KPK Didesak Ambil Penyidik dari Pengacara dan TNI

Selasa, 24 Februari 2015

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Perhimpunan Indonesia Timur, La Ode Ida, menghendaki agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mendatangkan tambahan penyidik dari kalangan aparat kepolisian. Pasalnya, penyidik dari kepolisian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Penyidik harusnya didatangkan dari kalangan pengacara, kejaksaan, dan TNI. Mereka perlu dilibatkan,” ujar La Ode di Gedung KPK, Senin sore (23/2).

Menurut La Ode, ketiga unsur tersebut memiliki integritas yang lebih baik daripada penyidik dari kalangan aparat kepolisian. TNI menjadi pihak yang wajib dilibatkan lantaran mereka dinilai memiliki auditor yang independen, mumpuni, dan jauh dari konflik kepentingan.

“Artinya tiga kekuatan itu merupakan elemen yang perlu dipertimbangkan oleh KPK. Niatan mendatangkan penyidik dari kepolisian sebaiknya diurungkan,” kata La Ode.

La Ode datang bersama sejumlah perwakilan dari Perhimpunan Indoesia Timur, Forum Advokat Indonesia, dan Tim Pembela Demorasi Indonesia. Mereka datang untuk memberikan dukungan terhadap KPK dan menawarkan bantuan hukum terhadap Komisioner nonaktif KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta para penyidik yang tengah diincar menjadi tersangka oleh pihak kepolisian.

“Upaya pelemahan terhadap lembaga ini masih terlihat nyata. Kami tentunya tak bisa tinggal diam,” ujar mantan Wakil Ketua DPD perwakilan Sulawesi Tenggara itu.

.
Bertemu pimpinan KPK, forum advokat minta kasus BG tak dilimpahkan

Merdeka.com – Tiga kelompok yang terdiri dari Forum Advokat Pembela Konstitusi (Faksi), Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perhimpunan Kawasan Timur Indonesia melakukan pertemuan dengan Abraham Samad di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/2).

Presiden Perhimpunan Indonesia Timur, La Ode Ida mengaku banyak yang dibahas dalam pertemuan. Di mana salah satunya untuk menyampaikan dukungan moral kepada lembaga antirasuah itu.

“Kami bertemu Pak Samad dan didampingi sejumlah aparat KPK dan penasihat KPK. Khusus hari ini untuk berbicara panjang lebar apa yang melanda KPK sekarang ini. Secara sukarela teman-teman dari masyarakat sipil ini memberikan dukungan moral terhadap KPK untuk tetap memperkuat KPK,” kata La Ode kepada wartawan, di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/2).

Namun, dia mengatakan ada lima poin penting yang menjadi kesepakatan antara pimpinan KPK dengan tiga kelompok tersebut. Berikut lima poin yang disepakati dengan pimpinan KPK.

1. KPK tetap konsisten memperjuangkan pemberantasan korupsi sebagaimana pendahulunya, yang kami maksud adalah aparat KPK konsisten meminta Plt KPK untuk berjuang memberantas korupsi sebagaimana pendahulunya.

2. Kami minta kasus BG tidak dilimpahkan ke siapa-siapa seperti yang diungkapkan Ruki. Tetapi ditangani oleh KPK.

3. Hentikan kriminalisasi terhadap KPK, khususnya dalam posisi AS dan BW.

4. Penyidik KPK dengan segala hormat tidak dimintakan lagi dalam kondisi sekarang ini kepada pihak kepolisian. Tapi dimintakan kepada para advokat, lawyer, dari unsur kejaksaan, termasuk dari TNI. Jadi kami minta TNI terlibat langsung di dalam KPK.

5. Kami minta Presiden Jokowi untuk gerakan pelemahan KPK ini. Karena yang kami lihat di jalan, Plt ketua KPK Ruki telah menjurus pada pelemahan KPK.

La Ode membeberkan alasannya untuk meminta penyidik dari pihak TNI bukan dari Polri. Menurut dia, Auditor TNI memiliki integritas tinggi. Selain itu, independen TNI dinilai tidak memiliki konflik kepentingan.

Sementara untuk Polri, saat ini pihaknya mengaku belum memiliki kepercayaan yang besar terhadap korps bhayangkara tersebut.

“Auditor TNI adalah orang-orang yang punya integritas tinggi selama ini, independen mereka tidak punya konflik kepentingan. Sementara kalau yang dihadirkan dari kepolisian punya konflik interest,” ungkapnya.

“Sehingga melihat kondisi kepolisian yang sekarang ini barangkali saya kira mohon maaf belum bisa dipercaya,” tutup La Ode.

.
La Ode Ida: Penyidik KPK Sebaiknya Tidak Dari Polisi

[JAKARTA] Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), La Ode Ida menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak merekrut penyidik dari Polri untuk saat ini. Hal itu lantaran dikhawatirkan adanya konflik kepentingan terutama dalam peristiwa yang terjadi belakangan ini.

