TRANSLATE

Ini 5 kekuatan TNI yang siaga di Natuna hadang China

Rabu, 25 Maret 2015

Ini 5 kekuatan TNI yang siaga di Natuna hadang China

Merdeka.com – Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan paling keras setelah menjabat, terkait sengketa wilayah Laut China Selatan awal pekan ini. Manuver geopolitik Republik Rakyat China berpotensi mencaplok sebagian wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluauan Riau.

“Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun,” kata Jokowi saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun.

Tentara Nasional Republik Indonesia bukannya tidak bersiap sejak jauh-jauh hari menghadapi potensi konflik apapun terkait China. Sejak 1996, ribuan personil TNI sudah disiagakan di Natuna, maupun di Kepualuan Anambas yang lokasinya tidak jauh dari daerah kaya minyak itu.

Jenderal Moeldoko tahun lalu juga mengaku akan lebih fokus menempatkan kekuatan tempur di Natuna. “Kita harus lihat perkembangan Laut China Selatan dengan waspada,” ujarnya (3/3/2014).

Indonesia sejauh ini belum bersengketa langsung dengan RRC. Sebelum isu peta China dengan sembilan garis titik-titik menyinggung Natuna pada 2009, Vietnam dan Filipina lah yang sering perang urat saraf dengan Negeri Tirai Bambu.

China sengaja melakukan manuver agresif di Laut China Selatan. Negara komunis itu menempatkan tiga kapal perang di Atol Laut James Shoal, Malaysia. Salah satunya adalah Kapal Induk Liaoning, yang mampu mengangkut belasan jet tempur J-15 (varian Sukhoi Su-33).

“Bila terjadi sesuatu (di Laut China Selatan) akan merembes ke Indonesia,” kata Moeldoko. Pergerakan TNI setahun terakhir di sekitar Natuna juga menjadi acuan analis politik di jurnal the Diplomat.

Apa saja persiapan Indonesia untuk menghadang semua kekuatan asing yang memasuki Natuna? Berikut rangkumannya oleh merdeka.com merujuk dokumen yang dimilik the Diplomat.

.
Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia, TNI AL Garda Terdepan

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan salah satu arah pembangunan Presiden Joko Widodo mengarah kepada dunia maritim. Pembagunan dunia maritim ini menjadi penting karena Indonesia terletak pada posisi sebagai poros maritim dunia membuka peluang untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat.

Pernyataan ini disamapikan Ade jelang penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Bidang Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat, antara TNI AL dengan UI dan FIB, oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi bersama dengan Rektor UI Prof. Dr. Muhammad Anis dan Dekan FIB UI Dr. Adrianus L.G. Waworuntu, M.A.

Penandatangan memorandum of understanding (MoU) ini rencananya akan dilaksanakan pada Kamis, 26 Maret 2015 di Auditorium Gd. IX, Kampus FIB UI Depok.

Ade menjelaskan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, berbagai kebijakan pun diarahkan untuk memperkuat arah pembangunan maritim. Di antaranya upaya membangun kembali budaya maritim Indonesia, pengelolaan sumber daya laut, pengembangan dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Semua itu jika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan mengembalikan Indonesia kepada kejayaannya sebagai bangsa maritim dunia.

Terkait dengan upaya pembangunan kekuatan pertahanan maritim, TNI AL harus menjadi garda terdepan untuk mewujudkan upaya tersebut.

“TNI Angkatan Laut berperan besar tidak hanya dalam menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim,” kata Ade di Jakarta, Selasa (24/3).

Namun demikian kata Ade, TNI AL tentu tidak mungkin bergerak sendiri dalam upaya mewujudkan kedaulatan maritim, sinergi pemikiran dengan institusi pendidikan juga sangat dibutuhkan.

Sumbangan pemikiran dan kerjasama dengan dunia pendidikan dibutuhkan dalam rangka membangun kembali budaya maritim Indonesia serta meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia untuk menyadari dan melihat identitas, kemakmuran, dan masa depannya sangat ditentukan dari bagaimana kita mengelola lautan.




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia