Menhan: Evaluasi PAN-RB Bukan Konsumsi Publik

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tak perlu dipublikasikan. Hasil evaluasi itu cukup jadi konsumsi kementerian/lembaga sebagai bahan evaluasi kinerja.

“Perlu juga sebenarnya, tapi tidak disebarkan keluar, di dalam saja,” kata Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (7/1).

Ryamizard sendiri mengaku tidak penduli pada hasil evaluasi yang digagas oleh kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi tersebut. Ia memilih untuk lebih fokus bekerja dengan baik dibandingkan mengejar penilaian.

“Kalau nilainya bagus tapi saya tidak bekerja dengan baik, buat apa?” kata bekas Kepala Staf Angkatan Darat ini.

Sebelumnya pada pertengahan Desember 2015, Kemenpan-RB merilis hasil evaluasi terhadap kementerian dan lembaga negara. Hasilnya evaluasi itu dapat diakses publik melalui laman resmi Kementerian PAN-RB, www.menpan.go.id.

Pada evaluasi itu, Kemhan duduk di peringkat ke-42 dengan perolehan nilai 65,41. Empat lembaga teratas pada evaluasi itu adalah Kementerian Keuangan (83,59), Kementerian Kelautan dan Perikanan (77,68), KemenPAN RB (77) serta Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (76,13).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, hasil evaluasi KemenPAN-RB memang seharusnya tidak disampaikan kepada publik. Presiden Joko Widodo menurutnya juga tidak pernah memerintahkan publikasi hasil evaluasi itu.

“Ini bentuk dari kreativitas dari Pak Menteri Yuddy, untuk menyampaikan kepada publik. Seyogyanya tidak disampaikan kepada publik,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa lalu.

Yuddy sendiri mengakui tak ada perintah presiden soal publikasi hasil evaluasi itu. Namun publikasi evaluasi itu menurutnya tidak melanggar aturan.

Soal adanya menteri yang tidak sepakat publikasi hasil evaluasi itu, Yuddy menilai tidak perlu dilakukan. Evaluasi tersebut menurutnya adalah evaluasi kinerja instansi dan bukan kinerja menteri.

.
Rapor Kinerja, Ryamizard: Seharusnya Tidak Dipublikasikan

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengapresiasi penilaian kinerja terhadap kementerian dan lembaga yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun Ryamizard menyayangkan laporan tersebut dipublikasikan ke media massa.

“Tidak di luar (diumumkan ke media massa), di dalam (internal kementerian dan lembaga) saja,” kata Ryamizard kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2015.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu khawatir jika laporan kinerja tersebut dipublikasikan berpotensi menimbulkan prasangka buruk di masyarakat. Ryamizard menyarankan laporan kinerja disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara tertutup atau diberikan langsung kepada setiap kementerian dan lembaga.

“Nanti (rapor jelek) administrasinya diperbaiki, bukan langsung (dikatakan) jelek, marah orang nantinya,” ujarnya.

Ryamizard sendiri mengaku tak mau terpaku pada laporan kinerja tersebut. Menurut dia, kementeriannya hanya fokus bekerja dengan baik. “Kalau nilainya bagus tapi tidak bekerja dengan baik, ngapain?” tutur Ryamizard.

Sebelumnya, kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi merilis laporan kinerja 77 kementerian dan lembaga selama 2015. Penilaian tersebut berdasarkan program kerja, target kerja, dan pencapaian organisasi. Dalam laporan tersebut, Kementerian Pertahanan duduk pada urutan 42 dengan nilai 65,14 atau B. Kementerian Keuangan duduk di puncak penilaian dengan angka 83,59 atau A. Adapun di dasar “rapor” ada Kejaksaan Agung dengan nilai 50,02 atau CC.

.
Isu Reshuffle, Menhan: Parpol Diam Saja

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyerahkan urusan perombakan kabinet atau reshuffle ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara.

“Itu hak Presiden lah, terserah beliau lah,” ujar Ryamizard di kantornya, Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Ia meminta agar semua pihak untuk menyerahkan urusan pergantian menteri diserahkan sepenuhnya kepada Presiden, tanpa harus menduga-duga.

“Kita tidak boleh berpraduga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ryamizard meminta agar partai-partai politik juga tidak terlalu banyak berkomentar terkait hal ini.

“Terutama parpol-parpol, diam saja lah,” tegasnya.

Sumber : http://news.okezone.com

,
Menhan: Kita, Terutama Parpol, Diamlah!

Solopos.com, JAKARTA — Isu perombakan kabinet terus memanas di awal 2016. Berbagai isu yang berseliweran tentang siapa yang akan tergeser dari Kabinet Jokowi-JK ditanggapi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Ryamizard menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kabinet tersebut ke Presiden Joko Widodo. “Itu hak presiden terserah beliau. Kita tidak boleh berpraduga, terutama parpol-parpol, diam sajalah,” katanya di Kantor Kemenhan di Jakarta, Kamis (7/1/2015).

Ryamizard mengatakan dirinya hingga kini fokus bekerja membantu pemerintah merealisasikan program-programnya. Bila ada persoalan di internal kementerian, menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu, maka harus segera diperbaiki. “Bukan langsung jelek langsung jelek, marah orang nanti,” katanya.

Selama 2015, Presiden Jokowi sudah satu kali melakukan reshuffle kabinet kerja. Sejumlah menteri di bidang perekonomian dibongkar, antara lain Menko Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri Perdagangan, dan Menkopolhukam.

Isu reshuffle kabinet Jokowi-JK kembali mengemuka seiring bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintah. Namun hingga pergantian tahun, Presiden Jokowi belum melakukan reshuffle di kabinetnya.

Belakangan, isu perombakan kabinet kembali mencuat. Kabar yang beredar bahkan menyebutkan dengan terus terang nama-nama menteri yang akan kena imbas reshuffle. Menteri-menteri itu ada yang dicopot dan bertukar posisi.