“Penyidik KPK dengan segala hormat tidak dimintakan lagi dalam kondisi sekarang ini kepada pihak kepolisian,” kata La Ode kepada wartawan di Gedung KPK, Senin (23/2).

Sebagai gantinya, La Ode berharap KPK dapat merekrut penyidik dari unsur TNI, kejaksaan, dan advokat. Menurutnya, auditor TNI adalah orang-orang yang punya integritas tinggi dan indepen selama ini. Terlebih, ketiga unsur tersebut tidak memiliki konflik kepentingan.

“Sementara kalau yg dihadirkan dari kepolisian punya konflik interest. Oleh karena itu kami berharap KPK merekrut penyidik dari tiga kekuatan itu,” jelasnya. La Ode optimis saran ini tidak akan memperkeruh suasana. Menurutnya, setiap unsur yang ada di Indonesia saat ini harus memperkuat KPK sebagai lembaga penegak hukum yang masih dipercaya publik.

“Nggak, di Indonesia ini satu-satunya lembaga pemberantas korupsi yang paling dipercaya adalah KPK. Kita ingin memperkuat kejaksaan, ingin memperkuat kepolisian, tapi dalam kondisi kepolisian yang skrg ini barangkali saya kira mohon maaf belum bisa dipercaya,” ungkapnya.

La Ode menjelaskan, kehadirannya di Gedung KPK bersama Faksi (Forum Advokat Pembela Konstutusi), TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia) dan Presidium Kawasan Timur Indonesia untuk memberi dukungan kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang dinonaktifkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. La Ode meminta Presiden Joko Widodo segera menghentikan kriminalisasi terhadap KPK.

“Hentikan kriminalisasi terhadap KPK, khususnya dalam posisi AS dan BW,” tegasnya.

Dengan ’serangan’ bertubi-tubi yang dihadapi saat ini, La Ode berharap pelaksana tugas pimpinan KPK yang baru dilantik tetap konsisten memperjuangkan pemberantasan korupsi sebagaimana sebelumnya. La Ode menyesalkan pernyataan pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki yang tidak mendukung dipermanenkannya KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia.

“Ketua Plt Ruki (Taufiequrachman Ruki) telah menjurus pada pelemahan KPK. Pernyataannya hari Sabtu yang lalu yang menyatakan bahwa tidak setuju untuk mempermanenkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia. Itu adalah indikasi yang sangat buruk untuk kita semua,” tegasnya.

Sumber : http://sp.beritasatu.com/home

KPK Didesak Ambil Penyidik dari Pengacara dan TNI

Selasa, 24 Februari 2015

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Perhimpunan Indonesia Timur, La Ode Ida, menghendaki agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mendatangkan tambahan penyidik dari kalangan aparat kepolisian. Pasalnya, penyidik dari kepolisian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Penyidik harusnya didatangkan dari kalangan pengacara, kejaksaan, dan TNI. Mereka perlu dilibatkan,” ujar La Ode di Gedung KPK, Senin sore (23/2).

Menurut La Ode, ketiga unsur tersebut memiliki integritas yang lebih baik daripada penyidik dari kalangan aparat kepolisian. TNI menjadi pihak yang wajib dilibatkan lantaran mereka dinilai memiliki auditor yang independen, mumpuni, dan jauh dari konflik kepentingan.

“Artinya tiga kekuatan itu merupakan elemen yang perlu dipertimbangkan oleh KPK. Niatan mendatangkan penyidik dari kepolisian sebaiknya diurungkan,” kata La Ode.

La Ode datang bersama sejumlah perwakilan dari Perhimpunan Indoesia Timur, Forum Advokat Indonesia, dan Tim Pembela Demorasi Indonesia. Mereka datang untuk memberikan dukungan terhadap KPK dan menawarkan bantuan hukum terhadap Komisioner nonaktif KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta para penyidik yang tengah diincar menjadi tersangka oleh pihak kepolisian.

“Upaya pelemahan terhadap lembaga ini masih terlihat nyata. Kami tentunya tak bisa tinggal diam,” ujar mantan Wakil Ketua DPD perwakilan Sulawesi Tenggara itu.

.
Bertemu pimpinan KPK, forum advokat minta kasus BG tak dilimpahkan

Merdeka.com – Tiga kelompok yang terdiri dari Forum Advokat Pembela Konstitusi (Faksi), Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perhimpunan Kawasan Timur Indonesia melakukan pertemuan dengan Abraham Samad di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/2).

Presiden Perhimpunan Indonesia Timur, La Ode Ida mengaku banyak yang dibahas dalam pertemuan. Di mana salah satunya untuk menyampaikan dukungan moral kepada lembaga antirasuah itu.

“Kami bertemu Pak Samad dan didampingi sejumlah aparat KPK dan penasihat KPK. Khusus hari ini untuk berbicara panjang lebar apa yang melanda KPK sekarang ini. Secara sukarela teman-teman dari masyarakat sipil ini memberikan dukungan moral terhadap KPK untuk tetap memperkuat KPK,” kata La Ode kepada wartawan, di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/2).

