republik Indonesia, Jenderal (Pur) Ryamizard Ryacudu beserta rombongan tiba di Palembang, hari ini, Jumat (13/2/2015).

Rombongan Menhan menggunakan pesawat Hercules VIP A.1341 TNI AU disambut secara protokoler di Bandara Int’l Sultan Mahmud Badarudin II (SMB II) Palembang.

Hadir dalam penyambutan, Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin, Pangdam II Sriwijaya beserta pejabat jajaran, Kapolda Sumsel, Komandan Lanud Palembang, Letkol Pnb Sapuan, S.Sos, Komandan Lantamal III Palembang dan instansi terkait lainnya.

Setelah istirahat sejenak di VIP Room bandara, Menhan beserta rombongan selanjutnya menuju Makodam II Sriwijaya untuk melakukan agenda kunjungan kerjanya.

.
Menhan: Pengadaan Alutsista tidak Asal Beli

[PALEMBANG] Pembelian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) untuk pengamanan Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI) harus disesuaikan dengan ancaman dan jangan asal beli. Hingga saat ini untuk pertahanan keamanan Republik Indonesia belum ada rencana untuk pembelian peralatan perang.

Dikemukakan Menteri Pertahaan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Riamizard Ryacudu sesuai memberikan pengarahan dihadapan perwira dan prajurit jajaran Kodam II Sriwijaya di Palembang,Sumsel.

Menurut Menteri Pertahanan RI,untuk saat ini pihaknya belum ada rencana dan masih mencari mana yang bagus dan harus disesuaikan dengan kondisi.

“Alutsista harus disesuaikan dengan ancaman, kita jangan asal beli ancaman kita apa harus dititkberatkan disana dan ancaman itu ada yang nyata dan ada yang belum nyata,” jelas Menhan Riamizard Ryacudu kepada RRI, Jumat (13/2/2015).

Ditambahkan, Menhan Riamizard Ryacudu dirinya membuat kebijakan pertahanan tapi TNI melaksanakan kebijakan itu dan sebagai prajurit harus loyal tegak lurus mulai dari Panglima hingga Presiden selaku Panglima tertinggi TNI dan tidak ada loyalitas ganda.

Menteri Pertahanan mengharapkan rakyat harus ada wawasan kebangsaan dan moral untuk mempertahankan NKRI utamanya bela negara dan cinta negara.

Sumber : http://sp.beritasatu.com/