Namun, dia mengatakan ada lima poin penting yang menjadi kesepakatan antara pimpinan KPK dengan tiga kelompok tersebut. Berikut lima poin yang disepakati dengan pimpinan KPK.

1. KPK tetap konsisten memperjuangkan pemberantasan korupsi sebagaimana pendahulunya, yang kami maksud adalah aparat KPK konsisten meminta Plt KPK untuk berjuang memberantas korupsi sebagaimana pendahulunya.

2. Kami minta kasus BG tidak dilimpahkan ke siapa-siapa seperti yang diungkapkan Ruki. Tetapi ditangani oleh KPK.

3. Hentikan kriminalisasi terhadap KPK, khususnya dalam posisi AS dan BW.

4. Penyidik KPK dengan segala hormat tidak dimintakan lagi dalam kondisi sekarang ini kepada pihak kepolisian. Tapi dimintakan kepada para advokat, lawyer, dari unsur kejaksaan, termasuk dari TNI. Jadi kami minta TNI terlibat langsung di dalam KPK.

5. Kami minta Presiden Jokowi untuk gerakan pelemahan KPK ini. Karena yang kami lihat di jalan, Plt ketua KPK Ruki telah menjurus pada pelemahan KPK.

La Ode membeberkan alasannya untuk meminta penyidik dari pihak TNI bukan dari Polri. Menurut dia, Auditor TNI memiliki integritas tinggi. Selain itu, independen TNI dinilai tidak memiliki konflik kepentingan.

Sementara untuk Polri, saat ini pihaknya mengaku belum memiliki kepercayaan yang besar terhadap korps bhayangkara tersebut.

“Auditor TNI adalah orang-orang yang punya integritas tinggi selama ini, independen mereka tidak punya konflik kepentingan. Sementara kalau yang dihadirkan dari kepolisian punya konflik interest,” ungkapnya.

“Sehingga melihat kondisi kepolisian yang sekarang ini barangkali saya kira mohon maaf belum bisa dipercaya,” tutup La Ode.

.
La Ode Ida: Penyidik KPK Sebaiknya Tidak Dari Polisi

[JAKARTA] Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), La Ode Ida menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak merekrut penyidik dari Polri untuk saat ini. Hal itu lantaran dikhawatirkan adanya konflik kepentingan terutama dalam peristiwa yang terjadi belakangan ini.

“Penyidik KPK dengan segala hormat tidak dimintakan lagi dalam kondisi sekarang ini kepada pihak kepolisian,” kata La Ode kepada wartawan di Gedung KPK, Senin (23/2).

Sebagai gantinya, La Ode berharap KPK dapat merekrut penyidik dari unsur TNI, kejaksaan, dan advokat. Menurutnya, auditor TNI adalah orang-orang yang punya integritas tinggi dan indepen selama ini. Terlebih, ketiga unsur tersebut tidak memiliki konflik kepentingan.

“Sementara kalau yg dihadirkan dari kepolisian punya konflik interest. Oleh karena itu kami berharap KPK merekrut penyidik dari tiga kekuatan itu,” jelasnya. La Ode optimis saran ini tidak akan memperkeruh suasana. Menurutnya, setiap unsur yang ada di Indonesia saat ini harus memperkuat KPK sebagai lembaga penegak hukum yang masih dipercaya publik.

“Nggak, di Indonesia ini satu-satunya lembaga pemberantas korupsi yang paling dipercaya adalah KPK. Kita ingin memperkuat kejaksaan, ingin memperkuat kepolisian, tapi dalam kondisi kepolisian yang skrg ini barangkali saya kira mohon maaf belum bisa dipercaya,” ungkapnya.

La Ode menjelaskan, kehadirannya di Gedung KPK bersama Faksi (Forum Advokat Pembela Konstutusi), TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia) dan Presidium Kawasan Timur Indonesia untuk memberi dukungan kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang dinonaktifkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. La Ode meminta Presiden Joko Widodo segera menghentikan kriminalisasi terhadap KPK.

“Hentikan kriminalisasi terhadap KPK, khususnya dalam posisi AS dan BW,” tegasnya.

Dengan ’serangan’ bertubi-tubi yang dihadapi saat ini, La Ode berharap pelaksana tugas pimpinan KPK yang baru dilantik tetap konsisten memperjuangkan pemberantasan korupsi sebagaimana sebelumnya. La Ode menyesalkan pernyataan pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki yang tidak mendukung dipermanenkannya KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia.

“Ketua Plt Ruki (Taufiequrachman Ruki) telah menjurus pada pelemahan KPK. Pernyataannya hari Sabtu yang lalu yang menyatakan bahwa tidak setuju untuk mempermanenkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia. Itu adalah indikasi yang sangat buruk untuk kita semua,” tegasnya.

Sumber : http://sp.beritasatu.com/home